Connect with us
Pemko Batam Tegaskan Komitmen Penguatan Keamanan Siber di Forum Freedom250 Tech Talk

Pemko Batam Tegaskan Komitmen Penguatan Keamanan Siber di Forum Freedom250 Tech Talk

More Videos

9info.co.id | BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus menegaskan komitmennya dalam memperkuat keamanan siber sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan digital yang aman dan terpercaya. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Freedom250 Tech Talk bertema “Strengthening Indonesia’s Cyber Defense: Pentahelix Collaboration for a Secure Digital Future” yang digelar di Auditorium Politeknik Negeri Batam, Jumat (6/2/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan 250 Tahun Amerika Serikat (Freedom250) yang diinisiasi oleh U.S. Consulate for Sumatra bersama mitra strategis di Indonesia. Forum ini menghadirkan unsur pemerintah, akademisi, industri, komunitas, serta mitra internasional sebagai wujud implementasi kolaborasi pentahelix dalam menghadapi tantangan keamanan siber dan percepatan transformasi digital.

Wali Kota Batam yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, menegaskan bahwa keamanan siber memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital yang aman, andal, dan berkelanjutan.

Menurut Rudi, transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah harus berjalan seiring dengan penguatan sistem perlindungan data dan keamanan informasi guna menjaga kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.

“Transformasi digital tidak dapat dipisahkan dari aspek keamanan informasi. Kolaborasi pentahelix menjadi kunci agar inovasi digital berjalan selaras dengan perlindungan data dan kepercayaan publik. Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola keamanan informasi serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia TIK secara berkelanjutan,” ujar Rudi.

Ia menambahkan, sebagai wilayah strategis yang berkembang pesat sebagai pusat investasi, industri, dan perdagangan internasional, Kota Batam dihadapkan pada tantangan keamanan siber yang semakin kompleks. Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi lintas sektor menjadi kebutuhan penting dalam memperkuat ketahanan siber daerah.

Forum ini turut dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, akademisi, pelaku industri, serta mitra internasional. Direktur Politeknik Negeri Batam, Bambang Hendrawan, menegaskan peran perguruan tinggi dalam menyiapkan talenta digital yang adaptif terhadap kebutuhan industri dan perkembangan teknologi global. Sementara itu, Kepala Balai Deteksi Sinyal BSSN Batam, Supapri Situmorang, menyoroti pentingnya penguatan sistem deteksi dini serta peningkatan kesadaran keamanan informasi di tengah meningkatnya ancaman siber.

Kegiatan Freedom250 Tech Talk juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Politeknik Negeri Batam dan Wiraraja GESEIP. Kerja sama ini mencakup pengembangan dan penyiapan talenta melalui program magang, rekrutmen lulusan, beasiswa, serta pelatihan upskilling dan reskilling. Selain itu, kerja sama juga meliputi pengembangan pembelajaran berbasis industri melalui kurikulum bersama dan pembelajaran berbasis proyek, pelaksanaan riset terapan dan inovasi teknologi, pemanfaatan serta berbagi sumber daya, hingga penguatan kemitraan strategis dan ekosistem industri.
Melalui penandatanganan MoU tersebut, para pihak sepakat mendorong pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi serta pengembangan industri yang berorientasi pada hilirisasi teknologi, semikonduktor, energi terbarukan, dan inovasi berkelanjutan.

Menutup rangkaian kegiatan, Head of U.S. Consulate for Sumatra, Lisa Podolny, menyampaikan harapannya agar Freedom250 Tech Talk dan kolaborasi yang terjalin dapat menjadi fondasi dialog strategis dan kerja sama jangka panjang antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya dalam memperkuat ketahanan siber dan membangun masa depan digital yang aman dan inklusif. (Hum).

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Ombudsman Kepri Soroti Layanan Administrasi Hingga Masalah Tambang Ilegal di Kecamatan Nongsa

9info.co.id | BATAM – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan kunjungan lapangan dan berdiskusi langsung di Kantor Kecamatan Nongsa, Kota Batam (20/05/2026).

Pertemuan ini bertujuan untuk memantau langsung kualitas pelayanan publik di tingkat bawah, sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dan aparat pemerintah setempat.

Dalam diskusi bersama perwakilan Kecamatan Nongsa, Kelurahan, serta Bagian Organisasi Pemko Batam, Ombudsman menyoroti tiga isu utama yakni persuratan, tambanh ilegal dan kenyamanan ruang pelayanan.

Ombudsman Kepri menaruh perhatian khusus pada banyaknya keluhan terkait desakan pembuatan Surat Keterangan oleh masyarakat maupun instansi lain—seperti untuk urusan sertifikat tanah (BPN), perbankan, hingga perpindahan barang.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Dr. Lagat Siadari, mengingatkan agar pihak Kelurahan dan Kecamatan tidak dipaksa mengeluarkan surat atau dokumen yang sebenarnya bukan menjadi wewenang.

“Hal ini penting untuk menghindari risiko hukum atau masalah keuangan di masa depan,” pungkasnya.

Ombudsman juga mendukung penuh langkah Pemerintah Kota Batam yang saat ini sedang memperbaiki Peraturan Wali Kota (Perwako) agar standar pelayanan di seluruh Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Batam menjadi lebih jelas dan seragam.

Isu lingkungan juga menjadi bahasan serius. Pihak kelurahan melaporkan bahwa aktivitas penambangan pasir ilegal masih sering “kucing-kucingan” dan beroperasi pada malam hari (mulai jam 10 malam hingga subuh), seperti di area Kampung Terih/Simpang Peti.

Aktivitas ini sangat membahayakan masyarakat karena ceceran pasir membuat jalan raya menjadi licin, ditambah banyaknya truk lori yang melaju kencang hingga memicu kecelakaan.

Mengingat penindakan tambang ilegal (terutama di hutan lindung) bukan wewenang Kecamatan atau Kelurahan, Ombudsman menyarankan agar Pemko Batam segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Sementara itu, pihak Kecamatan dan Kelurahan bertugas memantau dan memberikan informasi awal.

Ombudsman juga meminta pemerintah memikirkan solusi yang bijak sebelum menutup tambang tersebut, seperti mencarikan lapangan kerja alternatif bagi warga lokal yang terdampak, serta memastikan pasokan pasir legal aman agar harga bahan bangunan di pasar tidak melonjak.

Terakhir, Ombudsman Kepri mengingatkan pentingnya kenyamanan fisik kantor pelayanan.

“Kantor camat dan lurah adalah wajah terdepan pemerintah, sehingga fasilitasnya harus membuat masyarakat nyaman,” ujar Lagat.

Melalui kunjungan ini, Ombudsman Kepri berkomitmen untuk terus mengawal perbaikan layanan publik di Kecamatan Nongsa demi memberikan kepastian hukum, kenyamanan, dan keadilan bagi seluruh warga Kota Batam. (Tim).

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain

Exit mobile version