Connect with us

Pertemuan Kepala BP Batam Dengan 2 Menteri Singapura

More Videos

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, secara perdana, bertemu dan bertatap muka dengan dua Menteri Singapura.

Pertemuan pertama, ia berkunjung ke kantor Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura, Dr. Tan See Long.

Keakraban terasa dalam suasana penuh kehangatan, seperti saudagar lama yang sekian lama tak berjumpa. Senyum sumringah keduanya, menandakan optimisme baru menyongsong jalinan bisnis yang siap kembali dirangkai, berbarengan dengan dibukanya jalur Singapura – Batam.
Lawatan Muhammad Rudi, dilakukan bertepatan dengan Reopening of Land Borders atau pembukaan perdana kembali perbatasan wilayah Singapura dan Batam – Indonesia yang dimulai tanggal 1 April 2022.

Mulai 1 April 2022, semua wisatawan yang sudah divaksinasi lengkap dapat menikmati perjalanan bebas karantina ke Singapura, dengan cukup melakukan tes antigen saja sebelum keberangkatan.
“Langkah Singapura untuk membuka kembali pintu wisatawan (melalui jalur Vaccinated Travel Framework) akan memberikan dorongan dalam membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi Batam pasca pandemi Covid-19,” kata Muhammad Rudi.
Kebijakan ini, menurutnya sekaligus menjadi nyawa baru dalam hubungan bisnis kedua wilayah yang sempet terkendala selama masa pandemi Covid-19 melanda.

Dalam pertemuan ini, ada beberapa poin utama yang menjadi perhatian Menteri Dr. Tan See Long.

Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kedua Bidang Perdagangan dan Perindustrian Singapura ini, menyoroti langkah BP Batam yang terus berinovasi, seperti :

1. menyiapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sekupang,

2. progress pembangunan yang dilakukan secara masif dan;

3. capaian positif ekonomi Batam selama pandemi.

“Kami menyampaikan apresiasi atas apa yang tengah disiapkan Batam selama pandemi berlangsung. Dalam KEK Kesehatan, kami tentu berharap dapat mengambil peran. Kami akan coba merekomendasikan Rumah Sakit yang sesuai, untuk bisa berkolaborasi dengan Batam.” Ungkap Menteri Dr. Tan.

Lebih lanjut, Menteri Dr. Tan juga menyampaikan pujian atas capaian ekonomi Batam.
Kebijakan ini, menurutnya sekaligus menjadi nyawa baru dalam hubungan bisnis kedua wilayah yang sempet terkendala selama masa pandemi Covid-19 melanda.

“Kami menyampaikan apresiasi atas apa yang tengah disiapkan Batam selama pandemi berlangsung. Dalam KEK Kesehatan, kami tentu berharap dapat mengambil peran. Kami akan coba merekomendasikan Rumah Sakit yang sesuai, untuk bisa berkolaborasi dengan Batam.” Ungkap Menteri Dr. Tan.

Lebih lanjut, Menteri Dr. Tan juga menyampaikan pujian atas capaian ekonomi Batam.
Capaian pertumbuhan ekonomi Batam berada di angka 4,75 persen. Angka ini bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka 3,69 persen, dan Kepulauan Riau (Kepri) sebeĺsar 3,43 persen.

Tak kalah menarik, salah satu pembicaraan yang akan berlanjut, ialah mengenai harga logistik (Port to Port). Sebagai bentuk tindak lanjut, kedua belah pihak sepakat akan membahas secara khusus bersama dengan EDB (Economic Development Board) dan MPA (Marine Port Authority) pada lawatan mendatang.
Di akhir perbincangan, Kepala BP Batam yang juga Walikota Batam, Muhammad Rudi, mengundang Menteri Dr. Tan See Long untuk bisa melakukan perjalanan bisnis ke Batam.

Menteri Singapura yang ternyata merupakan putra asal Kundur, Tanjung Batu Karimun, menyambut gembira undangan tersebut. Ia berencana menikmati makan makanan laut bersama Kepala BP Batam saat kunjungan balasan nanti.

Tak berhenti sampai disini, Kepala BP Batam melanjutkan lawatan dan bertatap muka dengan Menteri Kedua Luar Negeri, Dr. Mohammad Maliki Bin Osman.
Dalam pembicaraan kedua tokoh ini, diskusi menguat pada kondisi Batam dengan terkendalinya pendemi covid sehingga dibarengi meroketnya capaian ekonomi Batam, progres pembangunan yang merata serta pembahasan pembukaan border antara Singapura – Batam yang dimulai pada hari ini.

Keduanya meyakini, bahwa terbukanya pintu Singapura – Batam bagi wisatawan dan perjalanan bisnis, akan membuka peluang seluasnya bagi geliat ekonomi kedua wilayah.

Seperti diketahui, Singapura masih menjadi negara dengan jumlah investasi terbesar di Batam, disusul negara asal Eropa dan Jepang.

Berdasarkan Data Kementerian Investasi / BKPM RI menyatakan, sepanjang Triwulan I – Triwulan IV Tahun 2021, Singapura mencatatkan total investasi 167.865,9 Ribu US Dolar, dengan total proyek 1.019.

“Dengan dibukanya jalur Singapura – Batam, kita optimis, semua sektor akan kembali bangkit, dari pariwisata hingga industri. Perekonomian diharapkan akan terus meningkat. Investasi akan semakin menggeliat.” Tutur Rudi Optimis. (red)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Ombudsman Kepri Soroti Layanan Administrasi Hingga Masalah Tambang Ilegal di Kecamatan Nongsa

9info.co.id | BATAM – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan kunjungan lapangan dan berdiskusi langsung di Kantor Kecamatan Nongsa, Kota Batam (20/05/2026).

Pertemuan ini bertujuan untuk memantau langsung kualitas pelayanan publik di tingkat bawah, sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dan aparat pemerintah setempat.

Dalam diskusi bersama perwakilan Kecamatan Nongsa, Kelurahan, serta Bagian Organisasi Pemko Batam, Ombudsman menyoroti tiga isu utama yakni persuratan, tambanh ilegal dan kenyamanan ruang pelayanan.

Ombudsman Kepri menaruh perhatian khusus pada banyaknya keluhan terkait desakan pembuatan Surat Keterangan oleh masyarakat maupun instansi lain—seperti untuk urusan sertifikat tanah (BPN), perbankan, hingga perpindahan barang.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Dr. Lagat Siadari, mengingatkan agar pihak Kelurahan dan Kecamatan tidak dipaksa mengeluarkan surat atau dokumen yang sebenarnya bukan menjadi wewenang.

“Hal ini penting untuk menghindari risiko hukum atau masalah keuangan di masa depan,” pungkasnya.

Ombudsman juga mendukung penuh langkah Pemerintah Kota Batam yang saat ini sedang memperbaiki Peraturan Wali Kota (Perwako) agar standar pelayanan di seluruh Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Batam menjadi lebih jelas dan seragam.

Isu lingkungan juga menjadi bahasan serius. Pihak kelurahan melaporkan bahwa aktivitas penambangan pasir ilegal masih sering “kucing-kucingan” dan beroperasi pada malam hari (mulai jam 10 malam hingga subuh), seperti di area Kampung Terih/Simpang Peti.

Aktivitas ini sangat membahayakan masyarakat karena ceceran pasir membuat jalan raya menjadi licin, ditambah banyaknya truk lori yang melaju kencang hingga memicu kecelakaan.

Mengingat penindakan tambang ilegal (terutama di hutan lindung) bukan wewenang Kecamatan atau Kelurahan, Ombudsman menyarankan agar Pemko Batam segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Sementara itu, pihak Kecamatan dan Kelurahan bertugas memantau dan memberikan informasi awal.

Ombudsman juga meminta pemerintah memikirkan solusi yang bijak sebelum menutup tambang tersebut, seperti mencarikan lapangan kerja alternatif bagi warga lokal yang terdampak, serta memastikan pasokan pasir legal aman agar harga bahan bangunan di pasar tidak melonjak.

Terakhir, Ombudsman Kepri mengingatkan pentingnya kenyamanan fisik kantor pelayanan.

“Kantor camat dan lurah adalah wajah terdepan pemerintah, sehingga fasilitasnya harus membuat masyarakat nyaman,” ujar Lagat.

Melalui kunjungan ini, Ombudsman Kepri berkomitmen untuk terus mengawal perbaikan layanan publik di Kecamatan Nongsa demi memberikan kepastian hukum, kenyamanan, dan keadilan bagi seluruh warga Kota Batam. (Tim).

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain

Exit mobile version