Connect with us

9info.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penetapan kebijakan penyesuaian tarif CHT tersebut telah mempertimbangkan aspek ekonomi, ketenagakerjaan, keberlanjutan industri rokok, dan upaya pengendalian peredaran rokok ilegal. Sementara peredaran rokok ilegal non cukai seperti merek Machester, OFO dan lainnya tak tersentuh hukum di Kepri khususnya Kota Batam, ada apa dengan pemerintah yang terkesan ada pembiaran bagi magia cukai yang merugikan negara ini.

“Pengambilan kebijakan penyesuaian tarif CHT telah mempertimbangkan sisi makro ekonomi terutama di tengah situasi ekonomi domestik yang terus menguat dalam masa pemulihan ekonomi nasional,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Senin (19/12/2022) yang lalu.

Kenaikan tarif cukai sigaret rata-rata 10% pada tahun 2023-2024. Khusus tarif cukai jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT), kenaikan maksimum 5%.

Selain itu, hasil tembakau berupa Rokok Elektrik (REL) dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) tarif cukainya juga dinaikkan rata-rata 15% dan 6% setiap tahunnya untuk dua tahun ke depan. Kenaikan tarif cukai sigaret rata-rata 10% pada tahun 2023-2024. Khusus tarif cukai jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT), kenaikan maksimum 5%.

Selain itu, hasil tembakau berupa Rokok Elektrik (REL) dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) tarif cukainya juga dinaikkan rata-rata 15% dan 6% setiap tahunnya untuk dua tahun ke depan.

Parahnya pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut menaikkan cukai rokok, disinyalir memberikan kesempatan bagi mafia rokok ilegal untuk memperkaya diri dengan memasarkan bisnisnya seperti rokok non cukai yakni merek Machester, OFO dan lainnya.

Meski banyak media-media online lokal di Batam yang tak henti-hentinya memberitakan akan peredaran rokok ilegal tersebut, akan tetapi pemerintah daerah dan pemerintah pusat semua terkesan tutup mata.

Wandi (33) salah satu masyarakat Batu Aji, mengaku sudah lama mengonsumsi rokok putih merek Machester, hal itu dikarenakan tingginya harga rokok yang sebelumnya di konsumsinya.

“Harganya cuma Rp 10.000 bang, masih terjangkau lah. Kalau ilegal atau tidak, saya tidak tau itu, yang pastinya kalau ada yang murah, untuk apa yang mahal,” tuturnya, Minggu (29/1/2023).

Aceng (24) juga mengaku bahwa rasa rokok merek Machester tidak kalah jauh dengan rokok putih lainnya seperti Marlboro. Dan Ia juga mengakui harga per bungkusnya rokok merek Machester sangat bersahat dibandingkan rokok lainnya.

“Harga nya 3 kali lipat dengan rokok Marlboro bang, jadi kami rata-rata di perusahaan merokok ini,” pungkasnya sembari memperlihatkan rokok merek Machester berbungkus merah tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Salah satu rokok ilegal tanpa non cukai yang beredar serta menguasai pasar yakni merek Machester, yang mana rokok ini tersebut memiliki 4 jenis warna yakni Manchester Blue Mist Fusion, Manchester Red Berry Fusion, Manchester Superslims, Manchester Ice Crush, Manchester Menthol, Manchester London FOG, Manchester Merah United Kingdom.

Penelusuran awak media ini dari salah satu pemilik warung di Tanjung Piayu, mengakui bahwa rokok Machester tersebut didapatkannya dari sales yang datang mengendarai mobil. Dengan harga yang dipasarkan Rp 10.000/bungkusnya.

“Saya beli rokok ini dari sales-nya lah, kan tiap 2 kali seminggu datang menawarkan kesini,” ungkap salah satu pemilik warung yang tidak mau namanya dipublikasi, (15/1/2023).

Ditempat lain yakni Bu D, pemilik warung di Batu Aji mengaku mendapatkan rokok Machester dan rokok lainnya non pita cukai itu dari sales dan grosir besar yang ada di Kecamatan Batu Aji.

Bu D pun mengaku, penjualan rokok non cukai sangat diminati warga perumahan tempatnya berusaha. Selain murah, rokok non cukai juga memiliki rasa tidak jauh beda dengan rokok yang berpita cukai.

“Kalau kita pedagang ini mas, mana yang paling laris itulah yang kita jual. Kan biar cepat putaran uangnya mas,” sebutnya.

Akibat maraknya peredaran rokok-rokok ilegal dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan industri rokok dalam negeri.

Tak hanya itu, peredaran rokok non cukai ini juga mempengaruhi penerimaan cukai hasil tembakau yang pada akhirnya akan berimbas pada penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di tiap daerah penghasil tembakau.

Hingga berita ini diterbitkan, Bea Cukai Batam belum dapat dikonfirmasi untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait peredaran rokok jenis Manchester tanpa pita cukai tersebut. (Tim)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Camat Sagulung dan DPRD Batam Tanggapi Keluhan Jemaat GBKP Terkait Penutupan Akses Gereja

Camat Sagulung dan DPRD Batam Tanggapi Keluhan Jemaat GBKP Terkait Penutupan Akses Gereja

9info.co.id | BATAM – Ratusan jemaat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) yang berada di Jalan Trans Barelang, Kota Batam, mengeluhkan penutupan akses jalan menuju lokasi ibadah mereka. Akses utama ke gereja dipagar oleh pihak pengembang PT Renggali, sehingga menghambat para jemaat dalam menjalankan ibadah mingguan.

Merespons keluhan tersebut, Camat Sagulung Muhammad Hafiz menyatakan pihaknya telah turun langsung ke lapangan bersama unsur Muspika dan anggota DPRD Kota Batam dari Komisi I dan Komisi III, Kapolsek, Babinsa, Lurah, Ketua RT, serta pihak pengembang untuk meninjau dan mendengarkan laporan dari warga.

“Kita sudah cek ke lapangan bersama tim dan mendengar langsung permasalahannya. Intinya, kita akan upayakan kembali mediasi antara pengembang dan pengurus rumah ibadah, terutama terkait sagu hati yang dimohonkan. Sementara menunggu mediasi, kami meminta agar akses tetap dibuka agar jemaat tetap bisa beribadah,” ujar Hafiz.

Senada dengan itu, anggota DPRD Batam Komisi III, Jamson Silaban, S.H., menyampaikan bahwa pihak legislatif turut memfasilitasi pemanggilan dua pengembang, yakni PT Renggali dan PT Uway Makmur, guna mencari solusi atas persoalan ini.

“Kita minta agar masalah ini diselesaikan secara kepala dingin, bukan dengan saling menyalahkan. Kita berharap ada jalan tengah yang bisa diterima semua pihak,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Ketua Majelis GBKP, Elieser Fernando Tarigan, mengungkapkan gereja tersebut telah digunakan selama tiga tahun oleh sekitar 150 kepala keluarga. Ia menyampaikan harapan besar kepada pihak pengembang untuk mengembalikan akses jalan menuju rumah ibadah tersebut.

“Kami sangat bermohon kepada PT Renggali agar membuka kembali akses untuk kami beribadah. Gereja ini bukan baru kemarin berdiri, sudah tiga tahun lebih kami gunakan,” kata Elieser.

Pihaknya juga meminta perhatian dari PT Uway Makmur selaku pemilik alokasi lahan. Ia berharap ada solusi berupa kemungkinan pembelian lahan atau relokasi yang tidak jauh dari lokasi saat ini.

“Kami terbuka untuk berdiskusi. Kalau bisa membeli lahannya, kami siap. Atau, kalau perlu diberikan lahan pengganti di sekitar sini juga tidak masalah, asal akses kami tidak terganggu,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan PT Renggali, Toto, menyampaikan bahwa pihaknya telah membuka akses jalan setiap hari Minggu, dan menurutnya, hal tersebut seharusnya tidak menjadi masalah besar.

“Setiap Minggu tetap kami buka jalannya. Gereja itu pun masih dalam tahap penyelesaian,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Perwakilan PT Uway Makmur, Khaeruddin, S.H., M.H., juga memberikan klarifikasi. Ia menyebut bahwa perusahaannya telah mengantongi alokasi lahan sejak 2016, lengkap dengan dua PL dari BP Batam dan perizinan cut and fill serta reklamasi.

“Kami sudah melakukan ganti rugi kepada pihak Benawar Lumbantoruan, yang dulunya menguasai lokasi. Kami tidak mengetahui adanya transaksi dengan pihak jemaat GBKP. Dan yang jelas, kami tidak pernah memblokir akses jemaat ke gereja,” ujar Khaeruddin.

Situasi ini masih menjadi perhatian masyarakat dan para jemaat GBKP yang berharap adanya penyelesaian adil agar aktivitas ibadah dapat berjalan normal kembali tanpa hambatan.(RP)

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain