Connect with us
8 Partai Non Parlemen Bentuk Sekber GKSR, Oso Singgung Hilangnya 17 Juta Suara di Pemilu 2024.

8 Partai Non Parlemen Bentuk Sekber GKSR, Oso Singgung Hilangnya 17 Juta Suara di Pemilu 2024.

More Videos

9info.co.id | NASIONAL – Ketua Umum Partai Hanura SEKBER, GKSR, Oesman Sapta (Oso) dan tujuh pimpinan partai politik (parpol) nonparlemen meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Jalan H.O.S Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Sekber GKSR dibentuk untuk memperjuangkan hilangnya suara rakyat pada Pemilu 2024 lalu. Delapan partai nonparlemen tersebut adalah Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Buruh, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Berkarya.

Dalam sambutannya, Oso mengatakan, pembentukan Sekber GKSR bukan koalisi politik, melainkan kerja sama politik yang menjadikan posisi semua pihak setara.

“Kalau koalisi itu ada yang jadi ketua bertanggung jawab dan mempunyai hak veto. Kalau kerja sama politik itu tidak ada hak veto,” ujar Oso melalui keterangan tertulis, Kamis (8/1/2026).
Menurut dia, melalui kerja sama politik ini, seluruh partai memiliki hak yang sama untuk menyampaikan usulan dan gagasan, terutama dalam upaya menyelesaikan persoalan hilangnya suara pemilih dalam Pemilu.

Mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan (MPR) itu menyoroti besarnya jumlah suara rakyat yang tidak terakomodasi, atau sekitar 17 juta suara tidak terkonversi menjadi kursi di DPR.
“Angka tersebut tidak boleh dianggap sepele. Satu suara saja nggak boleh hilang, apalagi 17 juta. Ini kalau dibiarkan, bisa menjadi 50 persen,” ucap Oso.

Lebih lanjut, Oso mempertanyakan pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas hilangnya suara masyarakat. Pasalnya, kata dia, pemilih telah datang berbondong-bondong ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), untuk menggunakan hak pilihnya.

Dia menjelaskan, Sekber GKSR mengusung simbol kepalan tangan bersatu. Menurut dia, gerakan ini menjadi wadah bagi suara rakyat yang tidak terwakili di parlemen.

“Ini satu kekuatan yang mewakili rakyat yang 17 juta suaranya tidak terakomodir. Jangan main-main dengan 17 juta itu. Kalau orang punya perasaan punya hati, pasti dia nggak rela suaranya hilang sampai 17 juta,” terang Oso.

Sekber GKSR ini, lanjut dia, akan digunakan sebagai tempat merumuskan pandangan partai-partai nonparlemen atas isu-isu terkini. Seperti Parliamentary Threshold hingga isu penyelenggaraan Pilkada langsung atau via DPRD.

“Kita baru resmikan ini, seperti apa sikap Sekber terhadap isu terkini, itu akan didiskusikan secara setara di Sekber. Termasuk menyiapkan langkah dan strateginya,” pungkas Oso. (TIM)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Sekolah Rakyat Merah Putih Dorong Transformasi Pendidikan dan Pengembangan SDM Kota Batam

9info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam terus mengawal persiapan pembangunan Sekolah Rakyat Merah Putih yang berlokasi di Rempang.

Pembangunan sekolah yang menjadi program strategis nasional ini mendapat atensi penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Berdiri di atas HPL BP Batam seluas 18,5 hektare, sekolah terintegrasi ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan memberikan akses pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menjelaskan bahwa program ini juga bertujuan untuk membangun karakter bangsa dan membekali siswa dengan keterampilan agar siap menghadapi masa depan.

“Kehadiran Sekolah Rakyat Merah Putih menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan adaptif, inovatif, dan siap bersaing di tengah pesatnya kemajuan industri,” ujar Amsakar (2/8/2026).

Ia mengungkapkan, proses pembangunan saat ini memasuki tahap pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan pembangunan.

BP Batam, lanjutnya, memastikan seluruh tahapan tersebut berjalan sesuai ketentuan agar pembangunan dapat terlaksana tanpa mengalami hambatan.

Adapun proses yang tengah berlangsung meliputi penyelesaian perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Sementara itu, pekerjaan di lapangan terfokus pada pemagaran kawasan serta penanganan awal melalui pengendalian dan pencegahan potensi banjir.

Sekolah Rakyat Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep terintegrasi, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat berlangsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terhubung.

Selain menyediakan ruang belajar yang representatif, Amsakar mengungkapkan bahwa sekolah ini juga akan didukung dengan berbagai sarana dan prasarana modern yang menunjang pembelajaran, pembentukan karakter, pengembangan bakat, hingga peningkatan kompetensi siswa.

“Sekolah Rakyat Merah Putih merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak besar bagi pembangunan Batam, khususnya dalam menyiapkan generasi penerus yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Program ini diharapkan membuka peluang bagi anak-anak yang selama ini memiliki keterbatasan ekonomi agar memperoleh pendidikan berkualitas,” tambahnya.

Menurutnya, penyelesaian seluruh aspek perizinan saat ini menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.

Dalam setiap tahapan persiapannya pun, BP Batam mengedepankan pendekatan komunikasi yang humanis dengan masyarakat sekitar serta memastikan seluruh proses dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah seluruh proses perizinan selesai, kata Amsakar, pembangunan fisik akan dilaksanakan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2028.

“Kami tidak ingin pembangunan dimulai tanpa seluruh aspek hukum dan teknis dipastikan selesai. Dengan begitu pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan mematuhi regulasi yang ada. Karena sekolah ini bukan sekadar membangun gedung, tetapi membangun masa depan generasi Batam dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional di masa mendatang,” pungkasnya.

Senada, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menjelaskan bahwa Sekolah Terintegrasi Merah Putih ini nantinya memberikan kontribusi besar terhadap akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Selain mutu pendidikan yang layak dan fasilitas yang memadai, lanjut Li Claudia, sekolah ini juga merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap kemajuan generasi emas 2045 mendatang.

Tidak hanya pembentukan karakter, pendidikan vokasi (berorientasi penguasaan keahlian dan keterampilan praktis) juga menjadi bekal utama pada proses belajar-mengajar sebagai bekal peningkatan daya saing di era kemajuan ilmu dan teknologi saat ini.

“Pemerintah ingin agar anak-anak dari keluarga prasejahtera juga mendapat pendidikan yang layak. Sehingga, mereka mendapat bekal yang mumpuni dalam menghadapi tantangan kompetensi di dunia kerja,” pesan Li Claudia. (DN)

 

Continue Reading

Berita Lain

Exit mobile version