Tunda Putusan Sidang Gugatan PMH yang Ditujukan ke Presiden, Kejagung dan Kapolri, Hakim PN Karimun Jadwalkan Sidang 11 Agustus 2022

9info.co.id – Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun, Medi Rapi Batara Randa,menunda pembacaan putusan terhadap sidang gugatan anak korban pembunuhan di Karimun, Robiyanto, terhadap Presiden RI.

Penundaan pembacaan putusan ini pun dilakukan karena majelis Hakim masih memerlukan waktu untuk menyiapkan bukti-bukti dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang ditujukan terhadap Presiden, Kejagung, dan Polri ini.Kamis (28/07/2022).

“Putusan belum siap untuk dibacakan, kami masih perlu waktu untuk menyiapkan bukti-bukti dalam perkara ini,” ujar hakim ketua, Medi Rapi Batara Randa.

Majelis hakim ini pun kembali mengagendakan jadwal pembacaan putusan yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2022 mendatang.
“Maka putusan akan kita bacakan pada tanggal 11 Agustus,” jelasnya

Jalan panjang perkara gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) yang digugat anak korban pembunuhan di Karimun, Robiyanto melalui kuasa Hukumnya Jhon Asron Purba,S.H.,dan Hasoloan Siburian, S.H, akan mendengarkan Keputusan dari Majelis Hakim PN Karimun.

Adapun tergugat dalam perkara ini adalah Presiden, Kejagung, dan Polri. Serta dua pengusaha ternama di Kabupaten Karimun yang menjadi turut tergugat dalam perkara ini, yakni berinisial CH dan AF.

Perkara gugatan ini berdasar pada tidak dilaksanakannya penetapan pengadilan atas dua tersangka lain dalam kasus pembunuhan yang menimpa pengusaha di Karimun pada tahun 2002 silam, yaitu Cikok alias Taslim.

Dengan Ketukan Palu oleh Ketua Majelis Hakim Medi Rapi Batara Randa, Persidangan yang digelar di ruang sidang utama PN Karimun ini pun akhirnya dinyatakan di tunda dan akan di jadwalkan pembacaan putusan pada tanggal 11 Agustus 2022 mendatang. (Mat)

Pembaca : 586

Batam

Amsakar Instruksikan Percepatan Serapan Anggaran Pemko dan BP Batam

9info.co.id | BATAM – Wali Kota Batam ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, menekankan pentingnya percepatan serapan anggaran, serta penyelesaian sejumlah persoalan prioritas masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Amsakar saat memimpin Apel Gabungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam di Dataran Engku Putri, Batam Centre, Senin (2/11/2026).

Memasuki November atau bulan ke-11 tahun anggaran 2026, Amsakar meminta seluruh jajaran Pemko Batam dan BP Batam mempercepat realisasi program serta penyerapan anggaran. Ia mengingatkan agar kegiatan yang telah direncanakan tidak menumpuk menjelang penutupan tahun anggaran.

Pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), deputi, dan direktur diminta memantau langsung pelaksanaan program di masing-masing unit kerja. Perhatian serupa juga diberikan kepada perangkat daerah penghasil pendapatan agar mengoptimalkan penerimaan, khususnya dari sektor pajak daerah.

“Kegiatan yang tidak terlaksana dinilai sebagai bentuk pemborosan. Mengingat APBD Perubahan telah disahkan, penyesuaian anggaran sudah tidak memungkinkan lagi. Jika ada kendala pada program kerja, segera laporkan kepada pihak pengawasan atau Inspektorat. Saya akan menjadwalkan pertemuan khusus dengan dinas-dinas penghasil untuk mengecek realisasinya secara langsung,” tegasnya.

Selain persoalan anggaran, Amsakar menyoroti kedisiplinan dan integritas ASN serta pegawai di lingkungan Pemko Batam dan BP Batam.

Ia meminta pimpinan OPD, deputi, dan direktur tidak membiarkan pelanggaran disiplin di lingkungan kerja masing-masing. Pengawasan terhadap kehadiran dan kepatuhan pegawai terhadap jam kerja harus dilakukan secara konsisten.

Amsakar juga mengingatkan agar persoalan kedisiplinan ditangani secara berjenjang oleh setiap pimpinan unit kerja. Dengan demikian, pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti dan tidak dibiarkan berlarut-larut.

Dalam arahannya, Amsakar turut menanggapi berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial. Ia menegaskan, ada tiga persoalan utama yang membutuhkan perhatian dan penanganan bersama Pemko Batam dan BP Batam, yakni pelayanan air bersih, penanganan banjir, serta pengelolaan sampah.

Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat dan berkesinambungan, mulai dari jajaran pelaksana di lapangan hingga tingkat pimpinan. Sinergi antarkedua institusi juga diperlukan agar setiap persoalan dapat ditangani secara efektif.

Ia turut menekankan pentingnya penyampaian informasi publik yang terarah dan jelas sehingga masyarakat memperoleh informasi yang tepat serta tidak menimbulkan polemik.

Khusus kepada camat dan lurah sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat, Amsakar meminta agar mereka selalu tanggap terhadap persoalan warga. Setiap keluhan harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata, bukan sekadar diteruskan tanpa penyelesaian.

“Kalau komunikasi seperti ini sudah terbangun dengan baik, saya yakin permasalahan akan lebih mudah diselesaikan,” ujar Amsakar.

Dalam apel tersebut, Amsakar juga menyerahkan surat keputusan (SK) pensiun secara simbolis kepada sejumlah pegawai Pemko Batam yang memasuki masa purna tugas.

Atas pengabdian para pegawai tersebut, Amsakar menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Ia berharap hubungan silaturahmi tetap terjalin meskipun mereka tidak lagi bertugas sebagai aparatur pemerintahan.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Batam, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pengabdian serta dedikasi Bapak dan Ibu selama aktif bertugas. Meski telah purna tugas, jangan pernah merasa sebagai orang luar. Bapak dan Ibu sekalian akan tetap menjadi bagian dari keluarga besar Pemko Batam dan BP Batam. Semoga seluruh ikhtiar yang dicurahkan tidak hanya berkontribusi bagi kemajuan kota, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah SWT,” ujar Amsakar. (Hum).

Pembaca : 9