Connect with us
Kembali Bertambah, 94 KK Asal Rempang Telah Menempati Hunian Sementara

Kembali Bertambah, 94 KK Asal Rempang Telah Menempati Hunian Sementara

More Videos

9Info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali memfasilitasi perpindahan warga Rempang yang terdampak Pengembangan Rempang Eco City. Sebanyak 4 Kepala Keluarga (KK) asal Sembulang Camping dan 4 KK asal Sembulang Pasir Merah mulai menempati hunian sementara, Rabu (27/12/2023).

Dengan bertambahnya 8 KK tersebut, saat ini sudah 94 KK yang telah menempati hunian sementara.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan, saat ini Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

Dengan terbitnya aturan tersebut, sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memberi jaminan terhadap hak-hak warga yang terdampak pengembangan Pulau Rempang.

Untuk itu, Muhammad Rudi menegaskan jika kunci utama kesuksesan dalam Pengembangan Rempang Eco City ini adalah partisipasi dari seluruh masyarakat secara umum dan partisipasi masyarakat Rempang secara khusus.

“Saya mengajak kita semua untuk saling bersinergi demi mewujudkan Batam yang maju dan modern. Ini penting untuk kemajuan Kota Batam kedepannya,” ujar Muhammad Rudi.

Warga Sembulang Pasir Merah, Marianis Samad mengatakan, perpindahannya ke hunian sementara ini merupakan bentuk dukungannya dalam Pengembangan Rempang Eco City. Sebab ia meyakini, Pengembangan Rempang Eco City ini akan berdampak pada kehidupannya kedepan, terutama untuk anak dan cucunya kedepan.

“Saya sangat mendukung program pemerintah di kampung kami ini. Karena program ini nantinya yang akan menikmati juga kami warga Rempang. Terutama untuk anak dan cucu kami,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh warga Sembulang Camping, Sufiah. Kepindahannya ke hunian sementara sebagai bentuk dukungan dari keluarganya dalam Pengembangan Rempang Eco City. Ia berharap, Pengembangan Rempang Eco City ini bisa segera diselesaikan sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi keluarganya kedepan.

“Kami pindah atas kemauan sendiri. Saya berharap bisa lebih maju dan hunian kami yang baru bisa segera disiapkan dan program ini berjalan lancar. Karena saya juga ingin untuk pindah ke tempat yang baru kami,” katanya. (DN).

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Pansus DPRD Batam Bahas Revisi Perda Pengelolaan Sampah, Libatkan OPD, Pelaku Usaha dan Masyarakat

9info.co.id | BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah menggelar rapat dan Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha, serta unsur masyarakat, Selasa (2/6/2026) siang.

‎Rapat yang berlangsung di lingkungan DPRD Kota Batam tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Muhammad Rudi, ST, serta dihadiri anggota Pansus lainnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses penjaringan aspirasi dan masukan dari berbagai pihak guna menyempurnakan substansi Ranperda yang saat ini tengah dibahas.

‎Dalam sambutannya, Muhammad Rudi menegaskan bahwa persoalan sampah di Kota Batam telah menjadi isu yang sangat mendesak dan membutuhkan penanganan yang komprehensif.

‎Menurutnya, pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada proses pengangkutan dari rumah tangga dan kawasan permukiman, tetapi juga harus menyentuh aspek hilir, terutama pengelolaan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

‎“Ini sudah menjadi prioritas Pemerintah Kota untuk segera menuntaskan masalah sampah secara menyeluruh dan kami harapkan dari persoalan landasan hukum yakni Perda dapat mendorong terwujudnya Batam yang bersih dan asri,” ujar Rudi.

‎Ia menjelaskan, revisi Perda Pengelolaan Sampah diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang selama ini dihadapi pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

‎Menurutnya, persoalan sampah merupakan tantangan yang kompleks sehingga membutuhkan komitmen dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat.

‎“Memang rumit dan menantang persoalan sampah ini, namun jika kita semua bersinergi dengan iktikad baik bersama mewujudkan Batam yang bersih dan asri, insyaallah persoalan sampah ini bisa kita atasi bersama,” katanya.

‎Lebih lanjut, Rudi menilai keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan hidup, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

‎Lingkungan yang bersih dan tertata dinilai mampu meningkatkan daya tarik Kota Batam sebagai destinasi investasi dan pariwisata.

‎“Jika Batam bersih, asri, dan indah, sudah tentu semakin banyak orang tertarik berkunjung ke Batam, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.

‎Melalui rapat dan FGD tersebut, Pansus DPRD Kota Batam berharap memperoleh berbagai masukan konstruktif dari OPD terkait, pelaku usaha, serta masyarakat sebagai bahan penyempurnaan Ranperda. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan nantinya diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendukung terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang modern, efektif, dan berkelanjutan di Kota Batam.

‎Pansus DPRD Kota Batam juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan daerah, sehingga persoalan sampah dapat ditangani secara lebih optimal demi mewujudkan Batam yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat maupun para pengunjung. (DN)

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain

Exit mobile version