9info.co.id | BATAM – Di tengah derasnya pemberitaan soal jaringan mafia beras di Batam yang kini menjadi sorotan publik lokal hingga nasional, Ketua Gibran Centre Kepri, Parlin Purba, mengaku mendapat teror dari Orang Tak Dikenal (OTK) dengan Contak Private Number.

Teror tersebut diduga kuat berkaitan dengan langkah berani Parlin dalam mengungkap jaringan bisnis gelap yang melibatkan penyelundupan beras ilegal di wilayah Kepulauan Riau.

Kepada awak media, Parlin mengungkap bahwa sudah dua kali dirinya menerima ancaman melalui telepon dari nomor tak dikenal.

“Kamu sudah bosan di Batam, ya?” begitu suara dari seberang, kata Parlin menirukan isi ancaman yang ia terima. “Tapi kita tidak pernah gentar dengan teror seperti ini. Karena kita tidak punya kepentingan apa-apa. Kita hanya fokus bagaimana aparat penegak hukum di Kepri bisa membersihkan para mafia beras ini,” tegasnya, Jumat (8/8/2025).

Meski polemik ini semakin viral dan menjadi konsumsi media luas, aktivitas ganda para mafia seolah tetap berjalan lancar. Bahkan, muncul dugaan adanya pembiaran oleh aparat. Sorotan tajam kini mengarah pada dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang diduga kuat menjadi backing bagi para pelaku.

“Ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tapi sudah masuk ke wilayah kejahatan ekonomi sistemik. Kalau sudah berkali-kali dilaporkan dan tidak ada tindakan, ada apa sebenarnya?” ujar salah satu aktivis masyarakat sipil Batam yang enggan disebutkan namanya.

Menurutnya, tidak mungkin jaringan mafia bisa bergerak sebebas itu tanpa dukungan dari dalam sistem. “Kalau tidak ada yang membekingi, mereka pasti sudah tumbang dari dulu,” katanya.

Sebelumnya, Parlin Purba secara terbuka menyampaikan informasi ini langsung kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dan berencana melanjutkan laporan ke Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

Gibran Centre Kepri mendukung Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto, serta mendukung pernyataan bapak Presiden Prabowo untuk melawan dan perang terhadap mafia Beras dan Pangan.

“Kami mendapati praktik penyelundupan dan pengoplosan beras. Ini bukan bisnis kecil. Ini satu lingkaran mafia yang terstruktur dan merugikan negara miliaran rupiah,” ujar Parlin.

Gibran Centre Kepri disebut telah mengantongi sejumlah nama dan pola distribusi yang akan dituangkan dalam laporan resmi untuk dikawal hingga ke tingkat nasional.

Dukungan terhadap Parlin pun mulai bermunculan. Ketua DPD KNPI Tanjungpinang, Dimas Prayoga, menyatakan bahwa mafia pangan adalah ancaman besar bagi keadilan ekonomi masyarakat.

“Mereka merusak pasar, merugikan negara, dan membuat rakyat sengsara. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal keberpihakan. Pemerintah dan aparat harus memilih: bersama rakyat atau bersama mafia?” tegas Dimas.

KNPI, lanjutnya, siap berada di garis depan mendukung pemberantasan mafia beras. Dimas juga menyerukan agar seluruh aparat penegak hukum mulai dari polisi, bea cukai hingga kejaksaan segera mengambil langkah tegas dan transparan.

“Jika negara kalah oleh mafia, maka kita semua sebagai warga yang taat hukum akan menjadi korban. Saatnya penegakan hukum dibuktikan, bukan sekadar janji,” tutupnya.

Kini masyarakat Batam dan Kepri menanti langkah nyata dari aparat: apakah hukum akan berpihak pada rakyat, atau justru terus membiarkan jaringan mafia beroperasi di jantung kota industri ini.(Tim)