Connect with us

9info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan bahwa penyiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih dilakukan secara humanis dan mengedepankan dialog bersama masyarakat.

Lahan yang disiapkan memiliki luas 18,5 hektare dan berada di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) BP Batam. Status tersebut menjadi dasar agar setiap tahapan pembangunan sekolah dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan perundang-undangan.

“Setiap pembangunan perlu dilakukan melalui komunikasi terbuka yang baik. Sejak awal, BP Batam memilih mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif guna mendengar langsung aspirasi masyarakat sekitar kawasan Sekolah Terintegrasi Merah Putih,” tegas Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, Minggu (16/8/2026).

Ia mengungkapkan bahwa tim BP Batam telah beberapa kali secara kontinyu melakukan pertemuan dan berdialog secara langsung dengan warga setempat. Salah satunya saat pertemuan dengan Wakil Kepala BP Batam pada tanggal 21 Juli 2026 lalu di Kantor Pemerintah Kota Batam.

Dalam proses pendataan, terdapat 4 (empat) warga yang menyampaikan klaim atas sebagian area yang masuk dalam rencana pembangunan. Terhadap keempat warga tersebut, lanjut Ariastuty, BP Batam telah menginformasikan sejak awal apabila terdapat keberatan, warga dapat memperlihatkan dokumen atau legalitas tanahnya untuk dilakukan verifikasi.

“BP Batam menghormati setiap penyampaian warga tersebut dan memberikan ruang untuk menunjukkan dokumen yang menjadi dasar penguasaan atau kepemilikan atas lahan dimaksud. Penyiapan lahan ini dilakukan dengan memperhatikan status lahan dan ketentuan yang berlaku, serta tetap mengedepankan komunikasi dengan masyarakat,” sambungnya.

Hingga saat ini, 2 (dua) warga telah menyerahkan dokumen untuk dilakukan proses verifikasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, BP Batam tetap membuka ruang komunikasi bagi 2 (dua) warga lain yang belum menyerahkan untuk dapat menyampaikan dokumen atau bukti persuratan yang menjadi dasar penguasaan maupun kepemilikan atas lahan dimaksud agar dapat dilakukan verifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya hak yang diakui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelesaiannya pun akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

“BP Batam berkomitmen menghormati setiap hak masyarakat. Seluruh proses penyiapan lahan kami pastikan berjalan adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” ujar Tuty, panggilan akrabnya.

Terkait informasi yang beredar di media sosial beberapa hari lalu, Tuty menegaskan bahwa personel Ditpam BP Batam bertugas untuk melakukan pengamanan pada area HPL yang menjadi lokasi pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih.

Ia mengimbau masyarakat untuk memperoleh informasi secara utuh dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar sebelum menarik kesimpulan.

“Terkait informasi mengenai pematokan, kami memastikan bahwa keberadaan personel Ditpam di lokasi merupakan bagian dari pelaksanaan pengamanan area HPL sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki,” jelas Tuty.

Sekolah Terintegrasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Batam. Oleh sebab itu, seluruh proses kesiapan lahan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan komunikasi, kepastian hukum, dan menghormati hak masyarakat.

BP Batam juga terus membuka ruang dialog dengan masyarakat selama proses penyiapan lahan berlangsung. Seluruh tahapannya pun dilaksanakan secara transparan, mengedepankan musyawarah, serta berpedoman pada prosedur hukum agar pembangunan sekolah ini dapat memberikan manfaat bagi generasi muda di masa mendatang.

“Selain dilengkapi sarana dan prasarana yang baik, sekolah ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang layak dan berkualitas bagi anak-anak di Rempang-Galang sesuai dengan ketentuan program. Harapan kami adalah bagaimana anak-anak tersebut mendapat jaminan pendidikan yang layak untuk bekal menghadapi era yang semakin maju,” tutup Tuty. (DN)

 

 

 

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

MBG Tak Boleh Berhenti di Dapur dan Distribusi, REL-MBG Kepri Siap Kawal hingga Penerima Manfaat

MBG Tak Boleh Berhenti di Dapur dan Distribusi, REL-MBG Kepri Siap Kawal hingga Penerima Manfaat

9info.co.id | BATAM – Peran relawan dalam mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapat perhatian.

‎Ketua DPW Relawan Masyarakat Bersatu Gotong Royong/Relawan Makan Bergizi Gratis (REL-MBG) Kepulauan Riau (Kepri), Isye Lombogia, mendapat undangan menghadiri peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana.Senin (17/08/2026).

‎Undangan tersebut menjadi sorotan karena REL-MBG merupakan salah satu elemen masyarakat yang bergerak mengawal implementasi program MBG di tingkat daerah.

‎Kehadiran Isye Lombogia di Istana juga berlangsung setelah Ketua Dewan Pembina REL-MBG, Dr. Muhammad Qodari, S.Psi., M.A., melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Batam, Kepri, pada Rabu (12/8/2026) lalu.

‎Kunjungan tersebut menjadi momentum konsolidasi untuk melihat secara langsung pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat peran jaringan relawan di daerah.

Isye

Ketua DPW Relawan Masyarakat Bersatu Gotong Royong/Relawan Makan Bergizi Gratis (REL-MBG) Kepulauan Riau (Kepri), Isye Lombogia, mendapat undangan menghadiri peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana.Senin (17/08/2026).

Bukan Sekadar Seremonial

‎REL-MBG menegaskan bahwa keberadaan organisasi bukan sekadar pelengkap dalam pelaksanaan MBG. Organisasi ini diarahkan menjadi mitra strategis non-struktural yang ikut mendorong pengawasan sosial terhadap pelaksanaan program di lapangan.

‎Di tingkat daerah, pengawalan dapat dilakukan melalui pemantauan aktivitas SPPG, perhatian terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan, kecukupan gizi, hingga kelancaran distribusi makanan kepada penerima manfaat.

‎REL-MBG juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan efek ekonomi bagi masyarakat setempat dengan melibatkan petani, pedagang, pelaku UMKM, serta pemasok lokal dalam rantai penyediaan bahan pangan.

‎Bagi Kepri, tantangan tersebut menjadi semakin penting mengingat karakter wilayah kepulauan yang memiliki kondisi geografis dan akses distribusi berbeda dibandingkan daerah lainnya.

‎Ketua DPW REL-MBG Kepri, Isye Lombogia, menegaskan jajaran yang dipimpinnya siap memperkuat konsolidasi dan menjalankan amanah organisasi dari tingkat pusat.

‎“Kepri akan solid menjalankan amanah dari pusat. Kami siap mengawal dan mendukung Program Makan Bergizi Gratis agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Isye.

Undangan ke Istana Jadi Momentum Penguatan Organisasi

‎Isye menilai undangan menghadiri peringatan HUT ke-81 RI di Istana bukan sekadar agenda seremonial. Momentum tersebut menjadi kesempatan memperkuat semangat kebangsaan sekaligus membangun koordinasi antara jaringan relawan di daerah dengan gerakan nasional mendukung program MBG.

‎Menurutnya, keberhasilan MBG membutuhkan kerja bersama. Pemerintah memiliki peran utama dalam penyelenggaraan program, sementara masyarakat dapat mengambil bagian melalui partisipasi, pengawasan, serta penyampaian aspirasi dari lapangan.

‎“Kami tidak ingin MBG hanya berhenti pada distribusi makanan. Program ini harus memberikan manfaat yang nyata, baik dari sisi pemenuhan gizi maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

isye 2

Kehadiran Isye Lombogia di Istana juga berlangsung setelah Ketua Dewan Pembina REL-MBG, Dr. Muhammad Qodari, S.Psi., M.A., melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Batam

Kepri Siap Perkuat Pengawasan dari Lapangan


‎REL-MBG Kepri menyatakan akan terus membangun koordinasi dengan SPPG, pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai tujuan.

‎Pengawasan sosial dinilai penting agar setiap persoalan di lapangan dapat segera diketahui dan dicarikan solusi, terutama berkaitan dengan kualitas makanan, keamanan pangan, distribusi, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.

‎Momentum konsolidasi setelah kunjungan Muhammad Qodari ke Batam pun menjadi titik penting bagi REL-MBG Kepri untuk memperkuat jaringan organisasi di wilayah tersebut.

‎Isye menegaskan, Kepri siap berdiri di garis depan dalam mengawal pelaksanaan MBG, bukan hanya sebagai relawan, tetapi sebagai bagian dari gerakan gotong royong masyarakat untuk memastikan program strategis tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya. (Mat).

Continue Reading

Berita Lain