Connect with us

9info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai bagian penting dalam menyediakan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui Sensus Ekonomi 2026, data mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi dan usaha di Batam diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika perekonomian daerah.

Data tersebut menjadi salah satu pijakan penting dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Untuk itu, BP Batam mengajak masyarakat dan seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan menerima petugas Sensus Ekonomi 2026 serta memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi usaha.

Partisipasi tersebut merupakan bagian dari kontribusi bersama dalam membangun basis data ekonomi yang kuat demi mendukung kemajuan dan daya saing Batam.

Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kerahasiaan data karena informasi yang diberikan dalam sensus dilindungi oleh Undang-Undang dan digunakan untuk kepentingan statistik.

Sensus Ekonomi sendiri merupakan program pendataan ekonomi terbesar dan terlengkap di Indonesia yang dilaksanakan BPS setiap sepuluh tahun yang bertujuan menyediakan data dasar mengenai seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional.

Pada 2026, Sensus Ekonomi dilaksanakan mulai Mei hingga Agustus. Pendataan dilakukan melalui dua tahapan, yakni pengisian kuesioner Sensus Ekonomi 2026 dan pendataan lapangan secara door to door.

 

Sensus Ekonomi 2026 Warga Batam Diminta Tak Khawatir Berikan Data Kepada Petugas

Sensus Ekonomi 2026 Warga Batam Diminta Tak Khawatir Berikan Data Kepada Petugas

 

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengimbau masyarakat Kota Batam tidak ragu menerima petugas Sensus Ekonomi 2026.

Masyarakat memiliki dasar hukum untuk merasa aman dalam memberikan informasi kepada petugas sensus.

“Tidak perlu khawatir untuk memberikan data kepada petugas. Kerahasiaan data responden telah diatur dalam Undang-Undang. Data yang diberikan digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan,” kata Ariastuty, dalam keterangannya pada Senin (10/8/2026).

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik disebutkan bahwa penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi petugas statistik sebagaimana diatur dalam Pasal 24.

Karena itu, ia mengajak masyarakat menerima petugas dan memberikan informasi yang benar. Data yang lengkap akan membantu melihat kondisi Batam secara lebih utuh.

Bagi pemerintah, data tersebut dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Sementara bagi pelaku usaha, data ekonomi dapat membantu membaca kondisi pasar, mengidentifikasi peluang investasi, serta menyusun strategi pengembangan usaha.

Ariastuty mengatakan kualitas hasil sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan pelaku usaha.

Karena itu, ia meminta masyarakat tidak menutup diri ketika petugas datang melakukan pendataan.

“Partisipasi masyarakat sangat penting. Semakin lengkap dan akurat data yang diperoleh, semakin baik pula dasar yang kita miliki untuk menentukan arah pembangunan Batam,” tutup Ariastuty. (RUD)

 

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Reses di Pancur Tower, Jimmi Siburian Tampung Aspirasi Warga: Dari Infrastruktur hingga Bansos dan Kenakalan Remaja

Reses di Pancur Tower, Jimmi Siburian Tampung Aspirasi Warga: Dari Infrastruktur hingga Bansos dan Kenakalan Remaja

9info.co.id | BATAM – Anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi Partai Golkar, Jimmi Siburian, kembali turun langsung ke tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi dan mendengarkan berbagai keluhan warga. Kali ini, kegiatan reses digelar di kawasan Pancur Tower, RT 03/RW 10, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Camat Sei Beduk dan Lurah Duriangkang, serta perangkat RT dan masyarakat setempat. Sejumlah persoalan disampaikan warga, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur lingkungan, pelayanan sosial, hingga persoalan kenakalan remaja.

Dalam dialog tersebut, warga RT 03 menyampaikan beberapa usulan prioritas, di antaranya renovasi Posyandu, pengadaan laptop untuk menunjang kegiatan pelayanan Posyandu, semenisasi fasilitas umum (fasum), serta semenisasi jalan lingkungan.

Selain itu, Ketua RT 03, Tio Ananda Saragih, secara khusus meminta perhatian Jimmi Siburian terkait pembangunan tanggul atau batu miring pada saluran parit.

Menurutnya, pembangunan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi luapan air ketika musim hujan tiba, sehingga air tidak sampai masuk dan menggenangi permukiman warga.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Jimmi Siburian menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan dan mengupayakan realisasi kebutuhan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur lingkungan.

Ia menegaskan, setiap usulan harus didukung legalitas dan kelengkapan administrasi yang jelas agar proses pengajuan hingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan.

“Pada prinsipnya, aspirasi masyarakat akan kita tampung dan perjuangkan. Yang penting, legalitas serta administrasinya harus jelas agar bisa ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ungkap Jimmi.

Tidak hanya persoalan pembangunan, warga juga menyampaikan keresahan terkait kenakalan remaja, termasuk potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Jimmi menyatakan kesiapannya untuk menghadirkan Badan Narkotika Nasional (BNN) guna memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kalangan generasi muda.

Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan warga agar sosialisasi dapat berjalan efektif dan mendapat dukungan masyarakat setempat.

“Kalau warga sudah siap, kita akan upayakan menghadirkan BNN untuk memberikan edukasi tentang bahaya narkoba. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat,” tegasnya.

Perhatian terhadap Bansos Anak Disabilitas dan Stunting

Persoalan bantuan sosial (bansos) juga menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut. Warga menyampaikan keluhan terkait penanganan bantuan bagi keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas maupun anak dengan kondisi stunting.

Menanggapi keluhan itu, Camat Sei Beduk dan Lurah Duriangkang memberikan respons positif serta membuka ruang komunikasi bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan pendampingan.

Keduanya menyampaikan bahwa warga yang merasa proses penanganan atau pelayanan bantuan sosial berjalan lambat dapat langsung menghubungi pihak kecamatan maupun kelurahan untuk memperoleh tindak lanjut.

Jimmi Siburian juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan persoalan tersebut kepadanya apabila mengalami kendala dalam proses pengurusan bantuan sosial.

Ia meminta agar setiap persoalan yang dihadapi warga dikomunikasikan sehingga dapat dicarikan solusi bersama dengan instansi terkait.

Konsisten Turun Menyerap Aspirasi Masyarakat

Sebagai politisi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3, Jimmi Siburian dikenal aktif turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi, khususnya di wilayah Kecamatan Sei Beduk dan Nongsa.

Melalui kegiatan reses, ia berupaya menjadikan pertemuan langsung dengan masyarakat sebagai ruang untuk mengetahui kebutuhan, mendengar keluhan, sekaligus menginventarisasi persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.

Reses di Pancur Tower tersebut menjadi salah satu wadah bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan lingkungannya secara langsung kepada wakil rakyat.

Jimmi berharap komunikasi antara masyarakat, perangkat lingkungan, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan DPRD terus terjalin agar berbagai persoalan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.

Baginya, penyerapan aspirasi bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian dari upaya menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah. (Mat)

Continue Reading

Berita Lain