Batam Jadi Contoh Penataan Non-ASN, Usulkan Penyesuaian Regulasi Fiskal Daerah

9info.co.id | BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus menunjukkan komitmennya dalam menata administrasi kepegawaian guna mewujudkan pelayanan publik yang profesional sekaligus menjaga kesehatan fiskal daerah. Keberhasilan Pemko Batam dalam menuntaskan penataan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini menjadi capaian penting yang turut menghadirkan tantangan baru terhadap postur anggaran daerah.
‎
‎Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini yang diikuti Pemko Batam secara virtual dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Batam, Senin (8/6/2026).
‎
‎Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan dalam agenda nasional tersebut Pemko Batam memaparkan berbagai capaian strategis dalam penataan aparatur sipil negara sekaligus mengusulkan sejumlah kebijakan regulasi kepada pemerintah pusat, khususnya terkait pengelolaan belanja pegawai.
‎
‎Menurut Rudi, berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama periode 2019 hingga 2026 relatif stabil, berada pada kisaran 5.400 hingga 5.700 orang. Sementara itu, jumlah tenaga Non-ASN berhasil ditekan secara signifikan melalui kebijakan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang dilakukan secara bertahap.
‎
‎“Penataan tenaga honorer menjadi PPPK merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kepastian status dan meningkatkan profesionalisme aparatur. Namun, konsekuensinya adalah meningkatnya komponen belanja pegawai dalam APBD,” ujar Rudi.
‎
‎Ia menjelaskan, meskipun transformasi status tenaga honorer menjadi PPPK membawa dampak positif terhadap kualitas layanan publik, kondisi tersebut juga memerlukan dukungan kebijakan yang lebih fleksibel dari pemerintah pusat agar daerah tetap memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menjalankan program pembangunan.
‎
‎Karena itu, Pemko Batam mengusulkan adanya relaksasi atau penyesuaian ketentuan batas maksimal belanja pegawai bagi daerah yang telah berhasil menyelesaikan penataan tenaga Non-ASN sesuai amanat pemerintah pusat.
‎
‎“Usulan ini bertujuan agar daerah yang telah melaksanakan kebijakan nasional penataan tenaga honorer tidak mengalami tekanan fiskal yang berlebihan, sehingga pelayanan publik dan pembangunan daerah tetap berjalan optimal,” tambahnya.
‎
‎Pemko Batam menegaskan akan terus mendukung kebijakan reformasi birokrasi dan penataan ASN secara berkelanjutan, sembari memastikan keseimbangan antara kebutuhan sumber daya manusia aparatur dengan kemampuan keuangan daerah.
‎
‎Melalui forum bersama Komisi II DPR RI, Kemendagri, dan Kementerian PANRB tersebut, Pemko Batam berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kebijakan yang adaptif dan berpihak kepada daerah yang telah berhasil menjalankan program penataan tenaga Non-ASN secara tuntas. (MC)

Pembaca : 116

Related Topics:Batam DPR RI Kominfo Batam KOMISI II PEGAWAI HONORER Pemko Batam PPPK RDP RUDI PANJAITAN

Up Next

Li Claudia Chandra Apresiasi Partisipasi Warga Jaga Kebersihan Lingkungan, Namun Ingatkan Bahaya Pembakaran Terbuka

Don't Miss

Kinerja Investasi dan Logistik Menguat, Plh. Kepala BP Batam: Batam Penggerak Ekonomi Kawasan

Click to comment

Batam

PLN Batam Tegaskan Komitmen Transparansi dan Pemenuhan Hak Pelanggan Pasca-Gangguan Kelistrikan Batam–Bintan

9info.co.id | BATAM – PT PLN Batam memahami berbagai masukan dan aspirasi pelanggan terkait pemberian kompensasi atas gangguan pasokan listrik yang terjadi di wilayah Batam dan Bintan pada 12 Oktober 2026 lalu. Perusahaan menyadari bahwa gangguan tersebut telah berdampak pada aktivitas masyarakat, dunia usaha, serta berbagai sektor pelayanan publik.

Manager Komunikasi dan Humas PLN Batam, Vidya Kartika, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Berbagai masukan yang disampaikan masyarakat menjadi perhatian perusahaan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan keandalan sistem kelistrikan.

“Terkait pemberian kompensasi, PLN Batam menjelaskan bahwa mekanisme dan perhitungannya mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN Batam, serta Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 0023.K/DIR/2017,” ujar Vidya.

Vidya menambahkan, dalam ketentuan tersebut, pemberian kompensasi didasarkan pada pencapaian indikator Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang telah ditetapkan. Besaran kompensasi dihitung berdasarkan ketentuan dan parameter yang berlaku dengan mempertimbangkan kategori layanan pelanggan.

Bagi pelanggan reguler pascabayar, kompensasi diberikan dalam bentuk pengurangan tagihan sesuai formula yang ditetapkan. Sementara bagi pelanggan prabayar, kompensasi diberikan melalui penambahan energi listrik dalam bentuk token dengan nilai yang setara sesuai ketentuan. Adapun pelanggan layanan khusus atau business-to-business (B2B) mengikuti mekanisme kompensasi berdasarkan jenis layanan dan perjanjian yang berlaku.

Proses perhitungan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi data dan indikator mutu pelayanan melalui sistem administrasi pelayanan perusahaan. Dengan mekanisme tersebut, pemberian kompensasi dilaksanakan secara terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, PLN Batam memahami bahwa kepercayaan pelanggan tidak hanya dibangun melalui pemenuhan kewajiban kompensasi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas dan keandalan pasokan listrik. Oleh karena itu, perusahaan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan, penguatan infrastruktur, serta penyempurnaan langkah-langkah pengamanan dan mitigasi risiko gangguan.

PLN Batam berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat komunikasi dengan pelanggan, serta menjadikan setiap masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

“Terkait kompensasi ini, kami juga sangat terbuka dan pelanggan dapat melihat langsung besarannya di aplikasi bright by PLN Batam, situs resmi kami, atau mendatangi Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) di Baloi, Nagoya, Tiban, dan Batu Aji,” tutup Vidya. (Tim).

Pembaca : 6