Connect with us

9info.co.id | BATAM – BP Batam melalui Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas Barang, Irjen Pol. Ruslan Aspan, menghadiri ALFI Conference and Exhibition (Convex) 2025 di ICE BSD Tangerang Selatan, Rabu (12/11/2025).

Kegiatan ini merupakan forum strategis yang mempertemukan pemerintah, pelaku industri, asosiasi, investor guna mendorong transformasi sektor logistik dan rantai pasok nasional.

Ruslan menjelaskan bahwa ALFI Convex 2025 bertujuan untuk memperkuat ekosistem logistik yang efisien, terintegrasi, dan berdaya saing global.

Melalui forum ini, BP Batam bersama pelaku industri membahas empat aspek penting sebagai arah strategis dalam mempercepat penguatan sektor logistik nasional, yaitu:
1. Penguatan infrastruktur backbone dan sarana penunjang logistik;
2. Integrasi dan digitalisasi layanan logistik;
3. Peningkatan kualitas SDM dan daya saing penyedia jasa logistik;
4. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan pelaku usaha.

“Sebagai negara maritim, kelancaran arus barang menjadi kunci daya saing. BP Batam pun berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur, digitalisasi layanan, dan pengembangan SDM agar sektor logistik bisa tumbuh efisien dan kompetitif,” ujar Ruslan.

Ia mengatakan, daya saing logistik memang perlu mendapat perhatian penuh. Di antaranya pembenahan infrastruktur dan sektor pendukung lainnya sebagai sarana dan prasarana logistik.

Percepatan transformasi logistik ini, lanjut Ruslan, akan memberi dampak signifikan terhadap pertum ekonomi Batam sebagai gerbang investasi nasional.

“Pemerintah juga perlu melibatkan banyak sektor termasuk pihak swasta. Jadikan momentum ini sebagai semangat gotong royong dalam mendorong daya saing industri,” tambahnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono, menilai forum seperti ALFI CONVEX menjadi wadah penting bagi dialog antara pemerintah dan pelaku industri. Tujuannya untuk mengetahui kendala dan tantangan sektor logistik selama ini.

“Masih ada tantangan yang mesti kita benahi dan selesaikan. Perlu kerja nyata dan kerja sama lintas sektor serta komitmen bersama untuk menyelesaikannya,” tegas AHY.

Pemerintah juga telah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional. Rancangan regulasi ini mendorong keterpaduan antarinstansi dan mengefisienkan rantai pasok, terutama melalui tiga langkah utama. Peningkatan konektivitas infrastruktur, digitalisasi layanan logistik, dan pengembangan sumber daya manusia.

Upaya ini juga dapat menciptakan sistem logistik yang lebih cepat, murah, dan mudah.

“Sektor logistik adalah urat nadi perdagangan. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha akan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global,” jelas Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri. (DN)

Pembaca : 190
Related Topics:
Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Tim Peduli Isenabasa Temui Amsakar, Dugaan Pengalihan Aset 2,3 Hektare Bikin Kepala BP Batam Terkejut

Tim Peduli Isenabasa Temui Amsakar, Dugaan Pengalihan Aset 2,3 Hektare Bikin Kepala BP Batam Terkejut

9info.co.id | BATAM – Upaya memperjuangkan aset Yayasan Isenabasa Barelang terus dilakukan. Sebagai tindak lanjut penyelamatan aset yang diduga telah dialihkan kepada pihak lain, Tim Peduli Isenabasa melakukan audiensi dengan Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, pada Jumat (24/7/2026).
‎
‎Dalam pertemuan tersebut, Tim Peduli Isenabasa memaparkan kronologi dugaan pengalihan lahan seluas sekitar 2,3 hektare di kawasan Batam Centre yang sejak awal dialokasikan Otorita Batam untuk pembangunan kawasan budaya lima sub-etnis Batak.
‎
‎Menurut perwakilan Tim Peduli Isenabasa Jhonson Fidoli Sibuea, Amsakar Achmad mengaku terkejut setelah menerima penjelasan mengenai dugaan beralihnya aset Yayasan Isenabasa kepada yayasan lain.
‎
‎Tim Peduli Isenabasa pun meminta Kepala BP Batam agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut serta merekomendasikan langkah-langkah administrasi untuk mengembalikan aset yang dinilai merupakan hak Yayasan Isenabasa Barelang.
‎
‎Dalam audiensi itu, tim juga menyampaikan hasil penelusuran yang menemukan adanya perubahan data alokasi lahan yang semula tercatat atas nama Yayasan Isenabasa Barelang menjadi atas nama Yayasan Yonkenedia.
‎
‎Perubahan tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas proses administrasi yang dilakukan.
‎
‎”Kami mempertanyakan legalitas pengalihan lahan tersebut. Peralihannya diduga dilakukan tanpa melalui prosedur resmi dan tanpa sepengetahuan pengurus Yayasan Isenabasa,” ujar perwakilan Tim Peduli Isenabasa.
‎
‎Berdasarkan data yang dimiliki, Yayasan Isenabasa Barelang sebelumnya memperoleh Penetapan Lokasi (PL) Nomor 2820090151.C1 yang diterbitkan pada 29 Mei 2008 dengan luas 21.928 meter persegi.
‎
‎Namun, berdasarkan data terbaru, lahan tersebut tercatat menggunakan PL Nomor 224092123 atas nama Yayasan Yonkenedia, dengan peruntukan rumah tapak seluas 12.885 meter persegi, fasilitas sosial swasta/BUMN seluas 5.870 meter persegi, serta kawasan komersial seluas 1.996 meter persegi.
‎
‎Perwakilan Tim Peduli Isenabasa lainya, Wirya, menjelaskan bahwa lahan yang berada di belakang Perumahan Puri Legenda, Batam Centre, sejak awal diperuntukkan sebagai kawasan perkampungan budaya lima sub-etnis Batak, yakni Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, serta Mandailing/Angkola, berikut pembangunan gedung serbaguna sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat Batak di Batam.
‎
‎”Ketika kami melakukan pengecekan, ternyata data kepemilikan lahan telah berubah. Kami menduga telah dialihkan kepada Yayasan Yonkenedia,” katanya.
‎
‎Polemik semakin berkembang setelah muncul informasi bahwa Ketua Pembina Yayasan Yonkenedia diduga merupakan orang yang sama dengan Ketua Pembina Yayasan Isenabasa Barelang.
‎
‎Wirya juga menegaskan bahwa dokumen asli alokasi lahan yang diterbitkan Otorita Batam hingga kini masih berada dalam penguasaan Sekretaris Yayasan Isenabasa Barelang, Sabar Malau.
‎
‎Karena itu, pihaknya mempertanyakan bagaimana proses pengalihan administrasi dapat dilakukan apabila dokumen asli tidak pernah diserahkan.
‎
‎”Bagaimana mungkin aset yayasan dialihkan tanpa sepengetahuan pembina, pengurus maupun pengawas? BP Batam perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai proses administrasi tersebut. Mengapa pengalihan dapat dilakukan tanpa penarikan dokumen asli yang sah dari kami,” tegasnya.
‎
‎Sebagai bentuk keseriusan memperjuangkan aset tersebut, para tokoh dan perwakilan lima sub-etnis Batak di Kota Batam telah membentuk Tim Peduli Isenabasa.
‎
‎Tim ini bertugas menelusuri seluruh proses administrasi dan legalitas pengalihan lahan serta menyiapkan langkah hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
‎
‎”Langkah ini kami lakukan untuk menyelamatkan aset yang sejak awal diberikan Otorita Batam untuk kepentingan sosial masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu,” ujar Wirya.
‎
‎Didampingi tim kuasa hukum Yayasan Isenabasa Barelang, pihaknya juga mengungkap adanya dugaan unsur mens rea atau niat jahat dalam proses penguasaan aset tersebut. Namun, mereka menyerahkan pembuktian dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
‎
‎Hingga berita ini diterbitkan, pihak BP Batam maupun Yayasan Yonkenedia belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pengalihan lahan tersebut.
‎
‎Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. (Tim)

Pembaca : 3
Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain