PLN Batam dan Kejaksaan Teken MoU Penanganan Hukum

9Info.co.id | BATAM – PT PLN Batam bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepuluan Riau dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam melakukan penandatanganan MoU/Nota Kesepahaman Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Hal ini merupakan wujud prinsip kehati-hatian dan kepatuhan PLN Batam terhadap peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berlaku untuk mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilingkungan PLN Batam.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan langsung oleh Direktur Utama (Dirut) PT PLN Batam, Muhammad Irwansyah Putra bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Dr. Rudi Margono, SH., M.Hum, di kantor Korporat PLN Batam, pada Kamis (7/3). Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Dirut PLN Batam dengan Kepala Kejaksaan Negeri Batam, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Kejaksaan Negeri Batam, Jefri Hardi, S.H., M.H.

Dalam sambutannya Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Rudi Margono menegaskan, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, artinya pihak PLN Batam ini tidak sendiri lagi, jika ada permasalahan hukum PLN Batam tidak perlu sungkan untuk berkomunikasi dengan Kejaksaan.

“Jika ada permasalahan hukum langsung di sampaikan dan jangan ditunda-tunda. Sebab PLN Batam banyak asset objek vital nasional, begitu juga dengan mobilisasi kebutuhan di Batam yang cepat sekali. Jika tidak kita selesaikan segera, maka pelayanan PLN Batam kepada masyarakat dapat terganggu,” ucap Rudi.

Rudi berharap kedepannya hubungan baik antara PLN Batam dan Kejaksaan lebih ditingkatkan, sinergitas dipertahankan dan kolaborasi dimaksimalkan sebab PLN Batam juga mitra strategis Kejaksaan.

“Jaksa pengacara negara setiap saat selalu menjalankan tugasnya untuk memberi bantuan dan konsultasi hukum kepada PLN Batam. Kita jalin kerjasama yang sinergis demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ujar Rudi.

Sementara Direktur Utama PT PLN Batam, Muhammad Irwansyah Putra mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada Kajati dan Kejari beserta seluruh jajaran yang telah memberikan bantuan dan pengawalan hukum, serta nasehat juga bimbingan dalam hal pendampingan hukum.

“Dengan adanya adanya dukungan dari Kejaksaan sungguh melegakan PLN Batam sebagai perusahaan pelayanan publik. Melalui sinergi dan kolaborasi dalam permasalahan hukum serta hubungan kerjasama yang baik, kita membentuk sebuah harmonisasi. Dengan begitu PLN Batam dapat fokus dalam upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat,” jelas Irwansyah.

“PLN Batam berharap kedepan dukungan dari Kejaksaan terus berlanjut, semakin kuat dan ditingkatkan jadi lebih baik lagi sebagai salah satu stakeholder terbaik, dalam mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang dilaksanakan di wilayah kerja PLN Batam. Seraya berharap tidak ada lagi permasalahan berkaitan dengan sengketa di masa depan,” pungkas Irwansyah.(DN).

Pembaca : 517

Related Topics:Hukum Listrik MoU Pelayanan PT.PLN BATAM

Up Next

Melayat Kerumah Duka, Pengurus IKABTU Batam : “Akan Kita Kawal Proses Penagakan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan”.

Don't Miss

Setelah 2 Kali Gagal, Akhirnya Niat Memperjuangkan Perda-Perda yang Memfasilitasi Program Home Industri, Menjadi PR Pertama Tumpal Ari M. Pasaribu di DPRD Kepri.

Click to comment

Batam

Jalin Kerja Sama Riset dan Kajian Kemaritiman, BP Batam Teken MoU dengan UMRAH

9info.co.id |BATAM – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang berlangsung di Marketing Centre BP Batam, Selasa (23/6/2026).

Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti. Penandatanganan turut disaksikan oleh para Anggota/Deputi dan Pejabat Tingkat II di lingkungan BP Batam, serta jajaran pimpinan UMRAH yang terdiri dari Wakil Rektor dan para Dekan.

Kerja sama ini mencakup pelaksanaan asistensi, kajian, konsultasi, dan penelitian; pengembangan kompetensi; pemanfaatan sarana dan prasarana; serta berbagai bentuk kolaborasi lain yang dipandang perlu dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad berharap penandatangan ini tidak hanya menjadi seremonial belaka, melainkan dapat diemplementasikan dalam program yang konkret, untuk mendukung tugas fungsi kedua pihak, khususnya bagi pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

“Penting bagi kita untuk tidak sekadar berhenti pada tataran seremoni, tetapi memastikan kerja sama ini ditindaklanjuti melalui langkah-langkah nyata yang mendukung pertumbuhan investasi dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh,” ujar Amsakar.

Menurut Amsakar, kolaborasi ini menjadi semakin strategis seiring dengan perluasan cakupan wilayah kerja dan pengelolaan BP Batam yang kini mencakup 22 pulau, menyusul penyesuaian regulasi melalui PP Nomor 25 Tahun 2025, PP Nomor 28 Tahun 2025, dan PP Nomor 47 Tahun 2026.

Dalam konteks tersebut, UMRAH sebagai perguruan tinggi yang berfokus pada pengembangan pendidikan dan riset kemaritiman diharapkan dapat memberikan dukungan akademik melalui berbagai kajian, penelitian, serta inovasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan wilayah BP Batam ke depan.

Senada dengan hal tersebut, Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, menyatakan pihaknya siap mendukung dan berkolaborasi dalam pilar riset & ilmu pengetahun teknologi, pilar inovasi dan budaya maritim serta pilar pengabdian masyarakat.

“Kami siap mendukung berbagai upaya yang dilakukan BP Batam melalui penguatan riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Kami berharap sinergi ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi Batam sebagai episentrum ekonomi Kepulauan Riau dan Indonesia Barat,” ujar Prof. Agung Dhamar.

Melalui kerja sama ini, BP Batam dan UMRAH berkomitmen membangun sinergi yang berlandaskan kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan wilayah, pengembangan investasi, pertumbuhan ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan berbasis riset dan inovasi kemaritiman. (NA)

Pembaca : 11