Connect with us

9info.co.id | BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, secara resmi menutup Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadits (MTQH) XXXIV tingkat Kota Batam di Dataran Engku Putri, Kamis (16/4/2026) malam.
‎
‎Dalam ajang tahunan tersebut, Kecamatan Sagulung berhasil meraih gelar juara umum dengan perolehan nilai 421. Posisi kedua ditempati Sungai Beduk dengan nilai 418, disusul Batam Kota di peringkat ketiga dengan nilai 379. Persaingan antar kecamatan berlangsung ketat hingga akhir kegiatan.
‎
‎Peringkat berikutnya diraih Nongsa dengan nilai 317, Bengkong (214), Sekupang (188), dan Batu Aji (187). Sementara itu, Lubuk Baja, Galang, Batu Ampar, Belakang Padang, dan Bulang melengkapi posisi hingga peringkat ke-12.
‎
‎Selain itu, pada lomba kreasi astaka tingkat kecamatan, Sagulung kembali menjadi yang terbaik dengan nilai 94, diikuti Nongsa (90) dan Belakang Padang (89). Sungai Beduk meraih Harapan I dengan nilai 85.
‎
‎Untuk kategori kelurahan, Tanjung Sari keluar sebagai juara pertama dengan nilai 93, disusul Kabil (89) dan Kibing (88), sementara Bulang Lintang meraih Harapan I dengan nilai 84.
‎
‎Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pihak yang terlibat dalam menyukseskan MTQH XXXIV. Ia menegaskan bahwa prestasi yang diraih harus diiringi dengan pengamalan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.
‎
‎“Menjadi juara itu penting, namun yang lebih utama adalah bagaimana kita membumikan nilai-nilai Al-Qur’an di tengah masyarakat,” ujarnya.
‎
‎Ia juga mendorong para peserta untuk terus meningkatkan kemampuan dan menjaga prestasi, khususnya bagi yang akan mewakili Batam di tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
‎
‎Amsakar turut mengungkapkan rasa bangganya atas penyelenggaraan MTQH tahun ini yang dinilai berlangsung lancar, meriah, dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat.
‎
‎“MTQH tahun ini dipersiapkan dengan baik dan berjalan sukses. Ini menjadi kebanggaan kita bersama,” tambahnya.
‎Pelaksanaan MTQH XXXIV tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memperkuat syiar Islam serta semangat kebersamaan masyarakat Batam.(MC).

Pembaca : 2
Related Topics:
Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Pemko Batam Kaji Dampak Kebijakan WFH Terhadap Efesiensi Anggaran Pemerintah Sebelum Diterapkan

Pemko Batam Kaji Dampak Kebijakan WFH Terhadap Efesiensi Anggaran Pemerintah Sebelum Diterapkan

9info.co.id | BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memberikan klarifikasi atas pemberitaan yang menyebut Batam menentang kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
‎
‎Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menegaskan, hingga saat ini Pemko Batam belum menerapkan kebijakan WFH bukan karena penolakan, melainkan masih dalam tahap kajian menyeluruh, khususnya terkait efektivitas dan efisiensi yang dihasilkan.
‎
‎“Perlu kami luruskan, Pemko Batam tidak menolak kebijakan WFH. Saat ini kami masih melakukan penghitungan secara komprehensif, terutama terkait besaran efisiensi yang bisa dicapai,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
‎
‎Ia menjelaskan, hingga kini pemerintah daerah belum memperoleh angka pasti mengenai potensi penghematan anggaran apabila sistem kerja dari rumah diterapkan di lingkungan ASN.
‎
‎Selain itu, aspek teknis pelaksanaan, termasuk penentuan hari pelaksanaan WFH, juga masih menjadi bahan pertimbangan agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan kebijakan.
‎
‎“Salah satu yang kami cermati adalah potensi penambahan hari libur bagi pegawai tertentu jika WFH diterapkan, misalnya bila dilaksanakan pada hari Jumat. Ini sedang kami kaji agar kebijakan tetap tepat sasaran,” jelasnya.
‎
‎Ia juga menyampaikan bahwa perhitungan efisiensi masih berlangsung dan belum menghasilkan angka final sebagai dasar pengambilan kebijakan.
‎
‎Ia menambahkan, apabila nantinya WFH diterapkan, hari pelaksanaannya tidak harus pada Jumat, melainkan bisa disesuaikan berdasarkan hasil kajian.
‎
‎Di sisi lain, Rudi menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus memiliki indikator yang terukur, terutama dalam hal efisiensi anggaran.
‎
‎Menurutnya, secara logis WFH berpotensi menekan biaya operasional, seperti pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat berkurangnya mobilitas pegawai, serta efisiensi penggunaan listrik di perkantoran.
‎
‎Namun demikian, ia menekankan bahwa potensi tersebut harus dibuktikan melalui data dan laporan resmi dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
‎
‎“Hingga saat ini, laporan dimaksud masih dalam proses penyusunan dan belum seluruhnya disampaikan kepada pimpinan daerah,” tegas Rudi. (MC).

Pembaca : 4
Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain