Connect with us

9info.co.id – Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sidang parlemen di Markas Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pekan lalu, berbicara pentingnya investasi dalam pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi demi keberlangsungan hidup masyarakat lebih sehat. Terlepas dari investasi, menurutnya, peran dari masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam menjaga dan merawat alam demi hadirnya air bersih.

“Saya mengajak seluruh pihak, terutama stakeholder terkait dan juga masyarakat sendiri untuk selalu menjaga dan merawat kebersihan sungai, karena sungai sangat bermanfaat demi keberlangsungan hidup kita,” kata Puan menyampaikan keterangan Kamis (23/2/2023) di Jakarta.

Sejumlah sungai di Indonesia diketahui tak hanya sekadar menjadi bahan baku air untuk rakyat. Ada yang airnya menjadi pemutar turbin untuk kebutuhan listrik, seperti sungai Citarum di Jawa Barat. Sungai juga menjadi sumber kehidupan perekomian bagi banyak orang.

Meski begitu, tidak sedikit ditemukan permasalahan serius terkait lingkungan sungai. Salah satunya mengenai kebersihan dan terabaikan perawatannya, sehingga menyebabkan air sungai kotor dan menimbulkan dampak-dampak alam lainnya. Untuk itu kita diingingatkan untuk selalu menjaga kebersihan sungai.

“Rawat dan jaga selalu sungai dan lingkungan di sekitarnya. Sebab sungai yang sehat menjadi salah satu cara kita dalam mendapatkan akses air bersih. Menjaga dan merawat sungai, artinya kita juga berupaya untuk menciptakan kehidupan masa depan yang lebih baik. Maka saya mengapresiasi pihak-pihak, termasuk relawan dan kelompok masyarakat yang turut andil membantu Pemerintah dalam perawatan sungai,” tambah Puan.

Kerja Sama Menyeluruh

Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini menyatakan, dibutuhkan kerja sama seluruh elemen bangsa pada isu akses air bersih dan sanitasi yang menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals ( SDGs). Apalagi, keberadaan mata air dan air tanah pada saat ini terus berkurang.

Menurut Perempuan Pertama Ketua DPR ini, berbagai penelitian juga telah merekomendasikan pelarangan pemakaian air tanah untuk dikonsumsi karena pencemaran lingkungan. Masalah kualitas air juga disebabkan oleh akses sanitasi yang buruk. Ini masih menjadi PR kita bersama.

Oleh karena itu, Puan pada setiap forum-forum internasional kerap menyuarakan pentingnya bantuan negara maju kepada negara berkembang dalam mengatasi persoalan-persoalan lingkungan. Sebab untuk membangun infrastruktur dalam mengatasi masalah lingkungan, dibutuhkan investasi tidak sedikit.

“Di luar pembiayaan, kita juga membutuhkan lingkungan pendukung yang kuat. Hal ini membutuhkan kebijakan dan regulasi yang efektif. Hal ini yang juga terus dikerjakan oleh DPR RI,” ungkap pimpinan dewan dari Fraksi Partai PDI Perjuangan ini

Selain persoalan air bersih dan sanitasi, Puan juga menyoroti persoalan daerah aliran sungai (DAS) yang berisiko tinggi. Laporan dari media massa menyebut, bencana banjir dan longsor di sejumlah DAS terus meningkat selama 10 tahun terakhir. Laporan yang sama menyatakan, banjir dan longsor di ratusan DAS di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Mengingat sungai-sungai di Indonesia semakin membahayakan, diingatkan, Pemerintah untuk melakukan intervensi yang lebih maksimal.

“Selain kebijakan dan program pemulihan DAS, sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat juga sangat penting. Terutama warga yang tinggal di kawasan DAS,” ujar cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.

“Menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mengakselerasi langkah-langkah dan beradaptasi untuk mengatasi krisis iklim,” tutup Puan. ( Hum )

 

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

BP Batam Jemput Bola, 11 Titik Banjir Langsung Disisir Setelah RDP DPR RI

TITIK BANJIR

9info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam bergerak cepat merespons masukan Komisi VI DPR terkait penanganan banjir dan genangan air di Kota Batam.

Hanya sehari setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, Rabu (17/6/2026), BP Batam langsung menerjunkan tim untuk mengecek 11 titik rawan banjir di wilayah tersebut.

Peninjauan lapangan ini dipimpin langsung oleh Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto dan Direktur Pembangunan Infrastruktur, Wulung Wardhana beserta jajaran.

Guna menyelaraskan langkah, BP Batam juga menggandeng Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Metra Dinata, serta para camat setempat.

Sebelas lokasi yang ditinjau mencakup sejumlah kawasan strategis, antara lain Orchard Park di Batam Kota, Kampung Jabi, SDN 010 Nongsa, Sekupang, Batu Aji, Sagulung, hingga area depan Panbil Industrial Estate yang belakangan kerap tergenang saat hujan deras.

Langkah ini diambil setelah Anggota Komisi VI DPR Sturman Panjaitan menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas drainase dalam RDP sehari sebelumnya.

Sturman mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Batam yang pesat harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pengendali banjir yang mumpuni.

Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto menegaskan, verifikasi faktual di lapangan ini sangat krusial untuk memetakan akar masalah secara akurat sebelum merumuskan solusi teknis.

“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan karena setiap lokasi memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Penanganannya harus terukur, tepat sasaran, dan terkoordinasi,” ujar Mouris.

Ia menambahkan, respons cepat ini merupakan instruksi langsung dari Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra.

Keduanya menekankan agar setiap aspirasi publik maupun legislatif segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan.

“Bapak Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Ibu Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, selalu menegaskan bahwa persoalan masyarakat tidak boleh berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Setiap masukan, termasuk yang disampaikan DPR RI, harus segera diterjemahkan menjadi langkah nyata dan solusi di lapangan,” tegas Mouris.

Melalui peninjauan bersama Pemerintah Kota Batam ini, skema penanganan di setiap titik mulai disusun.

Rencana kerja tersebut meliputi normalisasi saluran air, peningkatan kapasitas drainase, evaluasi pola aliran, hingga kolaborasi teknis lintas sektoral demi mewujudkan infrastruktur Batam yang andal dan berkelanjutan. (RUD)

 

Continue Reading

Berita Lain