Connect with us

9Info.co.id | BATAM – Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat (LSM PAKAR) berdedikasi dalam misinya untuk membangun masyarakat yang lebih baik.

Dalam moment acara peresmian kantornya di Komplek pertokoan PT Panatra Mas Nusantara Blok C.7. LSM Pakar menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) dan memberikan santunan kepada anak yatim di Kota Batam.

Acara yang dilaksanakan di halaman kantornya ini, kegiatan baksos tersebut dihadiri oleh para pengurus LSM PAKAR beserta relawan yang dengan antusias memberikan bantuan kepada warga kurang mampu.

LSM PAKAR DPW KEPULAUAN RAU BERIKAN BANTUAN SEMBAKO

LSM PAKAR DPW KEPULAUAN RAU BERIKAN BANTUAN SEMBAKO

Ketua LSM PAKAR, Drs.M.Simanungkalit, S.Pd., menyampaikan, “Kami berkomitmen untuk terus mendukung kehidupan masyarakat, khususnya yang membutuhkan. Baksos dan santunan kepada anak yatim ini merupakan bagian dari upaya kami untuk merangkul solidaritas dan kepedulian sosial.”

“Anak yatim dari Panti Asuhan Elshaday Batam ini menerima santunan berupa paket sembako, dan donasi. Para relawan LSM PAKAR juga memberikan motivasi dan semangat kepada anak-anak tersebut.

Ketua LSM PAKAR DPW KEPRULAUAN RIAU, Drs.M.Simanungkalit, S.Pd Melakukan Pemotongan Tumpeng.

Ketua LSM PAKAR DPW KEPRULAUAN RIAU, Drs.M.Simanungkalit, S.Pd Melakukan Pemotongan Tumpeng.

LSM PAKAR tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga berupaya untuk membangun hubungan emosional dengan masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, mereka berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Batam.

M.Simanungkalit menambahkan, “Kami mengundang semua pihak untuk bersama-sama mendukung aksi sosial seperti ini. Melalui kolaborasi dan kepedulian bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih berdaya dan harmonis.”

Acara baksos dan santunan anak yatim ini diharapkan tidak hanya memberikan kebahagiaan sesaat, tetapi juga menginspirasi masyarakat untuk terus peduli dan berbagi kepada sesama. LSM PAKAR tetap berkomitmen untuk menjalankan berbagai kegiatan sosial demi kesejahteraan bersama dan pembangunan masyarakat yang inklusif.(Mat).

Pembaca : 685
Related Topics:
Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Kasus Kematian Bripda NS Terkuak, Empat Polisi Resmi Di PTDH dan Jadi Tersangka

Kasus Kematian Bripda NS Terkuak, Empat Polisi Resmi Di PTDH dan Jadi Tersangka

9info.co.id | BATAM – Kasus kematian tragis Bripda Natanael Simanungkalit (NS) mengguncang publik. Polda Kepulauan Riau akhirnya menjatuhkan sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap empat personel Ditsamapta Polda Kepri yang diduga terlibat dalam penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia.
‎
‎Putusan tersebut diambil dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar pada Jumat (17/4/2026) di Ruang Sidang KKEP Polda Kepri.
‎
‎Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, didampingi Dirreskrimum Kombes Pol. Ronni Bonic serta Kabid Propam Kombes Pol. Eddwi Kurniyanto dalam keterangan pers di Lobi Polda Kepri, Jumat malam.
‎
‎Dalam pernyataannya, pihak kepolisian juga menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Bripda NS.
‎
‎“Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik dan keluarga diberikan kekuatan,” ujar Kabid Humas.
‎Terbukti Bersalah, Langsung Dipecat
‎Empat personel yang menjalani sidang etik yakni Bripda AS, Bripda AP, Bripda GSP, dan Bripda MA.
‎
‎Hasil sidang menyatakan keempatnya terbukti melanggar kode etik profesi Polri. Selain dinyatakan melakukan perbuatan tercela, mereka juga dijatuhi sanksi administratif paling berat, yakni PTDH.
‎Kabid Propam menegaskan, keputusan tersebut diambil berdasarkan fakta persidangan yang kuat.
‎
‎“Seluruh unsur pelanggaran terpenuhi, berdasarkan alat bukti, saksi, dan keterangan ahli. Karena itu dijatuhi sanksi PTDH,” tegasnya.
‎
‎Tidak Hanya Etik, Proses Pidana Berjalan

‎Tak berhenti di sanksi etik, proses hukum pidana terhadap para pelaku juga terus berjalan.
‎
‎Dirreskrimum Polda Kepri mengungkapkan bahwa kasus ini telah naik ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka.
‎
‎Bripda AS lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka pada 15 April 2026. Setelah pengembangan, tiga nama lainnya yakni Bripda GSP, Bripda MA, dan Bripda AP turut ditetapkan sebagai tersangka.
‎
‎Para tersangka dijerat dengan Pasal 466 ayat (3) KUHP sebagai pasal primer, subsider Pasal 468 ayat (2) KUHP juncto Pasal 20 huruf c KUHP terkait penyertaan dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
‎
‎Ancaman hukuman tidak main-main, yakni hingga 7 tahun penjara untuk pasal primer dan maksimal 10 tahun penjara untuk pasal subsider.
‎
‎“Siapa pun yang terbukti terlibat akan diproses secara tegas, profesional, dan berkeadilan,” tegas Dirreskrimum.
‎
‎Tiga Pelaku Ajukan Banding
‎
‎Atas putusan sidang etik tersebut, Bripda AS menyatakan menerima. Namun tiga lainnya yakni Bripda AP, Bripda GSP, dan Bripda MA memilih melawan dengan mengajukan banding dalam waktu tiga hari sesuai ketentuan.
‎
‎Komitmen Tegas Polda Kepri
‎
‎Kasus ini menjadi sorotan luas dan viral di masyarakat. Polda Kepri pun menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap pelanggaran hukum maupun etik di internal kepolisian.
‎
‎“Ini bentuk komitmen kami menjaga disiplin, marwah institusi, serta kepercayaan publik,” tutup Kabid Humas.

‎Kasus kematian Bripda NS kini menjadi simbol bahwa penegakan hukum tidak pandang bulu bahkan terhadap aparat itu sendiri. (Hum)

Pembaca : 4
Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain