Connect with us

9info.co.id | BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kampung Tua turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan pertanahan yang masih menjadi perhatian warga.

Peninjauan lapangan tersebut dipimpin Ketua Pansus Muhammad Yunus, S.Pi., didampingi Wakil Ketua Pansus Kamaruddin Muda, S.E., bersama anggota Pansus lainnya, yakni Jimmy Simatupang, Jimy Siburian, S.H., H. Asnawati Atiq, S.E., M.M., dan Ir. Suryanto, Rabu (18/11/2026).

Dua lokasi menjadi sasaran peninjauan, yakni Kampung Tengah Batu Besar dan Kampung Jabi, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.

Dalam kunjungan pertama di Kampung Tengah Batu Besar, rombongan Pansus berdialog langsung dengan tokoh masyarakat dan warga setempat. Sejumlah aspirasi, masukan, serta persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat terkait penataan kawasan kampung tua disampaikan kepada para anggota dewan.

Selanjutnya, rombongan melanjutkan peninjauan ke Kampung Jabi. Di lokasi tersebut, Pansus melihat langsung sejumlah titik kawasan yang ditunjukkan masyarakat, terutama menyangkut kondisi wilayah, batas kawasan, serta persoalan status dan pemanfaatan lahan di lingkungan kampung tua.

Ketua Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua, Muhammad Yunus, mengatakan bahwa peninjauan langsung merupakan bagian penting dalam proses pembahasan Ranperda. Menurutnya, regulasi yang sedang disusun harus berdasarkan fakta dan kondisi nyata di lapangan, bukan semata-mata mengacu pada data administrasi.

“Peninjauan ini kita lakukan untuk mendapatkan masukan dan informasi secara langsung dari masyarakat. Tadi kita sudah berdialog dengan warga dan memperoleh berbagai masukan, di antaranya terkait titik batas kawasan kampung tua serta keberadaan lahan yang sudah dialokasi ke pihak swasta di dalam lokasi kampung tua. Hal-hal seperti ini tentu perlu kita dalami lebih lanjut dan koordinasikan dengan instansi terkait agar mendapatkan kejelasan,” ungkap Yunus.

Ia menegaskan, persoalan batas kawasan dan keberadaan lahan yang telah dialokasikan kepada pihak swasta perlu mendapatkan perhatian serius. Kejelasan status lahan menjadi salah satu aspek penting agar penyusunan Ranperda tidak menimbulkan persoalan hukum maupun konflik kepentingan di kemudian hari.

Selain itu, Pansus juga menyoroti keberadaan aset pemerintah di dalam kawasan kampung tua. Yunus menjelaskan, fasilitas yang dibangun pemerintah, seperti jalan, drainase, sekolah, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum lainnya, pada prinsipnya merupakan aset pemerintah yang harus diinventarisasi serta dipetakan secara jelas.

“Kalau di dalam kawasan kampung tua terdapat aset pemerintah daerah, seperti jalan, drainase, sekolah, kantor pemerintahan maupun fasilitas umum lainnya yang dibangun pemerintah, pada dasarnya itu merupakan aset pemerintah. Jadi, keberadaan aset tersebut perlu kita petakan dan perjelas agar tidak menimbulkan persoalan dalam proses penataan kampung tua ke depannya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yunus menyampaikan bahwa Pansus akan melakukan pendalaman secara komprehensif terhadap sejumlah persoalan mendasar, mulai dari luas kawasan kampung tua, kejelasan titik batas, status kepemilikan dan penguasaan tanah, hingga berbagai persoalan pertanahan lainnya.

Menurutnya, seluruh aspek tersebut harus dikaji dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan kampung tua.

“Kita ingin Ranperda ini nantinya benar-benar disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan hanya berdasarkan data administrasi. Karena itu, setiap persoalan harus kita inventarisasi dan kaji secara cermat, termasuk mendengarkan keterangan masyarakat serta meminta penjelasan dari instansi yang memiliki kewenangan,” tegasnya.

Yunus juga menekankan bahwa tujuan utama penyusunan Ranperda Penataan Kampung Tua adalah menghadirkan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat, tanpa mengabaikan keberadaan aset pemerintah maupun kepentingan pembangunan daerah.

“Harapan kita, melalui Ranperda ini akan ada kejelasan mengenai penataan kawasan kampung tua, sehingga hak dan kepentingan masyarakat dapat diperhatikan, persoalan batas wilayah bisa diperjelas, serta berbagai permasalahan pertanahan dapat dicarikan solusi sesuai ketentuan yang berlaku. Kita ingin regulasi yang dihasilkan nantinya dapat menjadi pedoman dalam penataan kampung tua secara tertib, terarah, dan berkelanjutan,” tutup Yunus.

Peninjauan tersebut menjadi tahapan penting bagi Pansus DPRD Kota Batam dalam menghimpun fakta, data, dan aspirasi masyarakat sebagai bahan penyempurnaan Ranperda Penataan Kampung Tua.

Hasil peninjauan selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan bersama instansi terkait, terutama untuk memperjelas batas kawasan, status lahan, serta keberadaan aset pemerintah dan alokasi lahan kepada pihak swasta di kawasan kampung tua.

Masyarakat berharap regulasi yang nantinya ditetapkan mampu memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan warga, serta menjadi solusi terhadap persoalan kampung tua yang selama ini belum mendapatkan kejelasan.(Hum)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

BP Batam Dorong Penataan dan Penghijauan Bukit Vista: Cegah Dampak Ekologis, Jaga Keseimbangan Pembangunan

BP Batam Dorong Penataan dan Penghijauan Bukit Vista Cegah Dampak Ekologis, Jaga Keseimbangan Pembangunan

9info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan Batam melakukan aksi penanaman bibit pohon di kawasan Bukit Vista, Rabu (18/11/2026). Selain memulihkan vegetasi di bukit tersebut, kegiatan ini sekaligus menjadi bagian penting untuk menjaga keseimbangan pembangunan di Kota Batam.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan bahwa pembangunan dan perubahan kawasan perlu diiringi dengan perhatian terhadap keseimbangan alam.

Dengan penataan dan penghijauan Bukit Vista ini, Amsakar berharap, sebanyak 299 bibit pohon yang akan ditanam secara bertahap dapat tumbuh dan membantu dalam menjaga fungsi ekologis di kawasan tersebut.

“Perubahan pembangunan tidak dapat kita elakkan. Namun, kita membutuhkan kearifan dalam mengelolanya agar tidak menimbulkan dampak ekologis. Karena itu, saya berpesan agar setiap langkah pembangunan harus disertai kearifan dan tata kelola yang baik,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa upaya penghijauan perlu dilakukan secara konsisten, tidak hanya melalui penanaman pohon, tetapi juga dengan menjaga dan memelihara kawasan yang telah ditata.

Menurutnya, sejumlah langkah penataan lingkungan juga telah dilakukan di beberapa titik sebagai bagian dari upaya memperbaiki tampilan dan kondisi kawasan.

“Saya berharap apa yang sudah kita lakukan ini dapat terus dijaga dan dipelihara. Kita juga akan mendorong aksi tambahan melalui percepatan penataan dan penghijauan di beberapa lokasi yang menjadi perhatian,” katanya.

Dalam kegiatan penghijauan di Bukit Vista ini, BP Batam menyiapkan sebanyak 139 pohon yang terdiri atas 15 pohon Angsana, 24 pohon Tabebuya, dan 100 pohon Khaya. Penanaman dilakukan bertahap pada tiga titik sebagai bagian dari penataan kawasan.

Sementara itu, Manajemen Crown Vista Hotel turut berpartisipasi dengan menyiapkan 160 pohon, terdiri atas 30 pohon Mahoni, 30 pohon Tabebuya, dan 100 pohon Angsana.

Dengan demikian, total terdapat 299 pohon dari empat jenis tanaman yang disiapkan dalam kegiatan penghijauan tersebut, yakni Khaya, Angsana, Mahoni, dan Tabebuya.

Senada, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra berharap kegiatan penghijauan bersama Manajemen Crown Vista Hotel ini tidak berhenti pada penanaman bibit semata. Ia menegaskan, komitmen ini memerlukan keterlibatan seluruh pihak untuk memastikan tanaman dapat tumbuh dan memberikan manfaat bagi kawasan sekitarnya.

“Ini merupakan langkah kolektif untuk membangun kesadaran bersama. Kita ingin Batam tidak hanya berkembang dari sisi ekonomi, tetapi juga terpelihara dari sisi ekologisnya. Dibutuhkan tata kelola yang komprehensif dengan mempertimbangkan secara serius setiap dampak terhadap lingkungan. Mari kita berkontribusi untuk negeri ini,” pesan Li Claudia.

Melalui kolaborasi ini, Li Claudia juga mendorong kesadaran bahwa pembangunan yang baik bukan hanya tentang menghadirkan kemajuan, tetapi juga memastikan lingkungan tetap terjaga.

“Pembangunan Batam harus berjalan secara seimbang. Setiap pohon yang ditanam hari ini merupakan investasi bagi lingkungan di masa mendatang. Batam yang maju adalah Batam yang tumbuh bersama kepedulian terhadap alam,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, Pikori BP Batam dan Pejabat di lingkungan BP Batam. (Mat)

Continue Reading

Berita Lain