Dalam rangka mengantisipasi kelangkaan BBM, Wakil Bupati Simalungun, Kapolres dan PT Pertamina Gelar Rakor

9info.co.id – Dalam rangka mengantisipasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bupati diwakili Wakil Bupati Simalungun. H. Zonny Waldi, S,Sos, MM, bersama Kapolres Simalungun AKBP Nicolas Dedi Arifianto dan Sales Branch Manager Rayon III PT Pertamina Ahmad Fernando menggelar rapat koordinasi antisipasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) JBT (Jenis BBM Terbaru) di Wilayah Simalungun, Sumut, Senin (11/04/2022)

Rakor tersebut digelar di Posko Satgas (Satuan Tugas) Covid-19 Kabupaten Simalungun Kecamatan Simalungun, yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian diwakilkan Kabid Perdagangan Goksan Damanik, SH, Kabag Ops Polres Simalungun Kompol JH Situmorang serta para Pengusaha SPBU.

Sales Branch Manager Rayon III PT Pertamina, Ahmad Fernando dalam paparannya menyampaikan, bahwa pihak Pertamina menjamin penyaluran BBM JBT Jenis Minyak Solar Bersubsidi dan Jenis Minyak Pertalite. “Stok tetap aman untuk penyaluran di Kabupaten Simalungun,”kata Ahmad.

Selanjutnya Ahmad Fernando menjelaskan, sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Tertanggal 23 Maret 2022, Nomor 541 /3268 dan peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tentang penyaluran Bahan Bakar Minyak Bio Solar dan Pertalite yaitu larangan menggunakan jerigen.

“Untuk produk Bio Solar dan Pertalite dilarang menggunakan jerigen dan tempat lainnya Kecuali ada Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Dinas yang terkait,”tandas Ahmad.

Ahmad Fernando mengatakan, dalam Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara di Poin 3 menyebutkan “Untuk keperluan Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi Air dan Pelayanan Umum Dilarang menggunakan JBT atau Jenis Minyak (BBM) Solar Bersubsidi terkecuali ada Surat Rekomendasi dari Instansi dan Dinas yang berwenang.

“Poin empat (4) Pembelian dengan menggunakan jerigen atau sejenisnya DILARANG, kecuali untuk keperluan usaha sebagaimana dimaksud pada point 3 (tiga) dengan syarat melampirkan Surat Rekomendasi dari Instansi terkait dan Dinas yang berwenang.

Penerbitan Surat Rekomendasi yang dimaksud pada poin 3 dan 4 mengacu kepada Peraturan BPH Migas Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi dari Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Sementara itu, Wakil Bupati Simalungun Haji Zonny Waldi menegaskan kepada dinas-dinas terkait untuk mempercepat pengeluaran surat rekomendasi kepada Petani, Nelayan Pemilik Kapal Motor,”pungkas Wakil Bupat..

Wakil Bupati Simalungun juga menyampaikan bahwa setiap surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas terkait harus dilaporkan kepada pimpinan yang lebih tinggi agar bisa diteruskan ke Pertamina.

Kapolres Simalungun AKBP Nicolas Dedy Arifianto dalam keterangan tertulisnya menyampaikan, rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari sosialisasi dalam pengendalian distribusi BBM bersubsidi sebagaimana dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara.

Kapolres juga menyampaikan bahwa, Jajaran Kepolisian Simalungun bersama Stakeholder siap untuk melakukan pengawasan distribusi dan antisipasi penyalahgunaan BBM Bersubsidi. “Apabila ada masyarakat yang mempunyai informasi adanya penyalahgunaan silakan dilaporkan ke kantor Polisi terdekat,”sebut Kapolres Simalungun.(Pur)

Pembaca : 315

Related Topics:PEMKAB SIMALUNGUN pengawasan penyaluran BBM

Up Next

Bupati dan Ketua DPRD Simalungun, Hadiri Peringatan Kebangkitan Isa Al-Masih di Gereja HKBP Resort Tiga Dolok

Don't Miss

Bupati Simalungun Resmikan SMP Negeri 1 Gunung Maligas

Click to comment

Batam

Investasi Batam Semester I 2026 Capai Rp38,97 Triliun, Tumbuh 62,75 Persen

9info.co.id | BATAM – Kinerja investasi Batam menunjukkan tren positif sepanjang Semester I 2026. Berdasarkan penghitungan dengan metode bottom-up BP Batam, realisasi investasi periode Januari–Juni 2026 mencapai Rp38,97 triliun, atau setara 55,67 persen dari target investasi tahun 2026 sebesar Rp70 triliun.

Capaian tersebut tumbuh 62,75 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Pertumbuhan ini turut ditopang oleh Penanaman Modal Asing (PMA) yang meningkat 53,68 persen dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tumbuh 78,25 persen.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan, pertumbuhan investasi tersebut tidak terlepas dari upaya BP Batam dalam menjaga kepercayaan investor sekaligus memperkuat kepastian dan kemudahan berusaha di Batam.

Menurutnya, peningkatan investasi tidak hanya diukur dari besarnya nilai penanaman modal, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membangun iklim usaha yang memberikan kepastian bagi investor.

“Sebagaimana arahan Presiden Prabowo, kepastian dan kemudahan berusaha menjadi faktor penting dalam menarik investasi. Hal ini yang saya dan Bu Li Claudia terus bangun untuk mendorong pertumbuhan ekosistem industri di Batam,” tegas Amsakar, Kamis (20/8/2026).

Menurut Amsakar, BP Batam juga terus mengembangkan sektor-sektor bernilai tambah untuk memperkuat struktur perekonomian daerah. Sektor tersebut antara lain industri digital dan kreatif, kedirgantaraan, logistik internasional, perdagangan dan keuangan internasional, pariwisata kesehatan serta industri ringan.

“Kami tidak hanya mengejar angka investasi, tetapi juga membangun ekosistem usaha yang semakin mudah, transparan dan kompetitif,” tambah Amsakar.

Sementara itu, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra mengatakan, BP Batam terus menyiapkan program strategis melalui konsep Wilayah Penataan dan Pengembangan (WPP).

Konsep tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan baru, meningkatkan nilai kawasan, memperkuat daya saing investasi, serta mendukung transformasi Batam sebagai kota ekonomi modern.

“Target saya dan Pak Amsakar bukan hanya sekadar menjadikan Batam sebagai tempat investor menanamkan modal. Kami ingin Batam menjadi tempat yang memberikan kepastian untuk tumbuh, ruang bagi dunia usaha untuk berkembang, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat,” ujar Li Claudia.

Menurut Li Claudia, pertumbuhan investasi menjadi bagian penting dalam memperkuat aktivitas ekonomi Batam dan mendorong perkembangan perekonomian daerah.

Oleh karena itu, peningkatan investasi perlu berjalan beriringan dengan pengembangan kawasan dan penguatan ekosistem usaha yang memberikan manfaat bagi masyarakat Batam.

“Di balik setiap investasi, ada harapan agar ekonomi bergerak, dunia usaha tumbuh, dan semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (DN)

Pembaca : 11