Connect with us

9Info.co.id | BATAM – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mendukung penuh upaya BP Batam untuk menyelesaikan pengembangan Kawasan Rempang.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, pihaknya pun ikut mendukung percepatan relokasi masyarakat yang terdampak pembangunan program strategis nasional tersebut ke Dapur 3 Sijantung, Galang.

“Kita wajib menjaga iklim investasi di Batam. Peluang emas ini jangan sampai kita lewatkan,” tegas Ansar saat di Gedung Graha Kepri, Selasa (12/9/2023).

Ansar percaya jika pemerintah pusat melalui BP Batam telah menyiapkan solusi terbaik untuk masyarakat Rempang.

Bukan tanpa alasan, program Rempang Eco-City sebagai mesin ekonomi baru di Indonesia bakal memberikan multiplier effect bagi daerah Kepri dan seluruh elemen masyarakat.

Sehingga, pengembangan Kawasan Rempang ke depannya diharapkan mampu meningkatkan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Komitmen kita bersama adalah mengawal pengembangan Kawasan Rempang. Pengembangan Rempang Eco-City ini merupakan Program Strategis Nasional. Artinya proyek ini punya eskalasi ekonomi yang luas,” tambahnya.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menegaskan bahwa proyek pengembangan Rempang merupakan Program Strategis Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI yang termaktub dalam Permenko Nomor 7 Tahun 2023.

Oleh sebab itu, lanjut Rudi, BP Batam pun berkomitmen untuk menyelesaikan pengembangan kawasan tersebut tanpa mengesampingkan hak masyarakat di dalamnya.

“Saya menyampaikan kepada kita semua bahwa Pemerintah Provinsi dan BP Batam hanya meneruskan perintah pusat ke daerah. Kami diberikan tugas agar realisasi investasi bisa terselesaikan. Pengembangannya akan dilanjutkan dengan rencana relokasi untuk saudara kita di Rempang. Rencana ini sudah disepakati pula mulai dari pusat ke daerah. Mudah-mudahan masyarakat bisa menerima dengan baik,” tegasnya. (DN)

Pembaca : 286
Related Topics:
Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Pertahankan WTP ke-14, Pemko Batam Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ke DPRD

Pertahankan WTP ke-14, Pemko Batam Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ke DPRD

9info.co.id | BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (10/6/2026).
‎
‎Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan tamu undangan lainnya.
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Batam atas keberhasilannya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut.
‎
‎Capaian tersebut dinilai sebagai bukti konsistensi Pemko Batam dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
‎
‎Pada agenda rapat, Wali Kota Batam Amsakar Achmad secara simbolis menyerahkan dokumen Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada pimpinan DPRD Kota Batam untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme dan tahapan yang berlaku.
‎
‎Dalam penjelasannya, Amsakar menyampaikan bahwa penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
‎
‎“Penyampaian Ranperda ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, dokumen ini akan dibahas bersama DPRD untuk mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Amsakar.
‎
‎Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya DPRD Kota Batam dan jajaran perangkat daerah, atas sinergi yang telah terjalin dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang baik sehingga Kota Batam kembali memperoleh opini WTP dari BPK.
‎
‎Dengan penyampaian Ranperda tersebut, diharapkan proses pembahasan dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik bagi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Batam. (MC)

Pembaca : 6
Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain