Connect with us

9info.co.id | KEPRI – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Riau-Kepulauan Riau menyoroti kinerja jajaran Imigrasi Kepulauan Riau yang dinilai lemah dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah perbatasan Indonesia tersebut.

‎Kritik tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Hukum dan Advokasi HMI Badko Riau-Kepri, Bagus Wahyuda Utama, melalui pernyataan tertulis berjudul “Apa Kabar Imigrasi Kepri?” yang menyoroti sejumlah kasus pelanggaran keimigrasian yang belakangan mencuat di Kepulauan Riau.

‎Menurut Bagus, Kepulauan Riau sebagai salah satu gerbang utama Indonesia memiliki posisi strategis yang menuntut pengawasan ketat terhadap lalu lintas orang asing. Namun, sejumlah kasus yang terungkap justru menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan keimigrasian. Kamis (04/06/2026).

‎Ia menyinggung kasus penggerebekan terhadap 210 warga negara asing di Batam yang diduga terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal, seperti penipuan daring, judi online, hingga kejahatan terorganisir lintas negara. Para WNA tersebut diketahui masuk menggunakan izin kunjungan namun diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.

‎Selain itu, Bagus juga menyoroti temuan puluhan tenaga kerja asing di Bintan yang disebut bekerja menggunakan visa kunjungan tanpa dilengkapi izin kerja resmi.

‎“Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di Kepri perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan saat kedatangan, tetapi juga setelah mereka berada dan beraktivitas di wilayah Indonesia,” ujarnya.

‎HMI Badko Riau-Kepri mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan dan intelijen keimigrasian yang menjadi tugas utama instansi tersebut. Mereka meminta Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kepulauan Riau memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait berbagai pelanggaran yang berhasil terungkap setelah dilakukan operasi penegakan hukum oleh aparat.

‎Dalam pernyataannya, HMI juga mengaitkan kondisi tersebut dengan sejumlah kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan yang pernah mencuat di tingkat nasional dalam sektor keimigrasian. Oleh karena itu, mereka meminta adanya langkah konkret untuk memastikan tidak terjadi praktik serupa di wilayah Kepulauan Riau.

‎Sebagai bentuk tuntutan, HMI Badko Riau-Kepri meminta pihak Imigrasi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, membongkar dugaan jaringan mafia atau pihak-pihak yang melindungi pelanggar keimigrasian, membersihkan oknum internal yang terlibat praktik ilegal, serta memperkuat sistem pengawasan terhadap WNA secara menyeluruh.

‎Bagus menegaskan bahwa masyarakat dan kalangan mahasiswa akan terus mengawal kinerja Imigrasi Kepulauan Riau demi menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perbatasan Indonesia.

‎“Kami tidak membutuhkan janji, tetapi tindakan nyata. Kepri adalah benteng negara yang harus dijaga dengan pengawasan yang kuat, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang melanggar hukum,” tegasnya.

‎HMI Badko Riau-Kepri juga menyatakan kesiapan untuk menggelar aksi penyampaian aspirasi ke Kantor Imigrasi Kepulauan Riau apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan perhatian dan respons yang memadai dari pihak terkait. (Tim).

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

BP Batam Dukung Pembangunan SMKN 13 Batam, Perkuat SDM Vokasi untuk Industri Masa Depan

BP Batam Dukung Pembangunan SMKN 13 Batam, Perkuat SDM Vokasi untuk Industri Masa Depan

9info.co.id | BATAM – Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmen BP Batam dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui penyediaan lahan bagi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 13 Batam.

Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan sekolah di Jalan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Senin (13/7/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, unsur DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam, Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait, Forkopimda, OPD, perangkat RT/RW, serta masyarakat Tanjung Buntung.

Pembangunan SMKN 13 Batam merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang aman, nyaman, dan berkualitas sekaligus memperkuat pendidikan vokasi guna mencetak sumber daya manusia yang siap memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri.

Amsakar mengatakan, BP Batam memberikan dukungan penuh melalui penyediaan lahan sebagai wujud komitmen terhadap pembangunan pendidikan.

“Ini merupakan ikhtiar penting bagi peradaban, kemajuan Kepulauan Riau, dan kemajuan Batam. Pendidikan adalah jalan transformasi menuju kehidupan yang lebih baik,” ujar Amsakar.

Menurutnya, daya saing suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dipersiapkan sejak dini. Karena itu, penguatan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Batam bersama BP Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

“Pendidikan harus kita dukung. Jika berbicara tentang daya saing, semuanya bergantung pada bagaimana kita mendesain pendidikan hari ini untuk menjawab kebutuhan masa depan,” tegasnya.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program, di antaranya pemberian seragam sekolah gratis, beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, beasiswa bagi pelajar di wilayah hinterland, hingga kerja sama dengan tujuh perguruan tinggi terbaik di Indonesia.

Amsakar optimistis kehadiran SMKN 13 Batam akan menjadi bagian dari desain besar pembangunan sumber daya manusia Batam yang unggul, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan industri yang terus berkembang.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa yang maju dan berdaya saing.

“Negara yang memiliki kemajuan teknologi dan sumber daya manusia unggul akan menjadi negara yang kuat. Karena itu, pemerataan pendidikan harus terus diwujudkan sebagaimana menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

Menurut Ansar, Batam sebagai kawasan industri membutuhkan semakin banyak tenaga kerja terampil yang dihasilkan melalui pendidikan vokasi. Pembangunan SMKN 13 Batam dinilai akan semakin memperkuat ekosistem penyediaan tenaga kerja siap pakai bagi dunia usaha dan industri.

Ia juga mengapresiasi dukungan BP Batam dalam mempercepat penyediaan lahan pendidikan.

“Terima kasih kepada Pak Kepala BP Batam dan Ibu Wakil atas keseimbangan pembangunan antara kebutuhan investasi dan kebutuhan pendidikan masyarakat. Kami sangat mengapresiasi dukungan BP Batam yang begitu responsif dalam mempercepat penyediaan lahan bagi pendidikan,” tutupnya.

Melalui pembangunan SMKN 13 Batam, diharapkan tercipta ekosistem pendidikan vokasi di Batam semakin kuat sehingga mampu mencetak tenaga kerja yang kompeten, berdaya saing, dan selaras dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.

SMKN 13 Batam dirancang membuka enam rombongan belajar dengan kapasitas awal sekitar 350 siswa. Ke depan, sekolah ini akan mengembangkan sejumlah program keahlian yang selaras dengan kebutuhan industri, antara lain Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), Elektronika Industri, serta Teknik Pengelasan. (NA)

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain