Connect with us

9info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama PT. Air Batam Hilir bergerak cepat melakukan perbaikan darurat pada pipa transmisi air bersih berdiameter 800 milimeter (mm) di jalur Simpang Plamo menuju Kepri Mall.

Langkah antisipatif ini diambil menyusul terjadinya kebocoran pipa yang dipicu oleh pergeseran tanah akibat hujan deras dalam beberapa waktu terakhir sejak Rabu (10/6/2026) kemarin.

Dari proses perbaikan ini, aliran air bersih ke sejumlah wilayah di Kota Batam akan dihentikan untuk sementara waktu.

Berdasarkan informasi dari tim teknis Air Batam Hilir (ABH), kebocoran kembali terjadi di titik yang sama dengan lokasi perbaikan sebelumnya.

Struktur tanah yang labil pascahujan disinyalir menjadi penyebab utama pipa kembali bergeser dan bocor.

Adapun wilayah yang terdampak langsung oleh penghentian sementara suplai air bersih ini meliputi:

1.Kelurahan Taman Baloi
2.Kelurahan Teluk Tering
3.Kelurahan Sukajadi
4.Kawasan di sekitarnya.

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan bahwa saat ini PT. Air Batam Hilir telah mengerahkan seluruh sumber daya teknis yang diperlukan.

Meski demikian, ketika Proses Dewatering (pengurasan) sedang berjalan, tim terkendala cuaca berupa hujan deras di lokasi.

“Waktu pengerjaan mengalami delay karena faktor keselamatan tim teknis di area lumpur. Namun kami akan berusaha semaksimal mungkin agar pekerjaan selesai pada pukul 16.00 WIB dan air kembali mengalir 2 jam setelahnya,” ujar perempuan yang akrab disapa Tuty tersebut, pada Kamis (11/6/2026).

Ia menjelaskan, setelah proses Dewatering selesai dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah Penggalian Lumpur, Pengangkatan Pipa, Pemasangan Pipa Baru, pemasangan Baut Las, Pemasangan Support pipa, dan terakhir memulai recovery suplai air.

Warga yang berada di kawasan tersebut juga diimbau untuk segera menampung air sebagai cadangan selama proses perbaikan berlangsung.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami juga mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk menyiapkan dan menampung cadangan air secukupnya,” .

Ia juga menegaskan, BP Batam berkomitmen untuk terus menyampaikan perkembangan pengerjaan di lapangan secara berkala.

“Dukungan dan pengertian dari masyarakat selama proses perbaikan ini sangat berarti demi menjaga keandalan jaringan air bersih di Kota Batam dalam jangka panjang,” tutupnya. (RUD)

 

Pembaca : 5
Related Topics:
Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Pertahankan WTP ke-14, Pemko Batam Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ke DPRD

Pertahankan WTP ke-14, Pemko Batam Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ke DPRD

9info.co.id | BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (10/6/2026).
‎
‎Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan tamu undangan lainnya.
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Batam atas keberhasilannya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut.
‎
‎Capaian tersebut dinilai sebagai bukti konsistensi Pemko Batam dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
‎
‎Pada agenda rapat, Wali Kota Batam Amsakar Achmad secara simbolis menyerahkan dokumen Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada pimpinan DPRD Kota Batam untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme dan tahapan yang berlaku.
‎
‎Dalam penjelasannya, Amsakar menyampaikan bahwa penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
‎
‎“Penyampaian Ranperda ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, dokumen ini akan dibahas bersama DPRD untuk mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Amsakar.
‎
‎Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya DPRD Kota Batam dan jajaran perangkat daerah, atas sinergi yang telah terjalin dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang baik sehingga Kota Batam kembali memperoleh opini WTP dari BPK.
‎
‎Dengan penyampaian Ranperda tersebut, diharapkan proses pembahasan dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik bagi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Batam. (MC)

Pembaca : 7
Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain