Kepala BP Batam Hadiri Rapat Koordinasi Program Prioritas Industri Transportasi Laut dan Galangan Kapal

9info.co.id | BATAM – Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menghadiri rapat koordinasi (rakor) Program Prioritas Industri Transportasi Laut dan Galangan Kapal Kota Batam, Rabu (12/3/2025).

Berlangsung di Balairungsari BP Batam, rapat ini diselenggarakan oleh Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan pengendalian program prioritas nasional.

Sejumlah pembahasan penting yang berkaitan dengan rencana pengembangan koridor industri Batam-Bintan-Karimun, khususnya pada sektor transportasi laut dan galangan kapal serta rencana pembukaan jalur PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk rute Batam-Johor menjadi fokus utama.

Amsakar berharap, rakor kali ini dapat melahirkan formulasi kebijakan yang mampu memacu pertumbuhan Batam menjadi salah satu sektor kawasan industri yang terintegrasi dan berdaya saing tinggi guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan kehadiran Bapak Kepala Staf Kepresidenan, mudah-mudahan menjadi pertanda baik untuk pengembangan daerah ke depannya,” ujar Amsakar dalam sambutannya.

Amsakar menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi Batam dalam beberapa tahun terakhir berhasil tumbuh signifikan.

Bahkan, ekonomi Batam sukses melampaui pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau maupun Nasional.

“Jika target nasional 8 persen, mudah-mudahan Batam bisa lebih tinggi dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah lain di Provinsi Kepri,” tambahnya.

Sementara, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Letjend TNI (Purn) AM Putranto mengapresiasi kekompakan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada di Batam.

Menurutnya, Batam yang memiliki letak strategis dapat tumbuh sebagai episentrum ekonomi Kepulauan Riau bahkan nasional.

Melalui rakor ini, Putranto pun mengajak seluruh komponen daerah untuk bersama-sama mengawal kemajuan Batam agar selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

“Ini adalah salah satu upaya dalam melaksanakan program dari Bapak Presiden Prabowo yaitu Asta Cita, dimana Batam dijadikan sebagai prioritas pembangunan dan pengembangan peningkatan perekonomian di Indonesia. Kebersamaan ini pula yang memberikan semangat baru agar peningkatan konektivitas dan penguatan industri di kawasan Batam bisa berjalan dengan baik,” ujar AM Putranto usai rapat.

Turut hadir Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antoni Arif Priadi; Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad; Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Harris Pratamura; Direktur ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo; Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin; Danrem 033 Wira Pratama, Brigjen TNI Bambang Herqutanto. (DN)

Pembaca : 363

Up Next

Kantor Hukum Niko Nixon Situmorang, S.H., M.H. Sesalkan Penegakan Hukum yang Tidak Tepat: “Keadilan yang Terlambat”

Don't Miss

BP Batam Pastikan Pengembangan Kawasan Terpadu Rempang Eco-City Masuk Proyek Strategis Nasional

Click to comment

Batam

PLN Batam Tegaskan Komitmen Transparansi dan Pemenuhan Hak Pelanggan Pasca-Gangguan Kelistrikan Batam–Bintan

9info.co.id | BATAM – PT PLN Batam memahami berbagai masukan dan aspirasi pelanggan terkait pemberian kompensasi atas gangguan pasokan listrik yang terjadi di wilayah Batam dan Bintan pada 12 Oktober 2026 lalu. Perusahaan menyadari bahwa gangguan tersebut telah berdampak pada aktivitas masyarakat, dunia usaha, serta berbagai sektor pelayanan publik.

Manager Komunikasi dan Humas PLN Batam, Vidya Kartika, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Berbagai masukan yang disampaikan masyarakat menjadi perhatian perusahaan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan keandalan sistem kelistrikan.

“Terkait pemberian kompensasi, PLN Batam menjelaskan bahwa mekanisme dan perhitungannya mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN Batam, serta Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 0023.K/DIR/2017,” ujar Vidya.

Vidya menambahkan, dalam ketentuan tersebut, pemberian kompensasi didasarkan pada pencapaian indikator Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang telah ditetapkan. Besaran kompensasi dihitung berdasarkan ketentuan dan parameter yang berlaku dengan mempertimbangkan kategori layanan pelanggan.

Bagi pelanggan reguler pascabayar, kompensasi diberikan dalam bentuk pengurangan tagihan sesuai formula yang ditetapkan. Sementara bagi pelanggan prabayar, kompensasi diberikan melalui penambahan energi listrik dalam bentuk token dengan nilai yang setara sesuai ketentuan. Adapun pelanggan layanan khusus atau business-to-business (B2B) mengikuti mekanisme kompensasi berdasarkan jenis layanan dan perjanjian yang berlaku.

Proses perhitungan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi data dan indikator mutu pelayanan melalui sistem administrasi pelayanan perusahaan. Dengan mekanisme tersebut, pemberian kompensasi dilaksanakan secara terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, PLN Batam memahami bahwa kepercayaan pelanggan tidak hanya dibangun melalui pemenuhan kewajiban kompensasi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas dan keandalan pasokan listrik. Oleh karena itu, perusahaan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan, penguatan infrastruktur, serta penyempurnaan langkah-langkah pengamanan dan mitigasi risiko gangguan.

PLN Batam berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat komunikasi dengan pelanggan, serta menjadikan setiap masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

“Terkait kompensasi ini, kami juga sangat terbuka dan pelanggan dapat melihat langsung besarannya di aplikasi bright by PLN Batam, situs resmi kami, atau mendatangi Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) di Baloi, Nagoya, Tiban, dan Batu Aji,” tutup Vidya. (Tim).

Pembaca : 3