9info.co.id | BATAM – Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menerima aspirasi yang disampaikan Aliansi Pemuda Mahasiswa Kepulauan Riau dalam aksi unjuk rasa (Unras) di Gedung DPRD Kota Batam, Rabu (17/6/2026).
‎
‎Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), meminta evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Merah Putih, serta mendesak pemerintah untuk menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
‎
‎Mengenakan jaket almamater dari berbagai perguruan tinggi di Kepulauan Riau, para mahasiswa menyuarakan kritik dan masukan terkait sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi agar penggunaan anggaran negara lebih efektif dan tepat sasaran.
‎
‎Aspirasi tersebut disampaikan secara langsung kepada Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, yang menerima para mahasiswa di ruang serba guna DPRD. Dalam suasana dialog yang terbuka dan kondusif, mahasiswa menyampaikan berbagai pandangan serta harapan agar pemerintah lebih memperhatikan efektivitas program-program yang menggunakan dana publik.
‎
‎Salah satu isu yang menjadi sorotan mahasiswa adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait proses hukum yang tengah dijalani sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) di Kejaksaan Agung. Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan efektivitas Program Koperasi Merah Putih yang dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran apabila tidak dievaluasi secara menyeluruh.
‎
‎Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Kamaluddin menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap kebijakan publik dan pengawasan penggunaan anggaran negara. Menurutnya, partisipasi mahasiswa merupakan bagian penting dalam proses demokrasi dan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
‎
‎“Kami mengucapkan terima kasih atas aspirasi yang telah disampaikan. Mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik. Aspirasi ini akan kami koordinasikan bersama anggota DPRD lainnya dan akan kami teruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan masukan dan evaluasi,” ujar Kamaluddin.
‎
‎Ia juga meyakini pemerintah akan mendengarkan setiap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dan melakukan evaluasi terhadap program-program yang dianggap belum berjalan optimal.
‎
‎Di akhir pertemuan, perwakilan Aliansi Pemuda Mahasiswa Kepulauan Riau menyerahkan dokumen tuntutan secara tertulis kepada Ketua DPRD Kota Batam. Mereka juga meminta Kamaluddin untuk turut menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut.
‎
‎Aksi yang berlangsung tertib itu menjadi wadah penyampaian aspirasi mahasiswa kepada lembaga legislatif daerah, sekaligus menunjukkan kepedulian generasi muda terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran negara demi kepentingan masyarakat luas.(SD)