Connect with us

9info.co.id – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) mendatangkan satu unit ship to shore (STS) crane untuk mempercepat layanan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Batuampar.

STS crane telah tiba di Batuampar, Sabtu (8/4/2023), setelah diangkut dari Pelabuhan Pohang Korea Selatan (Korsel), menggunakan Kapal Dong Bang Giant No 1. Peralatan itu diproduksi oleh Korin Corporation.

Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi mengatakan, STS Crane ini sudah dipesan sejak tahun 2022 lalu dan tiba di Batam, Sabtu (8/4/2023) kemarin.

Pemesanan kontainer ini, sengaja dilakukan untuk mewujudkan Pelabuhan Batu Ampar yang lebih modern ke depannya.

Sebagaimana diketahui, kata Muhammad Rudi, Pelabuhan Batuampar sudah beroperasi puluhan tahun. Namun, hingga tahun lalu masih menggunakan peralatan konvensional crane manual selama bertahun-tahun.

Untuk itu, di bawah kepemimpinannya, ia ingin Pelabuhan Batu Ampar yang menggunakan teknologi terkini.

“Teknologi sudah cukup canggih, kita order ini tak lain karena kita ingin memenuhi kebutuhan Kota Batam dengan teknologi, yang tidak boleh ketinggalan dengan negara lain,” ujarnya di Pelabuhan Batuampar, Minggu (9/4/2023).

Dengan STS Crane yang saat ini sudah hadir di Pelabuhan Batuampar, diharapkan proses bongkar muat barang dari kapal ke darat bisa lebih cepat. Sebagaimana, keterangan dari pihak perusahaan, dalam 1 jam STS Crane dapat

melakukan aktivitas bongkar muat sebanyak 35 kontainer.

“Berarti tidak sampai 2 menit per satu kontainer untuk bisa ke darat,” katanya.

Sehingga, dengan lalu lintas kontainer di Pelabuhan Batu Ampar yang mencapai 600 ribu lebih kontainer per tahun, maka untuk bongkar muat ini tentunya bisa lebih cepat.

“Artinya alat ini bisa menyelesaikan banyak masalah di sini. Tentu kalau ini berjalan baik tahun depan kita harapkan sudah menambah lagi,” tuturnya.

Begitu juga dengan area container yard yang saat ini sudah dibangun dengan target seluas 20 hektare. Sehingga, Batam menjadi hub logistik akan semakin cepat tercapai. Dengan kata lain, Batam saat ini sudah siap untuk menjadi tempat penitipan kontainer bagi siapapun.

“Sudah dititip boleh dibawa keluar tanpa proses lagi karena Batam adalah Free Trade Zone. Daerah kawasan bebas yang barang apa saja boleh masuk. Hari ini mungkin kontainer masuk hanya kebutuhan warga atau masyarakat Kota Batam, kedepannya Batam akan menjadi hub logistik untuk negara atau daerah lain di Indonesia sendiri,” tegasnya.

Jika Batam sudah menjadi Hub Logistik, maka apa yang telah ditargetkan pemerintah pusat kepada dirinua sudah bisa diwujudkan dari sisi darat.

Sementara dari sisi laut, ia berharap kepada instansi terkait juga ikut mendukung memberikan pelayanan bagi pemilik barang. Terutama pelayanan dari segi kapal pandu dan sebagainya. Sehingga ada estimasi waktu yang bisa diperhitungkan oleh pemilik barang.

“Artinya dari sisi daratnya sudah teramankan dan sudah ada rasa kepercayaan dari mereka. Dan dari sisi laut, saya titip kepada Kepala KSOP mudah-mudahan nanti kapal tunda dan segala macam juga harus ada waktu yang tepat. Sehingga orang yakin karena waktu adalah segalanya bagi pebisnis,” tuturnya.

Ia menambahkan, dari sisi darat dan laut bisa dijalankan dengan baik, maka kdepannya pemilik barang akan berlomba-lomba untuk menitipkan barangnya di Batam. Begitu juga nanti untuk di Bandara Hang Nadim yang sudah disiapkan.

“Sehingga nanti tidak terjadi sesuatu yang akan menghambat, karena waktunya yang terlalu lama. Ini adalah awal dan kita akan menambah terus. Semoga Allah memberikan jalan terbaik buat kita, kita hanya bisa berusaha tapi Allah yang memutuskan usaha kita ini,” imbuhnya. ( Nat )

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Komisi I DPRD Batam Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan Kampung Belian Perpat Lewat RDPU

Komisi I DPRD Batam Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan Kampung Belian Perpat Lewat RDPU

9info.co.id | BATAM – Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas permasalahan lahan yang dihadapi warga Kampung Belian Perpat, RT 004/RW 002, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Jumat (10/7/2026)

Rapat dipimpin Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Muhammad Fadhli, SE., MM., serta dihadiri Sekretaris Komisi I Anwar Anas dan anggota Komisi I lainnya, yakni Dr. Muhammad Mustofa, SH., MH., dan Jimy Siburian, SH.

Dalam upaya mencari solusi atas persoalan tersebut, Komisi I menghadirkan berbagai instansi dan pihak terkait, di antaranya pejabat Direktorat Lahan BP Batam, Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam, Kantor Pertanahan (BPN) Batam, Polsek Batam Kota, Dinas Pertanahan, Satpol PP Kota Batam, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang (CKTR), BPPD, pihak Kecamatan Batam Kota, Lurah Belian, Ketua RW 002 dan Ketua RT 004 Kelurahan Belian, serta sejumlah warga yang terdampak.

Dalam pengantarnya, Muhammad Fadhli menegaskan bahwa RDPU digelar sebagai forum untuk mempertemukan seluruh pihak yang berkepentingan agar persoalan penguasaan lahan dapat diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Beliau berharap setiap pihak dapat menyampaikan pandangan dan data yang dimiliki sehingga menghasilkan solusi yang dapat diterima bersama serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Kita harapkan masing-masing pihak dapat menyepakati sebuah solusi agar persoalan terkait penguasaan lahan ini dapat diselesaikan. Tentu pihak-pihak terkait dapat mendukung dan mendorong penyelesaian masalah ini,” ujar Fadhli.

Melalui forum RDPU tersebut, Komisi I DPRD Kota Batam menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga tercapai solusi yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(SD)

 

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain