Connect with us

9info.co.id | BATAM – Posisi Batam sebagai kawasan strategis dalam jaringan perdagangan mendapat pengakuan dunia internasional.

Terbaru, UN Trade and Development (UNCTAD) mencatat, Batam masuk dalam 10 pelabuhan dengan pertumbuhan Port Liner Shipping Connectivity Index (PLSCI) tertinggi di dunia untuk periode Kuartal II 2016 hingga Kuartal II 2026. Dalam daftar tersebut, Batam berada di peringkat keenam dari 10 pelabuhan dengan pertumbuhan konektivitas tertinggi.

UNCTAD mencatat, pelabuhan-pelabuhan dalam daftar mengalami pertumbuhan konektivitas yang kuat selama satu dekade, dengan pertumbuhan mencapai sekitar 274 persen hingga 697 persen, di luar tiga pelabuhan teratas yang mencatat pertumbuhan lebih tinggi.

Malaga (Spanyol) mencatat pertumbuhan persentase tertinggi dalam Indeks Konektivitas Pelayaran Kapal Lini Pelabuhan selama periode tersebut; Posisi berikutnya ditempati oleh Puerto Bolivar (Ekuador), Aliaga (Nemrut) (Turki), Pulau Batam (Indonesia), Zhapu (Tiongkok), Chabahar (Iran (Republik Islam), Arkhangelsk (Federasi Rusia), Port Hueneme (Amerika Serikat), Haugesund (Norwegia), dan Derince (Turki).

Catatan ini menjadi salah satu gambaran perkembangan konektivitas Batam dalam jaringan pelayaran global. Hal ini sejalan dengan upaya Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam memperkuat konektivitas pelabuhan dan layanan pelayaran langsung atau direct call.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menjelaskan bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari posisi geografis Batam yang terletak di jalur strategis perdagangan internasional.

Namun demikian, menurutnya, keunggulan geografis perlu diikuti dengan pembangunan infrastruktur yang mampu menjawab kebutuhan dunia usaha.

“Keunggulan geografis saja tidak cukup. Kita harus memastikan pelabuhan dan infrastruktur pendukung terbangun maksimal sehingga aktivitas investasi dan industri dapat tumbuh dan memberikan manfaat kepada ekonomi daerah dan masyarakat,” ujar Amsakar, Selasa (29/9/2026).

Pertumbuhan konektivitas tersebut juga tercermin dari meningkatnya aktivitas di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar.

Sepanjang Januari–Mei 2026, layanan direct call internasional di TPK Batu Ampar mencapai 106 kunjungan kapal, meningkat 212 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 34 kunjungan.

Pada periode yang sama, volume peti kemas melalui layanan direct call mencapai 58.237 TEUs, meningkat 125 persen dibandingkan Januari–Mei 2025 yang sebesar 25.904 TEUs.

Menurut Amsakar, perkembangan tersebut menunjukkan semakin kuatnya akses Batam terhadap jaringan perdagangan internasional.

Penguatan konektivitas Batam juga berlangsung di sektor digital melalui Nongsa–Changi Cable (NCC) yang mendarat di Batam pada 20 Juli 2026.

Kabel bawah laut tersebut menghubungkan Nongsa Digital Park, Batam, dengan Changi, Singapura, melalui 24 pasang serat optik. Kehadirannya memperkuat konektivitas digital Indonesia–Singapura sekaligus mendukung kebutuhan pusat data, komputasi awan, kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI), dan interkoneksi data center.

Dengan demikian, konektivitas Batam tidak hanya berkembang melalui jalur laut, tetapi juga melalui jaringan digital yang semakin dibutuhkan industri berbasis teknologi.

“Kita ingin Batam semakin terhubung. Bukan hanya terhubung secara fisik melalui pelabuhan dan jalur perdagangan, tetapi juga terhubung secara digital. Keduanya akan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem investasi dan industri yang memberi kemanfaatan bagi ekonomi kita,” ungkap Amsakar. (dn)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Reses di Pancur Tower, Jimmi Siburian Tampung Aspirasi Warga: Dari Infrastruktur hingga Bansos dan Kenakalan Remaja

Reses di Pancur Tower, Jimmi Siburian Tampung Aspirasi Warga: Dari Infrastruktur hingga Bansos dan Kenakalan Remaja

9info.co.id | BATAM – Anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi Partai Golkar, Jimmi Siburian, kembali turun langsung ke tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi dan mendengarkan berbagai keluhan warga. Kali ini, kegiatan reses digelar di kawasan Pancur Tower, RT 03/RW 10, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Camat Sei Beduk dan Lurah Duriangkang, serta perangkat RT dan masyarakat setempat. Sejumlah persoalan disampaikan warga, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur lingkungan, pelayanan sosial, hingga persoalan kenakalan remaja.

Dalam dialog tersebut, warga RT 03 menyampaikan beberapa usulan prioritas, di antaranya renovasi Posyandu, pengadaan laptop untuk menunjang kegiatan pelayanan Posyandu, semenisasi fasilitas umum (fasum), serta semenisasi jalan lingkungan.

Selain itu, Ketua RT 03, Tio Ananda Saragih, secara khusus meminta perhatian Jimmi Siburian terkait pembangunan tanggul atau batu miring pada saluran parit.

Menurutnya, pembangunan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi luapan air ketika musim hujan tiba, sehingga air tidak sampai masuk dan menggenangi permukiman warga.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Jimmi Siburian menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan dan mengupayakan realisasi kebutuhan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur lingkungan.

Ia menegaskan, setiap usulan harus didukung legalitas dan kelengkapan administrasi yang jelas agar proses pengajuan hingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan.

“Pada prinsipnya, aspirasi masyarakat akan kita tampung dan perjuangkan. Yang penting, legalitas serta administrasinya harus jelas agar bisa ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ungkap Jimmi.

Tidak hanya persoalan pembangunan, warga juga menyampaikan keresahan terkait kenakalan remaja, termasuk potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Jimmi menyatakan kesiapannya untuk menghadirkan Badan Narkotika Nasional (BNN) guna memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kalangan generasi muda.

Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan warga agar sosialisasi dapat berjalan efektif dan mendapat dukungan masyarakat setempat.

“Kalau warga sudah siap, kita akan upayakan menghadirkan BNN untuk memberikan edukasi tentang bahaya narkoba. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat,” tegasnya.

Perhatian terhadap Bansos Anak Disabilitas dan Stunting

Persoalan bantuan sosial (bansos) juga menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut. Warga menyampaikan keluhan terkait penanganan bantuan bagi keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas maupun anak dengan kondisi stunting.

Menanggapi keluhan itu, Camat Sei Beduk dan Lurah Duriangkang memberikan respons positif serta membuka ruang komunikasi bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan pendampingan.

Keduanya menyampaikan bahwa warga yang merasa proses penanganan atau pelayanan bantuan sosial berjalan lambat dapat langsung menghubungi pihak kecamatan maupun kelurahan untuk memperoleh tindak lanjut.

Jimmi Siburian juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan persoalan tersebut kepadanya apabila mengalami kendala dalam proses pengurusan bantuan sosial.

Ia meminta agar setiap persoalan yang dihadapi warga dikomunikasikan sehingga dapat dicarikan solusi bersama dengan instansi terkait.

Konsisten Turun Menyerap Aspirasi Masyarakat

Sebagai politisi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3, Jimmi Siburian dikenal aktif turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi, khususnya di wilayah Kecamatan Sei Beduk dan Nongsa.

Melalui kegiatan reses, ia berupaya menjadikan pertemuan langsung dengan masyarakat sebagai ruang untuk mengetahui kebutuhan, mendengar keluhan, sekaligus menginventarisasi persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.

Reses di Pancur Tower tersebut menjadi salah satu wadah bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan lingkungannya secara langsung kepada wakil rakyat.

Jimmi berharap komunikasi antara masyarakat, perangkat lingkungan, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan DPRD terus terjalin agar berbagai persoalan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.

Baginya, penyerapan aspirasi bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian dari upaya menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah. (Mat)

Continue Reading

Berita Lain