Connect with us

9info.co.id | BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan tata kelola aset pemerintah daerah yang tertib, transparan, profesional, dan akuntabel.

Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat lanjutan bersama Tim Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Pansus Dandis Rajagukguk, ST, didampingi Wakil Ketua Pansus Drs. H. Surya Makmur Nasution, M.Hum.

Dari pihak Pemko Batam, rapat dihadiri tim hukum Bagian Hukum Setdako Batam serta sejumlah pejabat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Dalam rapat tersebut, Pansus bersama tim pemerintah melakukan pendalaman pasal demi pasal, terutama terkait substansi pengaturan pengelolaan barang milik daerah. Pembahasan juga diarahkan pada sinkronisasi materi Ranperda dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar regulasi yang dihasilkan memiliki dasar hukum kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan di atasnya.

Ketua Pansus Dandis Rajagukguk menegaskan, pembahasan secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan seluruh aspek pengelolaan barang milik daerah memiliki aturan yang jelas. Mulai dari proses identifikasi, klasifikasi, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban aset.

Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut, barang milik daerah merupakan kekayaan pemerintah yang harus dijaga dan dikelola secara profesional. Keberadaannya tidak sekadar menjadi aset administratif, tetapi juga harus dioptimalkan pemanfaatannya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Kita menginginkan pengelolaan barang yang profesional, akuntabel, dan transparan sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Namun, yang terpenting juga dengan Ranperda ini identifikasi dan klasifikasi terhadap barang milik daerah harus jelas dan transparan,” ujar Dandis.

Ia menjelaskan, kejelasan data dan status setiap aset menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan tata kelola barang milik daerah yang tertib. Melalui identifikasi dan klasifikasi yang tepat, pemerintah dapat mengetahui keberadaan, kondisi, status kepemilikan, serta potensi pemanfaatan setiap aset yang dimiliki.

Dandis juga mengingatkan agar tidak ada aset pemerintah daerah yang tidak jelas pencatatan maupun status pengelolaannya.

“Jangan sampai ada aset daerah yang tidak jelas pencatatan maupun status pengelolaannya. Kita ingin melalui regulasi ini seluruh barang milik daerah dapat terdata dengan baik, diketahui peruntukannya, serta memiliki kejelasan dalam hal pemanfaatan dan pengawasannya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dandis menekankan bahwa pengelolaan aset daerah tidak boleh hanya berorientasi pada urusan administrasi dan pencatatan. Pemerintah juga harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset secara tepat guna, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui pembahasan intensif bersama jajaran Pemko Batam, Pansus berharap Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif dan implementatif.

Dengan demikian, pengelolaan aset daerah ke depan tidak hanya lebih tertib secara administrasi, tetapi juga memiliki sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas, sehingga kekayaan daerah benar-benar dapat dikelola secara transparan dan memberikan nilai manfaat bagi masyarakat Kota Batam. (Hum).

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Pansus DPRD Batam Perkuat Ranperda Ketertiban Umum, Anwar Anas Soroti Efektivitas Penegakan Hukum

Pansus DPRD Batam Perkuat Ranperda Ketertiban Umum, Anwar Anas Soroti Efektivitas Penegakan Hukum

9info.co.id | BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terus menggesa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Penguatan aspek penegakan hukum menjadi salah satu perhatian utama agar regulasi tersebut tidak sekadar menjadi aturan tertulis, tetapi memiliki daya penerapan yang efektif di tengah masyarakat.

Pembahasan kembali dilaksanakan melalui rapat bersama Tim Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus, Anwar Anas, serta dihadiri sejumlah anggota Pansus.

Turut hadir perwakilan Bagian Hukum Setdako Batam, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Sosial. Keterlibatan instansi teknis tersebut diperlukan untuk menyelaraskan materi regulasi dengan tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing perangkat daerah.

Ketua Pansus Anwar Anas mengatakan, pembahasan Ranperda saat ini difokuskan pada penyempurnaan substansi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, sekaligus mengakomodasi sejumlah pengaturan baru berdasarkan perkembangan persoalan dan aspirasi masyarakat.

Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut, dinamika kehidupan masyarakat Kota Batam membutuhkan regulasi yang lebih relevan, khususnya dalam memberikan kepastian hukum, memperjelas kewenangan pemerintah, serta meningkatkan efektivitas penegakan aturan.

“Banyak aspirasi yang masuk agar Perda yang mengatur ketertiban dalam masyarakat ini memiliki daya jangkau dan kekuatan penerapan yang lebih baik. Karena itu, kami terus mendalami setiap substansi, terutama sejauh mana aspek penegakan hukum dapat diperkuat melalui regulasi ini,” ungkap Anwar.

Ia menegaskan, pembentukan Ranperda tersebut bukan semata-mata memperbarui aturan lama. Lebih dari itu, regulasi baru diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang jelas bagi aparat pelaksana sekaligus menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.

“Kita ingin aturan ini nantinya tidak hanya bagus secara normatif, tetapi juga bisa dilaksanakan secara efektif di lapangan. Harus ada kejelasan mengenai apa yang menjadi kewajiban masyarakat, apa yang menjadi kewenangan pemerintah, serta bagaimana mekanisme penegakan ketentuannya,” jelasnya.

Anwar juga menekankan pentingnya sinkronisasi antarlembaga agar ketentuan yang dirumuskan tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan Perda nantinya memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan dalam penerapannya.

Pansus DPRD Batam berkomitmen melanjutkan pembahasan secara intensif bersama Pemko Batam hingga seluruh materi Ranperda mencapai kesepakatan dan siap untuk diproses ke tahapan berikutnya.

Melalui regulasi tersebut, DPRD berharap penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat di Kota Batam dapat berjalan lebih terarah, dengan mengedepankan kepastian hukum, kejelasan kewenangan, serta penegakan aturan yang terukur dan sesuai ketentuan perundang-undangan. (Hum).

Continue Reading

Berita Lain