Connect with us

9Info.co.id | BATAM – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) PT PLN Batam ke-23 pada 3 Oktober 2023 dan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-78 yang jatuh pada 27 Oktober 2023, PT PLN Batam meluncurkan promo Gebyar Diskon Tambah Daya yang berlaku mulai 1-31 Oktober 2023. Melalui promo ini, pelanggan dapat menambah daya listrik dengan harga lebih murah yaitu hanya membayar biaya pasang Rp 78.000 ditambah biaya penyesuaian Uang Jaminan Langganan (UJL).

Harga spesial ini berlaku untuk biaya penyambungan pada layanan tambah daya bagi konsumen tegangan rendah 1 phasa daya 450 VA sampai dengan 2.200 VA untuk golongan tarif rumah tangga dan daya 450 VA sampai dengan 900 VA untuk golongan tarif bisnis yang mengajukan permohonan penambahan daya akhir sampai dengan daya 7.700 VA.

Sementara itu diskon biaya penyambungan sebesar 50% bagi Pelanggan Tegangan Menengah golongan tarif I-3/TM Reguler beralih layanan menjadi Reguler Flexy dan B-3/TM Reguler.

Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam, Hamidi Hamid, mengatakan promo ini merupakan kelanjutan dari program Gebyar Diskon Tambah Daya Hari Pelanggan Nasional 2023, diadakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dengan biaya lebih terjangkau, sekaligus bentuk kepedulian dan apresiasi PLN Batam kepada para pelanggan.

Spesial HUT PLN Batam dan HLN, PLN Batam Beri Diskon Tambah Daya

Spesial HUT PLN Batam dan HLN, PLN Batam Beri Diskon Tambah Daya

“Peringatan HUT PLN Batam ke-23 dan HLN ke-78 merupakan momen tepat bagi PLN Batam untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Salah satunya melalui promo yang bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dengan harga lebih ringan. Semoga diskon spesial ini dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Hamidi.

Para pelanggan PLN kini dapat menikmati promo penambahan daya hanya dengan harga Rp 78.000 plus UJL untuk golongan tarif listrik rumah tangga hingga 7.700 volt ampere (VA). Program promo tambah daya ini berlaku mulai 1 Oktober hingga 31 Oktober 2023.

“Melalui promo Gebyar Diskon Tambah Daya, tambah daya mulai dari 2.200 VA hingga 7.700 VA hanya dikenakan biaya pasang Rp 78.000 plus penyesuaian UJL. Untuk simulasinya bisa saya contohkan seperti ini, tambah daya dari 900 VA ke 2.200 VA harga normalnya adalah Rp 1.826.500 dengan rincian biaya penyambungan (BP) sebesar Rp 1.560.000 ditambah biaya UJL sebesar Rp 266.500. Dengan promo ini biaya pasang cukup Rp 78.000 plus UJL sebesar Rp 266.500, maka pelanggan cukup membayar Rp 344.500. Para pelanggan semua dapat menikmati harga spesial dari harga normal yang jauh lebih besar biayanya,” jelas Hamidi.

Spesial HUT PLN Batam dan HLN, PLN Batam Beri Diskon Tambah Daya

Spesial HUT PLN Batam dan HLN, PLN Batam Beri Diskon Tambah Daya

“Kami berharap kesempatan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pelanggan. Promo ini terbuka untuk semua pelanggan PLN Batam, cukup mendatangi Kantor Pelayanan terdekat dengan kediamannya, kemudian setelah pembayaran terkonfirmasi maka PLN unit setempat akan menindaklanjuti proses penambahan daya yang diajukan,” pungkas Hamidi.(DN)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Pemko Batam Kaji Dampak Kebijakan WFH Terhadap Efesiensi Anggaran Pemerintah Sebelum Diterapkan

Pemko Batam Kaji Dampak Kebijakan WFH Terhadap Efesiensi Anggaran Pemerintah Sebelum Diterapkan

9info.co.id | BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memberikan klarifikasi atas pemberitaan yang menyebut Batam menentang kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).

‎Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menegaskan, hingga saat ini Pemko Batam belum menerapkan kebijakan WFH bukan karena penolakan, melainkan masih dalam tahap kajian menyeluruh, khususnya terkait efektivitas dan efisiensi yang dihasilkan.

‎“Perlu kami luruskan, Pemko Batam tidak menolak kebijakan WFH. Saat ini kami masih melakukan penghitungan secara komprehensif, terutama terkait besaran efisiensi yang bisa dicapai,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

‎Ia menjelaskan, hingga kini pemerintah daerah belum memperoleh angka pasti mengenai potensi penghematan anggaran apabila sistem kerja dari rumah diterapkan di lingkungan ASN.

‎Selain itu, aspek teknis pelaksanaan, termasuk penentuan hari pelaksanaan WFH, juga masih menjadi bahan pertimbangan agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan kebijakan.

‎“Salah satu yang kami cermati adalah potensi penambahan hari libur bagi pegawai tertentu jika WFH diterapkan, misalnya bila dilaksanakan pada hari Jumat. Ini sedang kami kaji agar kebijakan tetap tepat sasaran,” jelasnya.

‎Ia juga menyampaikan bahwa perhitungan efisiensi masih berlangsung dan belum menghasilkan angka final sebagai dasar pengambilan kebijakan.

‎Ia menambahkan, apabila nantinya WFH diterapkan, hari pelaksanaannya tidak harus pada Jumat, melainkan bisa disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

‎Di sisi lain, Rudi menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus memiliki indikator yang terukur, terutama dalam hal efisiensi anggaran.

‎Menurutnya, secara logis WFH berpotensi menekan biaya operasional, seperti pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat berkurangnya mobilitas pegawai, serta efisiensi penggunaan listrik di perkantoran.

‎Namun demikian, ia menekankan bahwa potensi tersebut harus dibuktikan melalui data dan laporan resmi dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

‎“Hingga saat ini, laporan dimaksud masih dalam proses penyusunan dan belum seluruhnya disampaikan kepada pimpinan daerah,” tegas Rudi. (MC).

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain