Connect with us

9info.co.id | BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan tata kelola aset pemerintah daerah yang tertib, transparan, profesional, dan akuntabel.

Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat lanjutan bersama Tim Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Pansus Dandis Rajagukguk, ST, didampingi Wakil Ketua Pansus Drs. H. Surya Makmur Nasution, M.Hum.

Dari pihak Pemko Batam, rapat dihadiri tim hukum Bagian Hukum Setdako Batam serta sejumlah pejabat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Dalam rapat tersebut, Pansus bersama tim pemerintah melakukan pendalaman pasal demi pasal, terutama terkait substansi pengaturan pengelolaan barang milik daerah. Pembahasan juga diarahkan pada sinkronisasi materi Ranperda dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar regulasi yang dihasilkan memiliki dasar hukum kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan di atasnya.

Ketua Pansus Dandis Rajagukguk menegaskan, pembahasan secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan seluruh aspek pengelolaan barang milik daerah memiliki aturan yang jelas. Mulai dari proses identifikasi, klasifikasi, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban aset.

Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut, barang milik daerah merupakan kekayaan pemerintah yang harus dijaga dan dikelola secara profesional. Keberadaannya tidak sekadar menjadi aset administratif, tetapi juga harus dioptimalkan pemanfaatannya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Kita menginginkan pengelolaan barang yang profesional, akuntabel, dan transparan sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Namun, yang terpenting juga dengan Ranperda ini identifikasi dan klasifikasi terhadap barang milik daerah harus jelas dan transparan,” ujar Dandis.

Ia menjelaskan, kejelasan data dan status setiap aset menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan tata kelola barang milik daerah yang tertib. Melalui identifikasi dan klasifikasi yang tepat, pemerintah dapat mengetahui keberadaan, kondisi, status kepemilikan, serta potensi pemanfaatan setiap aset yang dimiliki.

Dandis juga mengingatkan agar tidak ada aset pemerintah daerah yang tidak jelas pencatatan maupun status pengelolaannya.

“Jangan sampai ada aset daerah yang tidak jelas pencatatan maupun status pengelolaannya. Kita ingin melalui regulasi ini seluruh barang milik daerah dapat terdata dengan baik, diketahui peruntukannya, serta memiliki kejelasan dalam hal pemanfaatan dan pengawasannya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dandis menekankan bahwa pengelolaan aset daerah tidak boleh hanya berorientasi pada urusan administrasi dan pencatatan. Pemerintah juga harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset secara tepat guna, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui pembahasan intensif bersama jajaran Pemko Batam, Pansus berharap Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif dan implementatif.

Dengan demikian, pengelolaan aset daerah ke depan tidak hanya lebih tertib secara administrasi, tetapi juga memiliki sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas, sehingga kekayaan daerah benar-benar dapat dikelola secara transparan dan memberikan nilai manfaat bagi masyarakat Kota Batam. (Hum).

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Reses di Pancur Tower, Jimmi Siburian Tampung Aspirasi Warga: Dari Infrastruktur hingga Bansos dan Kenakalan Remaja

Reses di Pancur Tower, Jimmi Siburian Tampung Aspirasi Warga: Dari Infrastruktur hingga Bansos dan Kenakalan Remaja

9info.co.id | BATAM – Anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi Partai Golkar, Jimmi Siburian, kembali turun langsung ke tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi dan mendengarkan berbagai keluhan warga. Kali ini, kegiatan reses digelar di kawasan Pancur Tower, RT 03/RW 10, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Camat Sei Beduk dan Lurah Duriangkang, serta perangkat RT dan masyarakat setempat. Sejumlah persoalan disampaikan warga, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur lingkungan, pelayanan sosial, hingga persoalan kenakalan remaja.

Dalam dialog tersebut, warga RT 03 menyampaikan beberapa usulan prioritas, di antaranya renovasi Posyandu, pengadaan laptop untuk menunjang kegiatan pelayanan Posyandu, semenisasi fasilitas umum (fasum), serta semenisasi jalan lingkungan.

Selain itu, Ketua RT 03, Tio Ananda Saragih, secara khusus meminta perhatian Jimmi Siburian terkait pembangunan tanggul atau batu miring pada saluran parit.

Menurutnya, pembangunan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi luapan air ketika musim hujan tiba, sehingga air tidak sampai masuk dan menggenangi permukiman warga.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Jimmi Siburian menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan dan mengupayakan realisasi kebutuhan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur lingkungan.

Ia menegaskan, setiap usulan harus didukung legalitas dan kelengkapan administrasi yang jelas agar proses pengajuan hingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan.

“Pada prinsipnya, aspirasi masyarakat akan kita tampung dan perjuangkan. Yang penting, legalitas serta administrasinya harus jelas agar bisa ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ungkap Jimmi.

Tidak hanya persoalan pembangunan, warga juga menyampaikan keresahan terkait kenakalan remaja, termasuk potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Jimmi menyatakan kesiapannya untuk menghadirkan Badan Narkotika Nasional (BNN) guna memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kalangan generasi muda.

Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan warga agar sosialisasi dapat berjalan efektif dan mendapat dukungan masyarakat setempat.

“Kalau warga sudah siap, kita akan upayakan menghadirkan BNN untuk memberikan edukasi tentang bahaya narkoba. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat,” tegasnya.

Perhatian terhadap Bansos Anak Disabilitas dan Stunting

Persoalan bantuan sosial (bansos) juga menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut. Warga menyampaikan keluhan terkait penanganan bantuan bagi keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas maupun anak dengan kondisi stunting.

Menanggapi keluhan itu, Camat Sei Beduk dan Lurah Duriangkang memberikan respons positif serta membuka ruang komunikasi bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan pendampingan.

Keduanya menyampaikan bahwa warga yang merasa proses penanganan atau pelayanan bantuan sosial berjalan lambat dapat langsung menghubungi pihak kecamatan maupun kelurahan untuk memperoleh tindak lanjut.

Jimmi Siburian juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan persoalan tersebut kepadanya apabila mengalami kendala dalam proses pengurusan bantuan sosial.

Ia meminta agar setiap persoalan yang dihadapi warga dikomunikasikan sehingga dapat dicarikan solusi bersama dengan instansi terkait.

Konsisten Turun Menyerap Aspirasi Masyarakat

Sebagai politisi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3, Jimmi Siburian dikenal aktif turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi, khususnya di wilayah Kecamatan Sei Beduk dan Nongsa.

Melalui kegiatan reses, ia berupaya menjadikan pertemuan langsung dengan masyarakat sebagai ruang untuk mengetahui kebutuhan, mendengar keluhan, sekaligus menginventarisasi persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.

Reses di Pancur Tower tersebut menjadi salah satu wadah bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan lingkungannya secara langsung kepada wakil rakyat.

Jimmi berharap komunikasi antara masyarakat, perangkat lingkungan, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan DPRD terus terjalin agar berbagai persoalan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.

Baginya, penyerapan aspirasi bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian dari upaya menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah. (Mat)

Continue Reading

Berita Lain