Connect with us

9info.co.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Mhd Jahari Sitepu mengumpulkan 8 Kepala Kantor Imigrasi dan Rudenim di Riau dalam rangka Rapat Evaluasi Kinerja Keimigrasian.

Rapat ini juga turut diikuti Kepala Divisi Keimigrasian, Is Eko Ekoputranto bersama Kepala Bidang dan jajaran Divisi Keimigrasian bertempat di Kanwil Kemenkumham Riau Jalan Sudirman Pekanbaru, Senin (6/2/2023).

Mhd Jahari Sitepu menyampaikan beberapa agenda penting yang akan dilaksanakan selama Februari 2023 ini, yakni kedatangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan menyasar beberapa Kantor Imigrasi dan Rudenim jajaran Kemenkumham Riau.

Untuk itu, ia berharap agar mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan laporan keuangan. Lalu akan ada pemerataan SDM pada jajaran Keimigrasian.

“Satker yang SDM nya berlebih dan tidak efektif akan kita transfer ke satker yang membutuhkan. Terutama bagi satker-satker Imigrasi yang bertugas dalam melayani masyarakat umum. Misalnya, SDM dari Rudenim Pekanbaru nanti kita BKO-kan ke Kantor Imigrasi yang berbatasan langsung dengan perbatasan negara,” terangnya.

Lalu, Kakanwil berharap Imigrasi Riau bekerja dengan profesional, berintegritas, dan menjaga marwah serta kehormatan Kemenkumham.

“Imigrasi sekarang bukanlah Imigrasi yang dulu, semua serba online. Belajarlah dari kejadian masa lalu, masyarakat menuntut transparansi. Jangan lagi ada pungli, suap-menyuap, atau bahkan pemerasan kepada warga asing. Kita dukung pemerintah agar investasi bisa masuk dengan aman dan mudah,” pesannya.

Bagi yang tetap membandel, maka dia menyebut akan menindak tegas dengan memberikan sanksi, mulai dari hukuman dinas ringan, sedang, hingga pemecatan sebagai ASN. Namun bagi yang berkinerja baik, kakanwil berjanji akan memberikan reward, yaitu dapat berupa promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Kemudian Jahari mengatakan, tugas Keimigrasian saat ini semakin berkembang dan dinamis sehingga menuntut seluruh jajaran Imigrasi untuk mampu beradaptasi, bekerja lebih baik lagi dan inovatif, sehingga memberikan percepatan dalam pelayanan keimigrasian.

Layanan keimigrasian harus sejalan dengan semangat untuk menciptakan kemudahan berusaha di Indonesia terkhusus di Riau, dengan tetap memenuhi kriteria dalam rangka menjaga kedaulatan, ketertiban dan keamanan negara.

Rapat dilanjutkan dengan paparan kepala satuan kerja terkait target kinerja, kalender kerja, target penyerapan anggaran dan Isu- isu strategis yang nantinya akan di komplilasi sebagai laporan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Riau kepada Dirjen Imigrasi, selain Kepala UPT, rapat ini juga melibatkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada masing-masing UPT sehingga harapannya kegiatan dapat berjalan efektif dan maksimal. ( Tim )

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Dialog Dengan Mahasiswa Unrika Batam, Rudi : Mahasiswa Harus Mampu Menjadi Agen Perubahan

Dialog Dengan Mahasiswa Unrika Batam, Rudi Mahasiswa Harus Mampu Menjadi Agen Perubahan

9Inf0.co.id | BATAM – Wali kota Batam, Muhammad Rudi, menghadiri dialog terbuka bersama mahasiswa Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) di Aula Kampus UNRIKA, Batu Aji, (25/11/2024).

Acara yang berlangsung dengan penuh antusias ini menjadi ajang bagi Mahasiswa dari berbagai Fakultas di Unrika menjadi perebutan untuk bertanya tentang keberhasilan Batam dalam membangun Kota Maju.

Dialog ini berfokus pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019, yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Batam.

Dalam dialog tersebut, Walikota Batam menyoroti isu strategis mengenai dualisme kepemimpinan antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“PP No. 62 Tahun 2019 merupakan tantangan dan peluang bagi kita semua. Dualisme yang selama ini terjadi tidak hanya berpengaruh pada pengelolaan kawasan, tetapi juga pada upaya kita dalam mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Batam,” ujar Rudi.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara Pemko Batam dan BP Batam sangat penting untuk memastikan pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam berjalan efektif.

Rudi menyampaikan bahwa dualisme ini sering memicu tumpang tindih kewenangan yang menghambat efisiensi pelayanan publik dan mengurangi daya saing Batam di tingkat nasional maupun internasional.

Mahasiswa turut berpartisipasi aktif dalam diskusi ini. Beberapa mahasiswa mengajukan pertanyaan terkait dampak kebijakan ini terhadap masyarakat lokal, terutama dalam hal pemerataan pembangunan, penyerapan tenaga kerja, dan transparansi dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas.

Salah satu mahasiswa UNRIKA menyoroti perlunya keberpihakan yang lebih jelas kepada masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil oleh kedua lembaga.

Wali Kota Batam merespons pertanyaan tersebut dengan menegaskan bahwa Pemko Batam terus mendorong keterbukaan dan koordinasi dengan BP Batam. Ia juga menyatakan bahwa dialog semacam ini menjadi salah satu cara untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat, termasuk mahasiswa yang merupakan generasi muda penerus bangsa.

“Keterlibatan generasi muda sangat penting dalam menciptakan perubahan. Saya berharap mahasiswa dapat terus mengawal kebijakan ini agar membawa manfaat maksimal untuk semua pihak, terutama masyarakat Batam,” ujar Rudi.

Dialog yang berlangsung selama dua jam ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi antara Pemko Batam, BP Batam, dan masyarakat demi terwujudnya Batam yang lebih maju, transparan, dan kompetitif.

Wali Kota juga mengapresiasi mahasiswa UNRIKA yang telah menyelenggarakan dialog ini sebagai bentuk kontribusi mereka dalam pembangunan daerah.(MC)

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain