Connect with us

9Info.co.id | Batam – Komisi VI DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Kota Batam, melakukan peninjauan fasilitas, layanan dan rencana pembangunan Bandara Internasional Hang Nadim, Sabtu (15/7/2023).

Dalam peninjauan tersebut, rombongan Komisi VI DPR RI didampingi Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Wan Darussalam serta pejabat eselon II BP Batam.

Purwiyanto mengatakan, dalam kunjungan itu, Komisi VI DPR RI ingin mengetahui rencana dari pembangunan terminal II dan revitalisasi terminal I Bandara Internasional Hang Nadim.

Khususnya, rencana pengembangan Bandara Hang Nadim Batam oleh PT Bandara Internasional Batam (PT BIB) setelah dilakukannya Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“Komisi VI DPR RI mengapresiasi rencana-rencana kedepan untuk Bandara Internasional Hang Nadim. Maka, kami berharap dukungan penuh dari Komisi VI DPR RI dalam pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim kedepannya,” ujar Purwiyanto.

Ditambahkannya, setelah dilakukannya KPBU dengan PT BIB pada 21 Desember 2021 lalu, akan dilakukan perbaikan terminal I dan pembangunan terminal II. Dimana, dari kerja sama pengelolaan tersebut senilai Rp 6,8 triliun.

“Dan ini segera dimulai. Jadi harapannya nanti kita akan segera mempunyai bandara yang lebih maju dari sebelumnya,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat, Martin Manurung mengapresiasi KPBU antara BP Batam dan konsorsium PT BIB. Sebab, dengan adanya KPBU ini, akan ada pembangunan terminal II dan revitalisasi terminal I. Ia berharap, dengan adanya KPBU, Bandara Internasional Hang Nadim bisa menjadi salah satu bandara modern di Indonesia.

Sebab, PT BIB yang merupakan konsorsium dari tiga perusahaan, salah satunya adalah Incheon International Airport Corporation, yang telah berpengalaman dalam menangani kargo dan penumpang.   “Ini bisa menjadi bandara yang modern, karena sudah bekerjasama dengan incheon Korea,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Harris Turino Kurniawan. Ia mengungkapkan, dalam semester pertama tahun 2023 ini Bandara Internasional Hang Nadim telah mencatatkan 2 juta penumpang dan akan mencapai 4,6 juta penumpang pada akhir tahun.

“Sehingga dengan rencana pengembangan terminal 2 dengan kapasitas dua kali lipat atau 10 juta penumpang per tahun, rasanya adalah langkah yang masuk akal,” ujarnya. Sehingga, dirinya mendukung penuh langkah pembangunan terminal II dan revitalisasi terminal I.

“Ini langkah yang menurut saya tepat dilakukan untuk mendukung posisi Batam sebagai pusat pariwisata karena dengan Singapura,” katanya.

Ia menambahkan, Komisi VI DPR RI juga akan mendorong Garuda Indonesia yang merupakan BUMN untuk menambah jumlah penerbangan di Bandara Internasional Hang Nadim. Sebab dari data PT BIB, Lion Group menjadi maskapai penerbangan yang paling banyak mengangkut penumpang dengan persentase hampir 70 persen.

“Ini masukan dan PR (pekerjaan rumah) bagi kami di Komisi VI. Kami harus mendukung supaya Garuda Indonesia dan groupnya Citilink bisa untuk memiliki share lebih besar di cakrawala Indonesia,” imbuhnya. (DN)

Pembaca : 135
Related Topics:
Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

42 Kios UMKM Terancam Dibongkar, Perwakilan Pedagang Minta Tim Terpadu Kota Batam Bertindak Bijaksana

42 Kios UMKM Terancam Dibongkar, Perwakilan Pedagang Minta Tim Terpadu Kota Batam Bertindak Bijaksana

9info.co.id | BATAM — Sebanyak 42 kios milik pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di kawasan Buffer Zone Komplek Nagoya Point Blok M dan Blok P (Pasar Angkasa), RT 003 RW 008 Kelurahan Lubuk Baja, Kota Batam, terancam dibongkar oleh Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Bangunan Liar Kota Batam.

Ancaman pembongkaran ini membuat para pedagang yang sebagian besar merupakan korban relokasi dari Pasar Pujabahari dan Pelita merasa resah. Bertindak atas nama Tetap Hutagalung melalui surat kuasa khusus No: 18/K-Pdt/JAP-IV/2025 tanggal 19 April 2025, pihak kuasa hukum menyampaikan keberatan resmi terhadap rencana pembongkaran tersebut.

Tetap Hutagalung, yang sejak tahun 2016 dan 2017 telah mendapatkan alokasi pemanfaatan lahan Row 30 Jalan Duyung dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, telah membangun total 42 kios. Rinciannya, 27 kios berasal dari relokasi pedagang kaki lima Pasar Pujabahari, dan 15 kios dari relokasi pedagang kaki lima Pelita.

Namun, pada 25 Maret, 10 April, dan 15 April 2025, Tim Terpadu mengeluarkan tiga surat peringatan berturut-turut atas permintaan dari PT. Kendo Kharisma Kurnia untuk membongkar kios-kios tersebut. Para pedagang diminta mengosongkan tempat usahanya paling lambat 20 April 2025.

Menurut pernyataan kuasa hukum Tetap Hutagalung, tindakan ini dianggap tidak patut dan tidak bijaksana. “Kios-kios ini bukan bangunan liar, melainkan berdiri atas dasar legalitas dari BP Batam dan kebijakan relokasi resmi Pemerintah Kota Batam hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD,” tegasnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga menyoroti bahwa lokasi kios tidak berada di atas tanah milik atau dialokasikan kepada PT. Kendo Kharisma Kurnia. Oleh karena itu, permintaan pembongkaran dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Sebanyak 42 kepala keluarga yang menggantungkan hidup dari kios tersebut kini menghadapi ketidakpastian dan ancaman kehilangan mata pencaharian. “Pembongkaran ini tidak hanya menyakiti para pelaku UMKM, tapi juga merugikan ekonomi keluarga mereka,” ujar perwakilan pedagang.

Melalui surat resmi yang dikirimkan, kuasa hukum Tetap Hutagalung meminta Tim Terpadu agar:

1. Tidak melanjutkan rencana pembongkaran kios;

2. Menghentikan seluruh proses penertiban di kawasan tersebut;

3. Melaporkan dan mendiskusikan masalah ini secara langsung dengan Wali Kota Batam demi mendapatkan solusi yang adil dan manusiawi.

Para pedagang berharap, dengan adanya kejelasan legalitas serta kontribusi mereka terhadap perekonomian lokal, pemerintah dapat memberikan perlindungan dan keputusan yang berpihak kepada rakyat kecil.(RP)

Pembaca : 3
Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain