KPK Resmi Tetapkan Mardani Maming sebagai Buronan
9info.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memasukkan Mardani Maming ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Dengan begitu, KPK melibatkan aparat penegak hukum lain untuk mencari dan menangkap tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi tersebut.
“Hari ini KPK memasukkan tersangka ini dalam daftar pencarian orang (DPO) dan paralel dengan itu KPK juga berkirim surat ke Bareskrim Polri untuk meminta bantuan penangkapan terhadap tersangka dimaksud,” ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri, Selasa (26/7).
“KPK berharap tersangka dapat kooperatif dan menyerahkan diri kepada KPK agar proses penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak terkendala,” sambungnya.
Tindakan hukum ini dilakukan setelah kemarin, Senin (25/7), KPK gagal menjemput paksa Maming. Ali mengatakan politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu sedang tidak berada di apartemennya di Jakarta Pusat.
Maming dinilai KPK tidak bersikap kooperatif karena selalu mangkir dari dua panggilan penyidik. Panggilan kedua dilayangkan pada Kamis, 21 Juli 2022.
Ali menjelaskan tak ada dasar hukum apa pun yang menyatakan Praperadilan dapat menghentikan proses penyidikan.
Diketahui, Maming mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan guna lolos dari proses hukum di KPK. Melalui kuasa hukumnya, Maming menegaskan tidak akan memenuhi panggilan penyidik KPK sebelum putusan Praperadilan dibacakan pada Rabu (27/7).
Dalam proses penanganan perkara ini, Ali mewanti-wanti agar tidak ada pihak-pihak yang menghalangi penyidikan KPK.
Sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) diatur ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara bagi para pihak yang terbukti menghalang-halangi penyidikan KPK.
“Siapa pun dilarang Undang-undang menghalangi proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini dengan berperan sengaja menyembunyikan keberadaan tersangka karena itu diancam pidana sebagaimana Pasal 21 UU Tipikor,” ucap Ali.
Mardani Maming diproses hukum KPK lantaran diduga telah menerima Rp104 miliar terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Hal itu menjadi bukti permulaan penyelidikan KPK hingga menetapkan Maming sebagai tersangka. Maming yang merupakan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu periode 2010-2018 disebut menerima uang dimaksud dalam rentang waktu 2014-2021. (lsm)
Daerah
LHP BPK Atas LKPD Tahun 2024, Pemkab Simalungun Menerima Opini WTP
BP Batam dan Bright PLN Perkuat Kolaborasi Humas, Bahas Strategi Komunikasi Publik
Kanwil Imigrasi Jambi Dukung Program ‘Imigrasi Kuala Tungkal Go To School’ di SMAN 8 Tanjab Barat
Wakil Kepala BP Batam Sampaikan Kendala FTZ kepada Presiden Prabowo
PLN Raih Predikat Perusahaan Energi Terbaik untuk Pengembangan Karir Versi LinkedIn 2025
Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam Komitmen Dukung Investasi HDC NeutraDC Nxera Batam
Jumlah Penumpang di Terminal Domestik Wilayah Kerja BP Batam Tumbuh 9%
Caleg Milenial Novelin Fortuna Sinaga, Ramaikan Bursa Caleg DPRD Batam
๐๐๐ญ๐ฎ๐ ๐๐ ๐๐๐ ๐๐ข๐ฆ๐๐ฅ๐ฎ๐ง๐ ๐ฎ๐ง ๐๐๐ซ๐ข๐ค๐๐ง ๐๐๐ง๐ญ๐ฎ๐๐ง ๐๐ข ๐๐๐ ๐จ๐ซ๐ข ๐๐๐ซ๐๐๐ ๐๐ง๐ ๐๐ง ๐๐
Kedatangan Menteri PUPR, Bupati Sampaikan Permohonan Perbaikan Jalan di DPSP Danau Toba
Profil Adriel Purba, Pengacara Muda Bela AKBP Doddy Terkait Kasus Teddy Minahasa
๐๐๐ฆ๐๐ง๐ญ๐๐ซ๐ข๐๐ง ๐๐ง๐ฏ๐๐ฌ๐ญ๐๐ฌ๐ข ๐๐๐ฆ๐ฉ๐ข๐ซ ๐ค๐ ๐๐ญ๐๐ง๐ ๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐ฎ๐ฉ๐๐ญ๐๐ง ๐๐ข๐ฆ๐๐ฅ๐ฎ๐ง๐ ๐ฎ๐ง
Radiapoh H. Sinaga Serahkan Dokumen dan Aset Yayasan Siboratu Sipitudai ke Pengurus PPTSB Wilayah Kepri
-
Batam2 tahun agoCaleg Milenial Novelin Fortuna Sinaga, Ramaikan Bursa Caleg DPRD Batam
-
Simalungun3 tahun ago
๐๐๐ญ๐ฎ๐ ๐๐ ๐๐๐ ๐๐ข๐ฆ๐๐ฅ๐ฎ๐ง๐ ๐ฎ๐ง ๐๐๐ซ๐ข๐ค๐๐ง ๐๐๐ง๐ญ๐ฎ๐๐ง ๐๐ข ๐๐๐ ๐จ๐ซ๐ข ๐๐๐ซ๐๐๐ ๐๐ง๐ ๐๐ง ๐๐
-
Uncategorized3 tahun ago
Kedatangan Menteri PUPR, Bupati Sampaikan Permohonan Perbaikan Jalan di DPSP Danau Toba
-
Batam2 tahun agoProfil Adriel Purba, Pengacara Muda Bela AKBP Doddy Terkait Kasus Teddy Minahasa