Connect with us

Kuasa Hukum Bantah Kliennya Pelaku Pengeroyokan: “Korban Justru Dirawat di UGD Selama 3 Hari”

More Videos

9info.co.id | TANJUNGPINANG – Penetapan tersangka terhadap Hartono alias Amiang dalam kasus dugaan pengeroyokan di Tanjungpinang memicu protes keras dari tim kuasa hukumnya. Amiang yang sebelumnya melaporkan kejadian dan mengalami luka berat justru ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Tanjungpinang.

“Benar, Polres Tanjungpinang menetapkan korban pengeroyokan jadi tersangka pengeroyokan. Nah, logika hukum apa yang dipakai Polres Tanjungpinang sehingga korban jadi tersangka?” ujar Jhon Purba, kuasa hukum Amiang, Senin (29/4/2025).

Jhon menilai bahwa peristiwa tersebut seharusnya dilihat secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Ia mengungkapkan bahwa terdapat rekaman CCTV di lokasi kejadian yang menunjukkan dengan jelas peran masing-masing pihak, termasuk dugaan bahwa kliennya menjadi korban, bukan pelaku.

Menurutnya, dua alat bukti seperti keterangan saksi dan visum juga seharusnya cukup kuat untuk memproses laporan yang dibuat Amiang. Namun, hingga kini, laporan balik tersebut belum naik ke tahap penyidikan, sedangkan kliennya justru lebih dulu dijadikan tersangka.

“Klien kami bahkan harus dirawat di UGD selama tiga hari akibat luka serius. Ironisnya, justru ia yang lebih dulu dijadikan tersangka,” katanya. Ia juga menyoroti adanya saksi yang hanya berusaha melerai namun ikut ditetapkan sebagai tersangka.

Jhon pun mempertanyakan objektivitas penyidikan dan mengingatkan agar penegakan hukum tetap menjunjung asas keadilan. Ia khawatir jika kasus ini dibiarkan, bisa mengikis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

“Kalau korban saja bisa jadi tersangka, ke mana lagi masyarakat harus meminta perlindungan hukum? Polisi tugasnya melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan malah sebaliknya,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Kapolresta Tanjungpinang Kombes Pol. Hamam W. menyatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah, termasuk rekaman CCTV. Ia menegaskan bahwa pihaknya tetap akan mendalami kasus dan melengkapi berkas perkara.

“Semua laporan kami terima dan kami proses berdasarkan hasil penyelidikan,” ujar Kapolresta, Rabu (30/04/2025).

Ia juga menyebut bahwa keberatan dari pihak kuasa hukum dapat disampaikan dalam proses persidangan. “Penyidik akan tetap melihat perkembangan kasusnya ke depan,” tambahnya.

Kasi Humas Polresta Tanjungpinang, Iptu Sahrul Damanik, turut menyampaikan bahwa penetapan dua orang tersangka dilakukan setelah gelar perkara dan telah memenuhi dua alat bukti yang sah sesuai hukum.

“Keduanya dijerat Pasal 170 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan, dengan ancaman maksimal enam tahun penjara,” jelas Sahrul.

Namun hingga kini, keduanya belum ditahan dan penyidik masih mempertimbangkan langkah selanjutnya. Sahrul juga menambahkan bahwa laporan balik dari Amiang masih dalam tahap penyelidikan dan belum bisa dijelaskan secara rinci.(RP)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

PLN Batam Tegaskan Komitmen Transparansi dan Pemenuhan Hak Pelanggan Pasca-Gangguan Kelistrikan Batam–Bintan

9info.co.id | BATAM – PT PLN Batam memahami berbagai masukan dan aspirasi pelanggan terkait pemberian kompensasi atas gangguan pasokan listrik yang terjadi di wilayah Batam dan Bintan pada 12 Oktober 2026 lalu. Perusahaan menyadari bahwa gangguan tersebut telah berdampak pada aktivitas masyarakat, dunia usaha, serta berbagai sektor pelayanan publik.

Manager Komunikasi dan Humas PLN Batam, Vidya Kartika, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Berbagai masukan yang disampaikan masyarakat menjadi perhatian perusahaan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan keandalan sistem kelistrikan.

“Terkait pemberian kompensasi, PLN Batam menjelaskan bahwa mekanisme dan perhitungannya mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN Batam, serta Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 0023.K/DIR/2017,” ujar Vidya.

Vidya menambahkan, dalam ketentuan tersebut, pemberian kompensasi didasarkan pada pencapaian indikator Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang telah ditetapkan. Besaran kompensasi dihitung berdasarkan ketentuan dan parameter yang berlaku dengan mempertimbangkan kategori layanan pelanggan.

Bagi pelanggan reguler pascabayar, kompensasi diberikan dalam bentuk pengurangan tagihan sesuai formula yang ditetapkan. Sementara bagi pelanggan prabayar, kompensasi diberikan melalui penambahan energi listrik dalam bentuk token dengan nilai yang setara sesuai ketentuan. Adapun pelanggan layanan khusus atau business-to-business (B2B) mengikuti mekanisme kompensasi berdasarkan jenis layanan dan perjanjian yang berlaku.

Proses perhitungan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi data dan indikator mutu pelayanan melalui sistem administrasi pelayanan perusahaan. Dengan mekanisme tersebut, pemberian kompensasi dilaksanakan secara terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, PLN Batam memahami bahwa kepercayaan pelanggan tidak hanya dibangun melalui pemenuhan kewajiban kompensasi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas dan keandalan pasokan listrik. Oleh karena itu, perusahaan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan, penguatan infrastruktur, serta penyempurnaan langkah-langkah pengamanan dan mitigasi risiko gangguan.

PLN Batam berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat komunikasi dengan pelanggan, serta menjadikan setiap masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

“Terkait kompensasi ini, kami juga sangat terbuka dan pelanggan dapat melihat langsung besarannya di aplikasi bright by PLN Batam, situs resmi kami, atau mendatangi Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) di Baloi, Nagoya, Tiban, dan Batu Aji,” tutup Vidya. (Tim).

Continue Reading

Berita Lain

Exit mobile version