Connect with us

9info.co.id | BATAM – Kepala BP Batam Amsakar Achmad menerima kunjungan kerja Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian pada Rabu (21/1/2026) guna mendiskusikan transformasi infrastruktur air dan strategi penguatan ekosistem investasi, di Ruang Rapat Lantai 8, Gedung Annex BP Batam.

Pertemuan strategis di sela agenda APKASI ini bertujuan untuk mendiskusikan penguatan pelayanan dasar dan memproyeksikan Batam sebagai benchmark utama dalam pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Batu Bara ke depan.

Dalam sambutannya, Kepala BP Batam Amsakar Achmad memaparkan sejarah transformasi Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Ia menekankan bahwa sinergi antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam kini telah memacu pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

“Capaian investasi melampaui target IKU, dengan realisasi mencapai Rp68,9 triliun atau sekitar 115% dari target Rp60 triliun. Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Batam juga menunjukkan tren menurun, selaras dengan perbaikan indikator kesejahteraan” ujar Amsakar.

Terkait pengelolaan air, Amsakar menjelaskan bahwa BP Batam bertindak sebagai regulator sekaligus eksekutor melalui kemitraan strategis dengan pihak swasta. Integrasi antara regulator dan mitra operator swasta menjadi kunci dalam mengeskalasi PNBP sekaligus menjamin resiliensi infrastruktur air bagi 1,3 juta penduduk.

“Melalui program strategis 2026, kami memiliki target distribusi air ke wilayah stress area dapat teratasi.” tambahnya.

Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan Batam di berbagai bidang.

Menurutnya, dengan keunggulan komparatif Batam dapat menjadi benchmark bagi skema pengembangan Kawasan Batu Bara ke depan. Diantaranya skema pengelolaan layanan air bersih bagi warga dan industri, optimalisasi konektivitas wilayah dan potensi logistic Pelabuhan.

“Kami melihat perubahan Batam yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Kami berterima kasih Pak Amsakar dapat menerima kami. Kami ingin diskusi sekaligus melihat apa ada peluang-peluang di kawasan industri, pelabuhan, dan pengelolaan.” Kata Bupati Batu Bara.

Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatera, dengan dominasi kuat pada industri pengolahan alumunium dan olekimia, pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan.

Selain skema pengelolaan air bersih, diskusi juga berkembang pada rencana konektivitas logistik antar kedua daerah. Bupati Batu Bara berharap adanya jalur distribusi bahan pokok dan arus barang yang terkoneksi langsung antara Pelabuhan di Batu Bara dengan Pelabuhan Internasional di Batam.

Hal ini dikarenakan potensi infrastruktur Batam yang memiliki 5 pelabuhan penumpang dan 3 pelabuhan kargo yang berperan penting dalam mendukung iklim investasi dan logistik di kawasan KPBPB Batam.

Hadir mendampingi Kepala BP Batam dalam pertemuan tersebut, Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan Fary Djemy Francis, Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum Ariastuty Sirait, Anggota Deputi/Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan Sudirman Saad serta jajaran pimpinan SPAM BP Batam.

Pertemuan ini ditutup dengan komitmen kedua belah pihak untuk menjajaki kerja sama lebih lanjut, terutama masukan bagi skema kemitraan pelayanan air di Batu Bara dan pengelolaan kawasan industri guna meningkatkan daya tarik investasi di masing-masing wilayah.(MT).

Pembaca : 222
Related Topics:
Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Tim Peduli Isenabasa Temui Amsakar, Dugaan Pengalihan Aset 2,3 Hektare Bikin Kepala BP Batam Terkejut

Tim Peduli Isenabasa Temui Amsakar, Dugaan Pengalihan Aset 2,3 Hektare Bikin Kepala BP Batam Terkejut

9info.co.id | BATAM – Upaya memperjuangkan aset Yayasan Isenabasa Barelang terus dilakukan. Sebagai tindak lanjut penyelamatan aset yang diduga telah dialihkan kepada pihak lain, Tim Peduli Isenabasa melakukan audiensi dengan Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, pada Jumat (24/7/2026).
‎
‎Dalam pertemuan tersebut, Tim Peduli Isenabasa memaparkan kronologi dugaan pengalihan lahan seluas sekitar 2,3 hektare di kawasan Batam Centre yang sejak awal dialokasikan Otorita Batam untuk pembangunan kawasan budaya lima sub-etnis Batak.
‎
‎Menurut perwakilan Tim Peduli Isenabasa Jhonson Fidoli Sibuea, Amsakar Achmad mengaku terkejut setelah menerima penjelasan mengenai dugaan beralihnya aset Yayasan Isenabasa kepada yayasan lain.
‎
‎Tim Peduli Isenabasa pun meminta Kepala BP Batam agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut serta merekomendasikan langkah-langkah administrasi untuk mengembalikan aset yang dinilai merupakan hak Yayasan Isenabasa Barelang.
‎
‎Dalam audiensi itu, tim juga menyampaikan hasil penelusuran yang menemukan adanya perubahan data alokasi lahan yang semula tercatat atas nama Yayasan Isenabasa Barelang menjadi atas nama Yayasan Yonkenedia.
‎
‎Perubahan tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas proses administrasi yang dilakukan.
‎
‎”Kami mempertanyakan legalitas pengalihan lahan tersebut. Peralihannya diduga dilakukan tanpa melalui prosedur resmi dan tanpa sepengetahuan pengurus Yayasan Isenabasa,” ujar perwakilan Tim Peduli Isenabasa.
‎
‎Berdasarkan data yang dimiliki, Yayasan Isenabasa Barelang sebelumnya memperoleh Penetapan Lokasi (PL) Nomor 2820090151.C1 yang diterbitkan pada 29 Mei 2008 dengan luas 21.928 meter persegi.
‎
‎Namun, berdasarkan data terbaru, lahan tersebut tercatat menggunakan PL Nomor 224092123 atas nama Yayasan Yonkenedia, dengan peruntukan rumah tapak seluas 12.885 meter persegi, fasilitas sosial swasta/BUMN seluas 5.870 meter persegi, serta kawasan komersial seluas 1.996 meter persegi.
‎
‎Perwakilan Tim Peduli Isenabasa lainya, Wirya, menjelaskan bahwa lahan yang berada di belakang Perumahan Puri Legenda, Batam Centre, sejak awal diperuntukkan sebagai kawasan perkampungan budaya lima sub-etnis Batak, yakni Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, serta Mandailing/Angkola, berikut pembangunan gedung serbaguna sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat Batak di Batam.
‎
‎”Ketika kami melakukan pengecekan, ternyata data kepemilikan lahan telah berubah. Kami menduga telah dialihkan kepada Yayasan Yonkenedia,” katanya.
‎
‎Polemik semakin berkembang setelah muncul informasi bahwa Ketua Pembina Yayasan Yonkenedia diduga merupakan orang yang sama dengan Ketua Pembina Yayasan Isenabasa Barelang.
‎
‎Wirya juga menegaskan bahwa dokumen asli alokasi lahan yang diterbitkan Otorita Batam hingga kini masih berada dalam penguasaan Sekretaris Yayasan Isenabasa Barelang, Sabar Malau.
‎
‎Karena itu, pihaknya mempertanyakan bagaimana proses pengalihan administrasi dapat dilakukan apabila dokumen asli tidak pernah diserahkan.
‎
‎”Bagaimana mungkin aset yayasan dialihkan tanpa sepengetahuan pembina, pengurus maupun pengawas? BP Batam perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai proses administrasi tersebut. Mengapa pengalihan dapat dilakukan tanpa penarikan dokumen asli yang sah dari kami,” tegasnya.
‎
‎Sebagai bentuk keseriusan memperjuangkan aset tersebut, para tokoh dan perwakilan lima sub-etnis Batak di Kota Batam telah membentuk Tim Peduli Isenabasa.
‎
‎Tim ini bertugas menelusuri seluruh proses administrasi dan legalitas pengalihan lahan serta menyiapkan langkah hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
‎
‎”Langkah ini kami lakukan untuk menyelamatkan aset yang sejak awal diberikan Otorita Batam untuk kepentingan sosial masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu,” ujar Wirya.
‎
‎Didampingi tim kuasa hukum Yayasan Isenabasa Barelang, pihaknya juga mengungkap adanya dugaan unsur mens rea atau niat jahat dalam proses penguasaan aset tersebut. Namun, mereka menyerahkan pembuktian dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
‎
‎Hingga berita ini diterbitkan, pihak BP Batam maupun Yayasan Yonkenedia belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pengalihan lahan tersebut.
‎
‎Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. (Tim)

Pembaca : 4
Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain