Potensi Wisata Budaya Jadi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam

9info.co.id | BATAM – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengungkapkan bahwa potensi wisata budaya di Batam bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Hal ini disampaikan Rudi saat menghadiri perayaan Pawai Budaya dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Batam yang ke-195, yang diselenggarakan di Alun-Alun Engku Putri pada Minggu, (15/12/2024).

Acara yang berlangsung meriah ini mengusung tema “Batam Baru, Indonesia Maju” dan menampilkan beragam budaya dari berbagai suku dan daerah yang tinggal di Batam. Pawai budaya ini menjadi momentum kebersamaan dalam keberagaman yang ada di kota industri ini.

Dalam wawancaranya, Rudi menyampaikan rasa syukur atas pertumbuhan dan kemajuan yang telah dicapai Batam dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kolaborasi yang kuat antara suku dan budaya yang ada di Batam.

“Jaga kolaborasi budaya agar melahirkan potensi untuk mendatangkan wisatawan, sehingga menghasilkan pundi-pundi perekonomian bagi masyarakat Batam,” ujar Rudi.

Rudi juga menambahkan bahwa Batam yang awalnya dikenal sebagai kota industri elektronik kini telah berkembang menjadi kota pariwisata. Seiring dengan pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, Batam kini menjadi kota yang tidak hanya berfokus pada sektor industri, tetapi juga pada sektor pariwisata dan budaya.

“Potensi wisata budaya bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan bagi Batam,” lanjutnya.

Rudi juga mengapresiasi antusiasme masyarakat dan semua pihak yang telah mendukung kelancaran acara Pawai Budaya tersebut. Ia berharap, ke depannya Batam terus mampu mengharmonisasikan budaya dari berbagai daerah dan menjadikannya destinasi wisata unggulan yang tidak hanya berorientasi pada industri, tetapi juga seni dan budaya.

Dengan semangat kebersamaan dan keberagaman, Batam bertekad untuk terus menjadi kota yang tidak hanya maju di sektor industri, tetapi juga berkembang pesat di bidang pariwisata dan budaya.(DN)

Pembaca : 526

Up Next

Pemerintah Kota Batam Daftarkan Nelayan Kecil ke BPJS Ketenagakerjaan untuk Perlindungan Kecelakaan Kerja

Don't Miss

Wali Kota Batam Muhammad Rudi Ingatkan Masa Terakhir Jabatan, Program untuk Kemajuan Batam Tetap Dianggarkan

Click to comment

Batam

BP Batam Dukung Penertiban Pemanfaatan Ruang Laut Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

9info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Bapak Nusron Wahid, dalam memperkuat penataan administrasi pertanahan serta pemanfaatan ruang laut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa upaya penataan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang semakin tertib, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

“BP Batam mendukung penuh langkah Pemerintah Pusat dalam melakukan penataan pemanfaatan ruang laut dan administrasi pertanahan. Penataan ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan tata kelola yang lebih baik, memberikan kepastian hukum, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan dan iklim investasi di Kota Batam,” ujar Amsakar.

Ia menjelaskan bahwa sejalan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2025, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025, BP Batam terus melakukan penyesuaian terhadap sistem pelayanan dan tata kelola pengelolaan lahan sesuai kewenangan yang diberikan Pemerintah.

Berbagai penyempurnaan tersebut dilakukan untuk menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian bagi investor, tanpa mengurangi pemenuhan seluruh persyaratan administratif, teknis, maupun lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan ketentuan yang berlaku saat ini, setiap kegiatan pemanfaatan kawasan pesisir melalui reklamasi wajib melalui tahapan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), penerbitan Izin Reklamasi, pelaksanaan dan verifikasi hasil reklamasi, pemberian Hak Pengelolaan (HPL) kepada BP Batam atas hasil reklamasi, Pengalokasian Tanah, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), pemberian hak atas tanah sesuai ketentuan, hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Menurut Amsakar, terhadap alokasi lahan pada kawasan perairan yang diterbitkan pada masa sebelumnya dan hingga kini belum direklamasi, penyelesaiannya perlu dilakukan secara cermat, komprehensif, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang ditempuh tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memberikan rasa keadilan, melindungi kepentingan negara, masyarakat, serta menjaga kepercayaan investor terhadap Batam sebagai kawasan investasi yang sehat dan kompetitif,” jelasnya.

Sebagai bentuk kehati-hatian dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, BP Batam telah menyampaikan surat kepada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN guna memohon arahan terkait status alokasi tanah pada kawasan perairan yang hingga saat ini belum dilakukan reklamasi.

Langkah tersebut merupakan bagian dari koordinasi kelembagaan agar penyelesaian terhadap alokasi yang telah diterbitkan sebelumnya dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Amsakar menambahkan bahwa BP Batam akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya dalam mewujudkan tata kelola pemanfaatan ruang laut yang tertib, terintegrasi, dan berkelanjutan.

“Batam dibangun sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pintu utama investasi Indonesia. Karena itu, setiap kebijakan harus berlandaskan kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan koordinasi antarlembaga yang kuat. Kami percaya, penataan yang dilakukan Pemerintah akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat dan investor terhadap Batam sebagai kawasan yang kondusif untuk tumbuh dan berkembang,” tutup Amsakar.

Sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, BP Batam berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan pertanahan dan pemanfaatan ruang yang akuntabel, transparan, berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. (NA)

Pembaca : 19