Connect with us

9info.co.id | BATAM – Presiden RI Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan BP Batam untuk membahas percepatan transformasi Batam sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional, di Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Kepala BP Batam Amsakar Achmad, Wakil Kepala Li Claudia Chandra, Anggota/Deputi Investasi Fary Djemy Francis, serta Anggota/Deputi Infrastruktur Mouris Limanto.

Presiden menegaskan bahwa Batam harus menjadi model implementasi agenda nasional melalui hilirisasi, industrialisasi, deregulasi, percepatan investasi, dan efisiensi logistik. Menurut Presiden, keunggulan Batam harus dibangun di atas kepastian hukum, kecepatan pelayanan, dan infrastruktur berdaya saing global.

Salah satu arahan utama Presiden adalah modernisasi pelabuhan dan rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Batam sebagai simpul logistik nasional yang terintegrasi dengan kawasan industri, manufaktur berteknologi tinggi, pusat data, dan jaringan pelayaran dunia.

Langkah ini diharapkan mampu menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing ekspor, dan memperkuat posisi Batam dalam rantai pasok global.

Dalam laporannya, Amsakar Achmad menyampaikan bahwa pasca penguatan regulasi melalui PP Nomor 25 Tahun 2025 dan kebijakan pengembangan kawasan, pelayanan investasi menjadi lebih cepat dan memberikan kepastian yang semakin baik bagi investor.

“Melalui berbagai reformasi tersebut, BP Batam menargetkan Batam menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan kompetitif, sekaligus memperkuat perannya sebagai pusat investasi, industri, dan perdagangan yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,” ujar Amsakar.

Sementara itu, Li Claudia Chandra menjelaskan bahwa BP Batam terus memperkuat tata kelola melalui digitalisasi Land Management System (LMS) guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan lahan.

“BP Batam menilai perkuatan tata kelola tersebut akan meningkatkan kepastian hukum, mempercepat layanan investasi, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap Batam sebagai tujuan investasi,” ujarnya.

Terkait dengan capaian realisasi investasi, Fary Djemy Francis melaporkan bahwa realisasi investasi Batam tahun 2025 mencapai Rp69,3 triliun. Pada Triwulan I 2026, investasi kembali tumbuh menjadi Rp17,48 triliun, meningkat 102,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Investasi tersebut semakin terkonsentrasi pada sektor bernilai tambah seperti elektronik, mesin, pusat data, energi, dan kawasan industri.

“Bapak Presiden juga mengarahkan agar Batam menjadi pilot project reformasi investasi nasional melalui digitalisasi pelayanan, pengawasan berbasis risiko, serta penguatan integritas kawasan,” ujar Fary Francis.

Menutup pertemuan, Presiden Prabowo akan mengkordinasikan langkah lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penyelesaian isu strategis, mulai dari harmonisasi regulasi, hingga pembangunan pelabuhan internasional. (EI)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Komisi I DPRD Batam Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan Kampung Belian Perpat Lewat RDPU

Komisi I DPRD Batam Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan Kampung Belian Perpat Lewat RDPU

9info.co.id | BATAM – Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas permasalahan lahan yang dihadapi warga Kampung Belian Perpat, RT 004/RW 002, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Jumat (10/7/2026)

Rapat dipimpin Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Muhammad Fadhli, SE., MM., serta dihadiri Sekretaris Komisi I Anwar Anas dan anggota Komisi I lainnya, yakni Dr. Muhammad Mustofa, SH., MH., dan Jimy Siburian, SH.

Dalam upaya mencari solusi atas persoalan tersebut, Komisi I menghadirkan berbagai instansi dan pihak terkait, di antaranya pejabat Direktorat Lahan BP Batam, Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam, Kantor Pertanahan (BPN) Batam, Polsek Batam Kota, Dinas Pertanahan, Satpol PP Kota Batam, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang (CKTR), BPPD, pihak Kecamatan Batam Kota, Lurah Belian, Ketua RW 002 dan Ketua RT 004 Kelurahan Belian, serta sejumlah warga yang terdampak.

Dalam pengantarnya, Muhammad Fadhli menegaskan bahwa RDPU digelar sebagai forum untuk mempertemukan seluruh pihak yang berkepentingan agar persoalan penguasaan lahan dapat diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Beliau berharap setiap pihak dapat menyampaikan pandangan dan data yang dimiliki sehingga menghasilkan solusi yang dapat diterima bersama serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Kita harapkan masing-masing pihak dapat menyepakati sebuah solusi agar persoalan terkait penguasaan lahan ini dapat diselesaikan. Tentu pihak-pihak terkait dapat mendukung dan mendorong penyelesaian masalah ini,” ujar Fadhli.

Melalui forum RDPU tersebut, Komisi I DPRD Kota Batam menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga tercapai solusi yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(SD)

 

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain