Connect with us

9Info.co.id | BATAM – Kepala BP Batam, Muhammad Rudi berharap pengusaha properti yang tergabung di Real Estate Indonesia (REI) Kota Batam bisa menghadirkan hunian berkelas dunia. Hal ini, demi mewujudkan visi Batam kota baru yang modern pada 2029 mendatang.

Hal itu, disampaikan oleh Muhammad Rudi saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) REI Kota Batam ke-VIII di Radisson Hotel, Selasa (27/2/2024). Musda tersebut, mengangkat tema “Peran Serta REI Batam Dalam Mewujudkan Batam Kota Baru”.

“Pembangunan perumahan terus digencarkan oleh pengusaha baik yang subsidi maupun komersil. Saya titipkan kepada REI, disamping saat ini kita membangun ekonomi, seluruh rumah yang dibangun saya titipkan kelasnya harus berkelas dunia,” ujar Muhammad Rudi.

Menurut Muhammad Rudi, pembangunan rumah berkelas dunia tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, saat ini pembangunan infrastruktur di Kota Batam sudah menggunakan standar internasional. Terutama untuk pembangunan infrastruktur jalan-jalan utama di Kota Batam yang menghubungkan daerah industri.

Untuk itu, seluruh sektor di Kota Batam juga harus bertaraf internasional agar pada tahun 2029, Batam sudah menjadi kota yang modern.

“Kita sudah harus berpikir kesana, karena Batam sudah saya kejar untuk menjadi suatu kota yang modern. Salah satunya, bisa kita lihat infrastruktur jalannya ini sudah standar internasional, yang sudah dibeton kemudian kita aspal lagi,” jelasnya.

Terakhir, Muhammad Rudi juga menegaskan jika pembangunan infrastruktur di Kota Batam ini demi meningkatkan perekonomian Kota Batam. Jika ekonomi ini bangkit, maka akan berdampak pada daya beli masyarakat dan inflasi yang terkendali.

“Jika ekonomi sudah tinggi, maka daya beli masyarakat juga akan tinggi. Termasuk juga daya beli masyarakat terhadap properti yang dibangun oleh anggota REI,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI), Joko Suranto mengatakan, visi Muhammad Rudi dalam menjadikan Batam kota baru yang modern ini sudah sejalan dengan apa yang diharapkan oleh REI selama ini. Sebab, dengan dilakukannya pembenahan infrastruktur, sarana sosial hingga kesehatan akan menggerakkan sektor-sektor lainnya.

“Ketika infrastruktur ini tumbuh, maka properti juga akan ikut tumbuh. Tidak mengherankan sebenarnya kenapa ekonomi Kota Batam bisa diatas ekonomi nasional,” ujarnya.

Joko mengungkapkan, jika perekonomian tumbuh, maka akan terjadinya penyerapan tenaga kerja yang akan berdampak pada peningkatan daya beli. Begitu juga sebaliknya, jika daya beli tumbuh dengan baik, juga akan simultan dengan pertumbuhan ekonomi kedepannya.

“Jadi sudah mantap apa yang dilakukan oleh bapak Muhammad Rudi. Pertumbuhan sektor properti di Kota Batam ini kita harapkan dapat terus bertumbuh melampaui pertumbuhan properti secara nasional sebesar 12 persen,” imbuhnya. (DN).

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Tim Peduli Isenabasa Temui Amsakar, Dugaan Pengalihan Aset 2,3 Hektare Bikin Kepala BP Batam Terkejut

Tim Peduli Isenabasa Temui Amsakar, Dugaan Pengalihan Aset 2,3 Hektare Bikin Kepala BP Batam Terkejut

9info.co.id | BATAM – Upaya memperjuangkan aset Yayasan Isenabasa Barelang terus dilakukan. Sebagai tindak lanjut penyelamatan aset yang diduga telah dialihkan kepada pihak lain, Tim Peduli Isenabasa melakukan audiensi dengan Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, pada Jumat (24/7/2026).

‎Dalam pertemuan tersebut, Tim Peduli Isenabasa memaparkan kronologi dugaan pengalihan lahan seluas sekitar 2,3 hektare di kawasan Batam Centre yang sejak awal dialokasikan Otorita Batam untuk pembangunan kawasan budaya lima sub-etnis Batak.

‎Menurut perwakilan Tim Peduli Isenabasa Jhonson Fidoli Sibuea, Amsakar Achmad mengaku terkejut setelah menerima penjelasan mengenai dugaan beralihnya aset Yayasan Isenabasa kepada yayasan lain.

‎Tim Peduli Isenabasa pun meminta Kepala BP Batam agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut serta merekomendasikan langkah-langkah administrasi untuk mengembalikan aset yang dinilai merupakan hak Yayasan Isenabasa Barelang.

‎Dalam audiensi itu, tim juga menyampaikan hasil penelusuran yang menemukan adanya perubahan data alokasi lahan yang semula tercatat atas nama Yayasan Isenabasa Barelang menjadi atas nama Yayasan Yonkenedia.

‎Perubahan tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas proses administrasi yang dilakukan.

‎”Kami mempertanyakan legalitas pengalihan lahan tersebut. Peralihannya diduga dilakukan tanpa melalui prosedur resmi dan tanpa sepengetahuan pengurus Yayasan Isenabasa,” ujar perwakilan Tim Peduli Isenabasa.

‎Berdasarkan data yang dimiliki, Yayasan Isenabasa Barelang sebelumnya memperoleh Penetapan Lokasi (PL) Nomor 2820090151.C1 yang diterbitkan pada 29 Mei 2008 dengan luas 21.928 meter persegi.

‎Namun, berdasarkan data terbaru, lahan tersebut tercatat menggunakan PL Nomor 224092123 atas nama Yayasan Yonkenedia, dengan peruntukan rumah tapak seluas 12.885 meter persegi, fasilitas sosial swasta/BUMN seluas 5.870 meter persegi, serta kawasan komersial seluas 1.996 meter persegi.

‎Perwakilan Tim Peduli Isenabasa lainya, Wirya, menjelaskan bahwa lahan yang berada di belakang Perumahan Puri Legenda, Batam Centre, sejak awal diperuntukkan sebagai kawasan perkampungan budaya lima sub-etnis Batak, yakni Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, serta Mandailing/Angkola, berikut pembangunan gedung serbaguna sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat Batak di Batam.

‎”Ketika kami melakukan pengecekan, ternyata data kepemilikan lahan telah berubah. Kami menduga telah dialihkan kepada Yayasan Yonkenedia,” katanya.

‎Polemik semakin berkembang setelah muncul informasi bahwa Ketua Pembina Yayasan Yonkenedia diduga merupakan orang yang sama dengan Ketua Pembina Yayasan Isenabasa Barelang.

‎Wirya juga menegaskan bahwa dokumen asli alokasi lahan yang diterbitkan Otorita Batam hingga kini masih berada dalam penguasaan Sekretaris Yayasan Isenabasa Barelang, Sabar Malau.

‎Karena itu, pihaknya mempertanyakan bagaimana proses pengalihan administrasi dapat dilakukan apabila dokumen asli tidak pernah diserahkan.

‎”Bagaimana mungkin aset yayasan dialihkan tanpa sepengetahuan pembina, pengurus maupun pengawas? BP Batam perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai proses administrasi tersebut. Mengapa pengalihan dapat dilakukan tanpa penarikan dokumen asli yang sah dari kami,” tegasnya.

‎Sebagai bentuk keseriusan memperjuangkan aset tersebut, para tokoh dan perwakilan lima sub-etnis Batak di Kota Batam telah membentuk Tim Peduli Isenabasa.

‎Tim ini bertugas menelusuri seluruh proses administrasi dan legalitas pengalihan lahan serta menyiapkan langkah hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

‎”Langkah ini kami lakukan untuk menyelamatkan aset yang sejak awal diberikan Otorita Batam untuk kepentingan sosial masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu,” ujar Wirya.

‎Didampingi tim kuasa hukum Yayasan Isenabasa Barelang, pihaknya juga mengungkap adanya dugaan unsur mens rea atau niat jahat dalam proses penguasaan aset tersebut. Namun, mereka menyerahkan pembuktian dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai mekanisme yang berlaku.

‎Hingga berita ini diterbitkan, pihak BP Batam maupun Yayasan Yonkenedia belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pengalihan lahan tersebut.

‎Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. (Tim)

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain