Seluruh Fraksi DPRD Batam Sepakat Kawal Akuntabilitas APBD 2025 ke Tahap Pembahasan Berikutnya

9info.co.id | BATAM – Komitmen DPRD Kota Batam dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kembali ditunjukkan melalui sikap seluruh fraksi yang kompak menyetujui kelanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Senin (15/6/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin didampingi Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, SE, MM dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda, SE. Hadir dalam rapat tersebut Wali Kota Batam Amsakar Achmad, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat dari Lembaga Adat Melayu (LAM), serta jajaran Pemerintah Kota Batam.

Dalam pengantarnya, Kamaluddin menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda ini merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna sebelumnya, saat Wali Kota Batam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD.

Sebelum penyampaian pandangan umum dimulai, pimpinan rapat bersama para ketua fraksi melakukan musyawarah terkait mekanisme penyampaian pandangan. Hasil musyawarah menyepakati bahwa pandangan umum disampaikan secara tertulis kepada pimpinan rapat, sementara penyampaian secara lisan dilakukan secara singkat dari meja masing-masing.

Fraksi NasDem menjadi fraksi pertama yang menyatakan persetujuan agar Ranperda tersebut dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Sikap serupa kemudian disampaikan Fraksi Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, PKS, PKB, PAN-Demokrat-PPP, serta Hanura-PSI-PKN.

Selain menyatakan persetujuan, sejumlah fraksi juga memberikan catatan dan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Batam. Fraksi Hanura-PSI-PKN, misalnya, mengapresiasi keberhasilan Pemko Batam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut.

Juru bicara Fraksi Hanura-PSI-PKN, Sony Christanto, berharap capaian tersebut dapat terus ditingkatkan melalui optimalisasi pendapatan daerah dan efektivitas belanja daerah agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat.

“Raihan WTP ini patut diapresiasi. Ke depan kami berharap pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kami setuju Ranperda ini dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin menjelaskan bahwa setelah menerima seluruh pandangan umum fraksi, tahapan berikutnya adalah penyampaian tanggapan atau jawaban Wali Kota Batam terhadap berbagai masukan dan pandangan yang telah disampaikan.

Menurutnya, agenda Jawaban Wali Kota Batam dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 17 Juni 2026, sebagai bagian dari rangkaian pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dengan dukungan seluruh fraksi, proses pembahasan Ranperda kini memasuki tahapan lanjutan sebagai bentuk fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Batam. (MC).

Pembaca : 55

Up Next

DPRD Batam Percepat Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Banggar Diminta Segera Bergerak

Don't Miss

Anwar Anas dan Jimmy Siburian Hadiri Nobar Piala Dunia Bersama Warga Sei Beduk, Perkuat Kebersamaan di Hari Bhayangkara ke-80

Click to comment

Batam

KIP Apresiasi Inovasi BP Batam dalam Penguatan Keterbukaan Informasi Publik

9info.co.id | BATAM – Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, bersama jajaran Direktorat Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga (DIHAL) melakukan kunjungan kerja ke Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia, Rabu (12/8/2026).

Rombongan BP Batam diterima secara hangat oleh Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik KIP, Edi Purwanto, serta Komisioner Bidang Regulasi KIP, Rini Purwandari, di Ruang Pertemuan Komisi Informasi Pusat, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Ariastuty menyampaikan bahwa kunjungan ke KIP tidak hanya menjadi momentum untuk memperkenalkan BP Batam dan jajaran pejabat struktural yang baru, tetapi juga sebagai sarana untuk memperoleh masukan serta bertukar pikiran terkait penguatan keterbukaan informasi publik.

“Kehadiran kami di Komisi Informasi Pusat ini selain untuk memperkenalkan BP Batam dan jajaran pejabat struktural yang baru, juga untuk mendapatkan masukan dan bertukar pikiran mengenai langkah-langkah progresif yang dapat kami lakukan,” ujar Ariastuty.

BP Batam sebelumnya berhasil meraih predikat Badan Publik Informatif untuk kategori Lembaga Non Struktural dengan nilai 96,90 dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

“Kami tidak ingin berhenti pada capaian yang sudah ada, tetapi ingin memastikan bahwa keterbukaan informasi benar-benar menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik di BP Batam,” tambahnya.

Sementara itu, Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik KIP, Edi Purwanto, mengapresiasi berbagai langkah dan inovasi yang telah dilakukan BP Batam dalam memperkuat pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Menurutnya, upaya BP Batam dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) internal menunjukkan adanya komitmen untuk memastikan implementasi keterbukaan informasi berjalan secara konsisten.

Selain itu, BP Batam juga dinilai telah melakukan berbagai penyempurnaan pelayanan, termasuk melalui digitalisasi serta pemenuhan kebutuhan layanan informasi bagi pemohon penyandang disabilitas.

Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Kami mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan BP Batam, khususnya berbagai inovasi dan upaya yang telah disiapkan dalam menghadapi penilaian keterbukaan informasi publik,” kata Edi.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi BP Batam dan Komisi Informasi Pusat untuk memperkuat sinergi dalam mendorong tata kelola informasi publik yang semakin transparan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (RUD)

Pembaca : 4