Connect with us

9info.co.id | BATAM – DPRD Kota Batam mendorong percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 setelah menerima tanggapan dan jawaban Pemerintah Kota Batam atas pandangan umum fraksi-fraksi.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (17/6/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda, SE.

Hadir mewakili Wali Kota Batam, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, dan insan pers.

Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin menjelaskan, rapat paripurna tersebut merupakan tahapan penting dalam proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki pembahasan teknis antara legislatif dan eksekutif.

“Setelah penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi, agenda berikutnya adalah mendengarkan tanggapan dan jawaban Pemerintah Kota Batam atas berbagai masukan yang telah disampaikan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah membacakan tanggapan tertulis Wali Kota Batam terhadap seluruh pandangan fraksi DPRD. Pemerintah Kota Batam menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, kritik, dan saran yang diberikan fraksi-fraksi sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola keuangan daerah.

Pemko Batam juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan sistem digitalisasi pendapatan, serta peningkatan efektivitas program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Berbagai isu strategis yang disoroti fraksi-fraksi turut mendapat penjelasan, mulai dari pengelolaan anggaran, peningkatan PAD, penanganan pengangguran, penguatan UMKM, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga pengendalian banjir dan pengelolaan persampahan.

Selain itu, Pemko Batam menyampaikan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

Usai mendengarkan jawaban pemerintah, DPRD langsung mengarahkan proses pembahasan ke tahap berikutnya. Ketua DPRD Batam meminta Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera melakukan pembahasan mendalam terhadap Ranperda tersebut.

“Mengingat pentingnya Ranperda ini dalam proses penyusunan APBD dan waktu yang tersedia cukup terbatas, kami meminta Badan Anggaran segera melaksanakan pembahasan bersama TAPD,” tegas Kamaluddin.

Menurutnya, pembahasan yang cepat dan komprehensif diperlukan agar proses pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan sesuai jadwal dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

Dengan berakhirnya rapat paripurna tersebut, DPRD Kota Batam kini memasuki tahapan pembahasan lanjutan melalui Banggar sebelum Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dibawa ke agenda pengambilan keputusan sesuai mekanisme yang berlaku. (SD)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

BP Batam Jemput Bola, 11 Titik Banjir Langsung Disisir Setelah RDP DPR RI

TITIK BANJIR

9info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam bergerak cepat merespons masukan Komisi VI DPR terkait penanganan banjir dan genangan air di Kota Batam.

Hanya sehari setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, Rabu (17/6/2026), BP Batam langsung menerjunkan tim untuk mengecek 11 titik rawan banjir di wilayah tersebut.

Peninjauan lapangan ini dipimpin langsung oleh Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto dan Direktur Pembangunan Infrastruktur, Wulung Wardhana beserta jajaran.

Guna menyelaraskan langkah, BP Batam juga menggandeng Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Metra Dinata, serta para camat setempat.

Sebelas lokasi yang ditinjau mencakup sejumlah kawasan strategis, antara lain Orchard Park di Batam Kota, Kampung Jabi, SDN 010 Nongsa, Sekupang, Batu Aji, Sagulung, hingga area depan Panbil Industrial Estate yang belakangan kerap tergenang saat hujan deras.

Langkah ini diambil setelah Anggota Komisi VI DPR Sturman Panjaitan menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas drainase dalam RDP sehari sebelumnya.

Sturman mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Batam yang pesat harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pengendali banjir yang mumpuni.

Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto menegaskan, verifikasi faktual di lapangan ini sangat krusial untuk memetakan akar masalah secara akurat sebelum merumuskan solusi teknis.

“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan karena setiap lokasi memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Penanganannya harus terukur, tepat sasaran, dan terkoordinasi,” ujar Mouris.

Ia menambahkan, respons cepat ini merupakan instruksi langsung dari Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra.

Keduanya menekankan agar setiap aspirasi publik maupun legislatif segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan.

“Bapak Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Ibu Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, selalu menegaskan bahwa persoalan masyarakat tidak boleh berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Setiap masukan, termasuk yang disampaikan DPR RI, harus segera diterjemahkan menjadi langkah nyata dan solusi di lapangan,” tegas Mouris.

Melalui peninjauan bersama Pemerintah Kota Batam ini, skema penanganan di setiap titik mulai disusun.

Rencana kerja tersebut meliputi normalisasi saluran air, peningkatan kapasitas drainase, evaluasi pola aliran, hingga kolaborasi teknis lintas sektoral demi mewujudkan infrastruktur Batam yang andal dan berkelanjutan. (RUD)

 

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain