Connect with us

9info.co.id – Menurunnya kualitas layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Batam turut mendapat perhatian Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), yang juga anggota Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, pihaknya belum akan mengeskalasi masalah memburuknya pelayanan air bersih di Batam, sejak ditangani Badan Usaha (BU) SPAM Batam ke tingkat Dewan Kawasan.

“[Belum ada tindakan]. Kita hanya mengimbau saja, BP Batam pasti akan profesional,” ujar Ansar yang ditemui dalam kegiatan Penganugerahan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, di Hotel Planet Holiday, Batam, Senin (30/01/2023).

Ia menyatakan, untuk mempercayakan pihak BP Batam yang dalam hal ini BU SPAM Batam dapat melakukan evaluasi internal secara menyeluruh, terkait pembenahan masalah air tersebut.

“Ya, soal SPAM Batam kita minta BP Batam fokus tangani dulu, karena itu [air] kebutuhan dasar masyarakat,” terangnya.

Menurut Ansar, BP Batam pasti memiliki langkah-langkah signifikan untuk mengatasi permasalahan air ini.

“Saya percaya BP Batam bisa mencari solusinya segera, dan masyarakat bisa menikmati pelayanan [air] yang baik karena Batam ini kan kota besar, kota metropolis, jangan sampai urusan air dan listrik sampai tidak terselesaikan,” ungkapnya.

Sebelumnya, terkait pelayanan air di Batam mendapat banyak keluhan masyarakat pasca ditangani BU SPAM Batam yang dinaungi BP Batam.

Puncaknya, adanya informasi terkait kenaikan tarif air dan terjadinya pemadaman aliran air yang memakan waktu hingga tiga hari di area terdampak tepatnya kawasan Batam Center dan Nongsa, beberapa waktu lalu.

Hal itu memicu protes dari berbagai kalangan khususnya masyarakat yang menilai buruknya pelayanan SPAM Batam, hingga tak sedikit yang menuntut agar pengelolaan air di Batam dikembalikan ke pihak sebelumnya, PT Adhya Tirta Batam (ATB). (Tim)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Camat Sagulung dan DPRD Batam Tanggapi Keluhan Jemaat GBKP Terkait Penutupan Akses Gereja

Camat Sagulung dan DPRD Batam Tanggapi Keluhan Jemaat GBKP Terkait Penutupan Akses Gereja

9info.co.id | BATAM – Ratusan jemaat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) yang berada di Jalan Trans Barelang, Kota Batam, mengeluhkan penutupan akses jalan menuju lokasi ibadah mereka. Akses utama ke gereja dipagar oleh pihak pengembang PT Renggali, sehingga menghambat para jemaat dalam menjalankan ibadah mingguan.

Merespons keluhan tersebut, Camat Sagulung Muhammad Hafiz menyatakan pihaknya telah turun langsung ke lapangan bersama unsur Muspika dan anggota DPRD Kota Batam dari Komisi I dan Komisi III, Kapolsek, Babinsa, Lurah, Ketua RT, serta pihak pengembang untuk meninjau dan mendengarkan laporan dari warga.

“Kita sudah cek ke lapangan bersama tim dan mendengar langsung permasalahannya. Intinya, kita akan upayakan kembali mediasi antara pengembang dan pengurus rumah ibadah, terutama terkait sagu hati yang dimohonkan. Sementara menunggu mediasi, kami meminta agar akses tetap dibuka agar jemaat tetap bisa beribadah,” ujar Hafiz.

Senada dengan itu, anggota DPRD Batam Komisi III, Jamson Silaban, S.H., menyampaikan bahwa pihak legislatif turut memfasilitasi pemanggilan dua pengembang, yakni PT Renggali dan PT Uway Makmur, guna mencari solusi atas persoalan ini.

“Kita minta agar masalah ini diselesaikan secara kepala dingin, bukan dengan saling menyalahkan. Kita berharap ada jalan tengah yang bisa diterima semua pihak,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Ketua Majelis GBKP, Elieser Fernando Tarigan, mengungkapkan gereja tersebut telah digunakan selama tiga tahun oleh sekitar 150 kepala keluarga. Ia menyampaikan harapan besar kepada pihak pengembang untuk mengembalikan akses jalan menuju rumah ibadah tersebut.

“Kami sangat bermohon kepada PT Renggali agar membuka kembali akses untuk kami beribadah. Gereja ini bukan baru kemarin berdiri, sudah tiga tahun lebih kami gunakan,” kata Elieser.

Pihaknya juga meminta perhatian dari PT Uway Makmur selaku pemilik alokasi lahan. Ia berharap ada solusi berupa kemungkinan pembelian lahan atau relokasi yang tidak jauh dari lokasi saat ini.

“Kami terbuka untuk berdiskusi. Kalau bisa membeli lahannya, kami siap. Atau, kalau perlu diberikan lahan pengganti di sekitar sini juga tidak masalah, asal akses kami tidak terganggu,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan PT Renggali, Toto, menyampaikan bahwa pihaknya telah membuka akses jalan setiap hari Minggu, dan menurutnya, hal tersebut seharusnya tidak menjadi masalah besar.

“Setiap Minggu tetap kami buka jalannya. Gereja itu pun masih dalam tahap penyelesaian,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Perwakilan PT Uway Makmur, Khaeruddin, S.H., M.H., juga memberikan klarifikasi. Ia menyebut bahwa perusahaannya telah mengantongi alokasi lahan sejak 2016, lengkap dengan dua PL dari BP Batam dan perizinan cut and fill serta reklamasi.

“Kami sudah melakukan ganti rugi kepada pihak Benawar Lumbantoruan, yang dulunya menguasai lokasi. Kami tidak mengetahui adanya transaksi dengan pihak jemaat GBKP. Dan yang jelas, kami tidak pernah memblokir akses jemaat ke gereja,” ujar Khaeruddin.

Situasi ini masih menjadi perhatian masyarakat dan para jemaat GBKP yang berharap adanya penyelesaian adil agar aktivitas ibadah dapat berjalan normal kembali tanpa hambatan.(RP)

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain