Connect with us

9info.co.id – Menurunnya kualitas layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Batam turut mendapat perhatian Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), yang juga anggota Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, pihaknya belum akan mengeskalasi masalah memburuknya pelayanan air bersih di Batam, sejak ditangani Badan Usaha (BU) SPAM Batam ke tingkat Dewan Kawasan.

“[Belum ada tindakan]. Kita hanya mengimbau saja, BP Batam pasti akan profesional,” ujar Ansar yang ditemui dalam kegiatan Penganugerahan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, di Hotel Planet Holiday, Batam, Senin (30/01/2023).

Ia menyatakan, untuk mempercayakan pihak BP Batam yang dalam hal ini BU SPAM Batam dapat melakukan evaluasi internal secara menyeluruh, terkait pembenahan masalah air tersebut.

“Ya, soal SPAM Batam kita minta BP Batam fokus tangani dulu, karena itu [air] kebutuhan dasar masyarakat,” terangnya.

Menurut Ansar, BP Batam pasti memiliki langkah-langkah signifikan untuk mengatasi permasalahan air ini.

“Saya percaya BP Batam bisa mencari solusinya segera, dan masyarakat bisa menikmati pelayanan [air] yang baik karena Batam ini kan kota besar, kota metropolis, jangan sampai urusan air dan listrik sampai tidak terselesaikan,” ungkapnya.

Sebelumnya, terkait pelayanan air di Batam mendapat banyak keluhan masyarakat pasca ditangani BU SPAM Batam yang dinaungi BP Batam.

Puncaknya, adanya informasi terkait kenaikan tarif air dan terjadinya pemadaman aliran air yang memakan waktu hingga tiga hari di area terdampak tepatnya kawasan Batam Center dan Nongsa, beberapa waktu lalu.

Hal itu memicu protes dari berbagai kalangan khususnya masyarakat yang menilai buruknya pelayanan SPAM Batam, hingga tak sedikit yang menuntut agar pengelolaan air di Batam dikembalikan ke pihak sebelumnya, PT Adhya Tirta Batam (ATB). (Tim)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Amsakar Dorong Data Akurat Lewat Sensus Ekonomi 2026

Amsakar Dorong Data Akurat Lewat Sensus Ekonomi 2026

9info.co.id | BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat dan terpadu sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (9/4/2026).

‎Menurut Amsakar, data yang tidak sinkron antarinstansi masih menjadi tantangan yang perlu segera diselesaikan. Ia menegaskan, tanpa data yang akurat, arah kebijakan pembangunan berpotensi tidak berjalan selaras.

‎“Perencanaan tanpa data yang akurat ibarat berjalan tanpa arah. Ini yang harus kita benahi bersama,” tegasnya.

‎Ia menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah strategis untuk menghadirkan data yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Amsakar juga mengapresiasi langkah BPS Batam dalam mengoordinasikan persiapan sensus tersebut.

‎Lebih lanjut, ia menilai capaian makro ekonomi Batam saat ini menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Batam bahkan konsisten berada di atas rata-rata nasional, dengan selisih sekitar 1,5 hingga 2 persen.

‎Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto, Batam juga diharapkan mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dinilai sejalan dengan berbagai potensi strategis yang dimiliki daerah tersebut.

‎Batam saat ini memiliki empat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yakni Nongsa Digital Park, Batam Aero Technic, Tanjung Sauh, serta KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam. Selain itu, terdapat 31 kawasan industri dan sekitar 110 galangan kapal yang menjadi tulang punggung sektor industri.

‎“Potensi ini harus didukung dengan data yang kuat agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” ujarnya.

‎Dari sisi regulasi, Amsakar juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam menyelaraskan kebijakan, termasuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025, Nomor 28 Tahun 2025, dan Nomor 47 Tahun 2025, guna memperkuat iklim investasi dan pelayanan perizinan.

‎Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi Batam dapat menembus angka di atas 7 persen pada 2026. Target tersebut, menurutnya, perlu ditopang oleh penguatan sektor industri pengolahan serta dukungan terhadap kemandirian bahan baku dan kelancaran distribusi barang.

‎Sementara itu, Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan pada Mei hingga Agustus 2026 dan mencakup seluruh pelaku usaha, dari skala kecil hingga besar.

‎“Pelaksanaan sensus diawali dengan pengisian kuesioner secara daring oleh pelaku usaha, kemudian dilanjutkan dengan survei lapangan berbasis digital,” jelasnya.

‎Ia mengakui, tantangan utama dalam pelaksanaan sensus adalah menjangkau perusahaan besar. Oleh karena itu, pihaknya berharap dukungan penuh dari Pemerintah Kota Batam dan BP Batam agar partisipasi pelaku usaha dapat berjalan optimal.

‎Melalui pelaksanaan sensus ini, diharapkan tersusun basis data ekonomi yang akurat dan terintegrasi, sehingga mampu memperkuat perencanaan pembangunan serta mendorong Batam menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.(MC).

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain