Connect with us
Wakil Kepala BP Batam Hadiri Entry Meeting BPK, Komitmen Wujudkan Pengelolaan Keuangan Transparan dan Akuntabel

Wakil Kepala BP Batam Hadiri Entry Meeting BPK, Komitmen Wujudkan Pengelolaan Keuangan Transparan dan Akuntabel

More Videos

9info.co.id | JAKARTA – BP Batam menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan kepatuhan Kementerian dan Lembaga Tahun 2024, pada Selasa (4/3/2025).

Waki Kepala BP Batam Li Claudia Chandra hadir langsung dalam pertemuan awal (entry meeting) pemeriksaan hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi BPK per Semester II Tahun 2024 dan Pemberitahuan pemeriksaan Semester I Tahun 2025 di lingkungan DJPKN V.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), bertempat di Auditorium Kantor Pusat BPK RI, Jakarta Pusat dipimpin oleh Anggota V Badan Pemerika Keuangan (BPK) Bobby Adhityo Rizaldi.

Entry Meeting Pemeriksaan berlangsung bagi para entitas yang berada di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, BP Batam, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, BP Kawasan Sabang, dan BPKH Badan Pengelolaan Keuangan Haji.

Entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan kementerian dan lembaga, yang bertujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan.

Kegiatan dihadiri oleh sejumlah Menteri diantaranya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Agama, Nasarrudin Umar.

Li Claudia menjelaskan bahwa BPK RI mengumumkan jika seluruh Kementerian dan Lembaga di lingkungan Ditjen PKN V sampai dengan batas waktu 28 Februari 2025, telah menyampaikan laporan keuangan unaudited Tahun 2024.

Oleh karenanya, BPK memberikan apresiasi kepada Para Menteri dan Pimpinan Lembaga yang telah berkomitmen dan serius dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di masing-masing institusinya, khususnya melalui penyampaian laporan secara tepat waktu.

Ia mengungkapkan dukungan terhadap upaya BPK RI dalam melakukan pemeriksaan dan asistensi dalam melaksanakan bagian integral untuk menciptakan transformasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Terima kasih tentu kepada BPK RI atas upaya dan langkah preventif sekaligus memberikan asistensi kepada para K/L khususnya kami di BP Batam. Hal ini menjadi upaya fundamental dan menjadi bagian penting dari integrasi mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di BP Batam.” Ungkap Li Claudia.

Bersama Kepala BP Batam Amsakar Achmad, Li Claudia menuturkan ia beserta jajaran berkomitmen untuk mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel agar dapat kembali menghadirkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 9 bagi BP Batam.

Wakil Kepala BP Batam yang juga Wakil Wali Kota Batam pun berkomitmen agar seluruh jajaran BP Batam dapat melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi BPK RI untuk menjadi perbaikan di tahun ini.

Hal ini sebagai wujud komitmen kuat untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah yang dikelola dengan lebih baik.

“Untuk mencegah temuan berulang, kami akan mendesiminasikan permasalahan-permasalahan yang dimuat dalam LHP BPK kepada seluruh jajaran, sehingga ke depan kita dapat memitigasi untuk pencegahan permasalahan terulang. Hal ini sesuai dengan masukan dari BPK dan segera kami akan sinkronkan dengan jajaran.” Kata Li Caludia.(DN)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Catatkan Nilai Sempurna, BP Batam Raih Prestasi Tingkat Nasional dalam Pengelolaan JDIH 2026

9info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional melalui pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). BP Batam meraih Peringkat 1 Pengelolaan JDIH Tingkat Nasional Tahun 2026 dengan nilai sempurna 100 dan memperoleh Predikat AA (Istimewa) untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Struktural.

Penilaian JDIH BP Batam oleh Kementerian Hukum dilakukan melalui sistem E-Report kinerja JDIHN berdasarkan empat variabel Utama. Diantaranya pengelolaan dokumen dan informasi hukum; aksesibilitas informasi hukum; integrasi dan sinkronisasi dokumen hukum serta pengembangan layanan JDIH.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran dalam upaya memperkuat tata kelola kelembagaan.

“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama para Pengelola JDIH BP Batam dan unit organisasi BP Batam dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, tertib, dan memberikan kepastian hukum,” ujar Amsakar, Kamis (20/8/2026).

Menurutnya, predikat tersebut menjadi motivasi bagi BP Batam untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum, khususnya dalam memberikan akses informasi yang dibutuhkan masyarakat dan dunia usaha.

“Ke depan, kami akan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi hukum sehingga keberadaan JDIH BP Batam dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan dunia usaha,” kata Amsakar.

Penguatan tata kelola hukum tersebut juga sejalan dengan upaya BP Batam dalam menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif. Reformasi regulasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam memperkuat daya saing Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Sementara itu, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menyampaikan bahwa raihan terbaik nasional dengan nilai 100 dan Predikat AA (Istimewa) merupakan capaian yang patut diapresiasi sekaligus menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga konsistensi dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum BP Batam.

“Kami memastikan bahwa kinerja JDIH BP Batam akan terus meningkat dan berkembang tidak hanya pada pencapaian penghargaan nasional ini saja, namun juga melalui pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang lebih transparan dan berkualitas,” ujar Li Claudia.

Ia menambahkan, capaian tersebut menjadi momentum bagi Biro Hukum selaku Pusat JDIH BP Batam untuk terus memastikan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum tersedia secara optimal dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pemangku kepentingan, investor, serta pelaku usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Dengan raihan tersebut, BP Batam tidak hanya mempertahankan kualitas pengelolaan dokumentasi hukum, tetapi juga memperkuat komitmen untuk menghadirkan tata kelola kelembagaan yang profesional, terbuka, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak. (EI)

 

Continue Reading

Berita Lain

Exit mobile version