9info.co.id – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2022 di Hotel Marriot Harbour Bay, Kamis (21/7/2022).
“Kami bangga BKN memilih Batam menjadi tempat Rakernas Kepegawajan Tahun 2022 ini. Ini bagian dari kebangkitan sektor pariwisata Batam,” ujarnya.
Ia mengatakan, dengan rakornas tersebut, sektor hotel menggeliat setelah 2 tahun Batam menghadapi Covid-19. Ia mengajak semua peserta untuk menikmati keindahan Batam setelah usai mengikuti rakernas.
“Silakan nikmati Batam. Kami punya Jembatan Barelang, masjid terbesar di Sumatera yakni Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah, Masjid Tanjak, dan sejumlah tempat wisata lain,” katanya.
Sekali lagi, Amsakar mengapresiasi terselenggaranya rakornas tersebut. Ia berharap, rakornas mampu menghasilkan terobosan demi kemajuan daerah hingga negara.
“Kami memandang, tata kelola di republik ini tak lepas dari peran ASN saat ini. Bahkan, percepatan pembangunan yang kami lakukan juga tak lepas dari kinerja ASN yang menjadi ujung tombak,” katanya.
Rakernas ini dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Bima Haria Wibisana.
Adapun, tema Rakornas Kepegawaian kali ini adalah “Birokrasi dan Manajemen ASN di Masa Depan”. Kegiatan ini juga akan diselaraskan dengan BKN Award 2022.
Sejumlah narasumber turut serta, baik secara langsung maupun virtual, di antaranya Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini, IT Executif Vice Presiden BCA Fransiscus Kaurrany, Head of People Operation Grab Indonesia Fini Margarina, Faunding ESQ Leadership Center Ary Ginanjar Agustian dan Manager of PMO PT. Pegadaian Persero Muhammad Ananda Rizky Putra.
Rakernas ini diikuti seluruh instansi pemerintah di Indonesia, Rakornas ini ditujukan untuk menyiapkan kebijakan terbaru yang sesuai dengan kondisi terkini dalam manajemen ASN.
Adapun, rakornas tersebut menitik beratkan pada WFA. Menurut Bima, sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen ASN, terutama adaptasi kerja birokrasi terhadap perubahan masa pandemi Covid-19, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengajak seluruh Pengelola Kepegawaian Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah menerapkan Digital Governance secara masif sebagai basis pelayanan birokrasi.
“Termasuk dampaknya pada perubahan sistem kerja ASN ke depan. Hal ini pula yang melatarbelakangi BKN untuk melaksanakan evaluasi pengelolaan manajemen kepegawaian se-Indonesia pada tahun 2022,” ujarnya.
Untuk itu, pergeseran pola manajemen ASN khususnya menyangkut skenario perubahan sistem kerja ASN menjadi isu utama yang diusung BKN melalui Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Kepegawaian bertajuk Perhelatan akbar bagi seluruh Pengelola Kepegawaian ini dihadiri Sekretaris Kementerian PANRB sebagai mitra kerja BKN dan PT. Pegadaian Persero sebagai narasumber yang membawakan pembahasan tentang sistem kerja dan inovasi layanan dari perspektif sektor pemerintahan.
Selain itu, BKN juga melibatkan beberapa perwakilan sektor swasta, di antaranya PT. Bank Central Asia (BCA) dan Grab Indonesia sebagai narasumber dalam rangka knowledge-sharing seputar layanan transformasi digital dan Human Resources (HR) Management.
“Semoga dari hasil rakernas ini bisa bermanfaat bagi Batam maupun Kepri,” katanya.
Pada kesempatan ini BKN juga mengumumkan penghargaan bagi pengelola kepegawaian terbaik melalui BKN Award Tahun 2022 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen instansi pemerintah dalam mendukung kemajuan kinerja birokrasi, khususnya dalam manajemen ASN.
Penghargaan BKN Award diberikan kepada Kementerian/Lembaga/Daerah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkupnya masing-masing, mulai dari aspek pengadaan, proses bisnis kepegawaian, manajemen kinerja, penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), sampai dengan pemanfaatan layanan digital ASN.
Rangkaian perhelatan Rakornas Kepegawaian juga diisi dengan Launching Kartu Pegawai Virtual dan diskusi panel sekaligus tanya-jawab bersama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BKN, yaitu Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, dan Sekretaris Utama BKN. (lsm)
BP Batam Tunda Penyesuaian Tarif Peti Kemas, Tegaskan Komitmen Jaga Daya Saing Logistik dan Iklim Investasi
9info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) memutuskan untuk menunda pemberlakuan penyesuaian tarif layanan peti kemas di Pelabuhan Batam sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.
Langkah strategis ini diambil guna menjaga stabilitas iklim investasi, industri, dan perdagangan di kawasan khusus tersebut.
Keputusan tersebut diambil atas arahan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Candra, setelah mendengar masukan dunia usaha serta mempertimbangkan pentingnya menjaga daya saing Batam sebagai kawasan investasi, industri, dan perdagangan.
Deputi Bidang Investasi BP Batam Fary Francis menegaskan, penundaan ini bukan mengabaikan modernisasi layanan kepelabuhanan melainkan langkah ini diambil agar implementasi kebijakan tarif ke depan dapat berjalan lebih terukur, transparan, dan memberikan nilai tambah yang konkret bagi para pengguna jasa.
“BP Batam ingin memastikan bahwa modernisasi tarif harus berjalan selaras dengan peningkatan kualitas layanan. Setiap penyesuaian biaya wajib dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, proporsional, dan berdampak langsung pada efisiensi di lapangan,” ujar Fary dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/6/2026) di Marketing Center BP Batam.
Menurut Fary, daya tarik investasi Batam saat ini berada pada momentum positif yang harus dipertahankan.
Daya saing Batam tidak hanya bertumpu pada lokasi yang strategis, insentif fiskal, atau kemudahan perizinan, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh prediktabilitas dan efisiensi biaya logistik.
BP Batam menilai bahwa biaya logistik merupakan salah satu variabel penting dalam keputusan investasi.
Beban biaya yang ditanggung pelaku usaha tidak hanya bersumber dari satu komponen tarif resmi, tetapi akumulasi dari layanan terminal, jasa forwarding, pengangkutan (trucking), pengurusan dokumen, biaya sewa gudang (storage), hingga biaya keterlambatan seperti demurrage dan detention.
“Oleh karena itu, fokus kita tidak sekadar melihat besaran tarif resmi, tetapi bagaimana struktur biaya tersebut didistribusikan dari hulu ke hilir. Jangan sampai ada pembebanan tersembunyi yang tidak proporsional dan memberatkan pengguna jasa,” kata Fary menambahkan.
Kebijakan responsif BP Batam ini mendapat respons positif dari komunitas bisnis lokal.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid menilai, penundaan ini membuktikan pemerintah daerah peka terhadap kondisi riil pelaku usaha yang tengah menghadapi tekanan ekonomi global, mulai dari fluktuasi nilai tukar hingga kenaikan harga bahan baku dan energi.
“Penundaan ini menjadi angin segar yang dapat meringankan beban operasional dunia usaha. Daya saing Batam wajib kita jaga bersama, salah satunya melalui efisiensi biaya logistik agar realisasi investasi baru terus bertumbuh,” tutur Rafki.
Ke depan, BP Batam berkomitmen untuk membuka ruang dialog yang lebih intensif dengan operator terminal, asosiasi penasihat hukum/usaha, perusahaan forwarder, serta pengguna jasa.
Evaluasi kebijakan tarif nantinya akan berbasis pada data yang akurat dan dikaitkan langsung dengan standar pelayanan minimal (service level agreement) yang terukur.
“Tujuan besar kita adalah membangun Batam yang jauh lebih maju dan berdaya saing tinggi. Pelabuhan harus berfungsi sebagai motor penggerak investasi, bukan justru menjadi sumber ketidakpastian biaya bagi dunia usaha,” pungkas Fary.
Turut hadir dalam kegiatan, Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan, Sudirman Saad dan Anggota Bidang Pengusaha. (RUD).