Amsakar Achmad menerima Kunjungan Studi Perspektif Mahasiswa Program Studi Profesi Kepamongprajaan IPDN Angkatan VII
9info.co.id – Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menerima Kunjungan Studi Perspektif Mahasiswa Program Studi Profesi Kepamongprajaan IPDN Angkatan VII di Aula Kantor Walikota Batam, Rabu (27/7) sore. Kunjungan tersebut terkait Inovasi Daerah, Dinamika Pemerintahan Daerah Perbatasan, Pemanfaatan IT di Pelayanan Publik.
Wakil Direktur Kemahasiswaan Dr. Mulyadi menyampaikan, kunjungan ini guna mendapatkan cara pandang yang berbeda, terutama dalam hal inovasi penyelenggaraan pemerintahan.
“Kota Batam menjadi karena kami melihat kemajuan kota Batam yang sangat menonjol dibanding kota lain di Indonesia,” kata Mulyadi.
Amsakar Achmad, Wakil Walikota Batam
Sejauh ini, sejumlah hal yang rombonga telah dapat yakni perihal Batam yang menerapkan pendelegasian kewenangan ke kecamatan, pemanfaatan teknologi, strategi mumpuni di lapangan berkaitan ke masyarakat. Momentum ini, ia percaya, salah satunya dari Amsakar akan banyak pengetahuan baru perihal tujuan studi perspektif ini dilakukan.
“Dalam hal ini kami berharap pembelajaran,” harap dia.
Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengaku berbahagia menyambut kedatangan rombongan. Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan salam Wali Kota Batam Muhammad Rudi.
“Tentu kita berharap, mudah-mudahan pertemuan ini membawa kemaslahatan, memperkaya wawasan, saling mengisi dan berbagi informasi,” harap dia.
Lebih lanjut, ia menyebutkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sejatinya bagaimana menghadirkan peran pemerintah di tengah kompleksitas.
“Selalu ada cara untuk lebih baik. Ikhtiar kita menemukan cara itu sehingga kehadiran kita dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya, jika ASN mampu menempatkan posisi tersebut, tentu saja akan menjadi ASN yang andal, hebat serta terpecaya. Ia mengingatkan, bahwa menjadi ASN adalah amanah. Dengan amanah tersebut, tampil melayani harus memberikan yang terbaik.
“Terus berupaya persembahkan yang terbaik dengan memaksimalkan potensi,” ujarnya.
Ia bercerita, bahwa salah satu yang melatarbelakangi dirinya kemudian menjadi pimpinan daerah yakni ingin membuktikan bahwa dari kalangan ASN juga dapat diandalkan.
Gayung bersambut, mendampingi Wali Kota Batam Muhammad Rudi, keduanya terpilih dua periode berturut-turut menjadi pasangan kepala daerah. Sejauh ini, berbagai lompatan pembangunan terus dilakukan. Juga tak menanggalkan urusan yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
“Alhamdulilah selesai juga, karena kata kuncinya selalu ada cara untuk menjadi bisa,” imbuhnya.
Tak ayal, Batam kian menjadi contoh dan mendapat apresiasi berbagai pihak. Dari sekian banyak apreasiasi tersebut seperti kualitas IPM Batam merupakan tertinggi di Kepri dan posisi 5 se-Sumatera. Walau diterpa pandemi, ekonomi Batam pada 2021 juga tumbuh hingga 4,75 persen.
Terbaru yakni sejumlah penghargaan pada Rakornas Kepegawaian. Serta kerap mendapat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, MPP Batam juga termahsyur dan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. (lsm)
Tim Peduli Isenabasa Temui Amsakar, Dugaan Pengalihan Aset 2,3 Hektare Bikin Kepala BP Batam Terkejut
9info.co.id | BATAM – Upaya memperjuangkan aset Yayasan Isenabasa Barelang terus dilakukan. Sebagai tindak lanjut penyelamatan aset yang diduga telah dialihkan kepada pihak lain, Tim Peduli Isenabasa melakukan audiensi dengan Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, pada Jumat (24/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Tim Peduli Isenabasa memaparkan kronologi dugaan pengalihan lahan seluas sekitar 2,3 hektare di kawasan Batam Centre yang sejak awal dialokasikan Otorita Batam untuk pembangunan kawasan budaya lima sub-etnis Batak.
Menurut perwakilan Tim Peduli Isenabasa Jhonson Fidoli Sibuea, Amsakar Achmad mengaku terkejut setelah menerima penjelasan mengenai dugaan beralihnya aset Yayasan Isenabasa kepada yayasan lain.
Tim Peduli Isenabasa pun meminta Kepala BP Batam agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut serta merekomendasikan langkah-langkah administrasi untuk mengembalikan aset yang dinilai merupakan hak Yayasan Isenabasa Barelang.
Dalam audiensi itu, tim juga menyampaikan hasil penelusuran yang menemukan adanya perubahan data alokasi lahan yang semula tercatat atas nama Yayasan Isenabasa Barelang menjadi atas nama Yayasan Yonkenedia.
Perubahan tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas proses administrasi yang dilakukan.
”Kami mempertanyakan legalitas pengalihan lahan tersebut. Peralihannya diduga dilakukan tanpa melalui prosedur resmi dan tanpa sepengetahuan pengurus Yayasan Isenabasa,” ujar perwakilan Tim Peduli Isenabasa.
Berdasarkan data yang dimiliki, Yayasan Isenabasa Barelang sebelumnya memperoleh Penetapan Lokasi (PL) Nomor 2820090151.C1 yang diterbitkan pada 29 Mei 2008 dengan luas 21.928 meter persegi.
Namun, berdasarkan data terbaru, lahan tersebut tercatat menggunakan PL Nomor 224092123 atas nama Yayasan Yonkenedia, dengan peruntukan rumah tapak seluas 12.885 meter persegi, fasilitas sosial swasta/BUMN seluas 5.870 meter persegi, serta kawasan komersial seluas 1.996 meter persegi.
Perwakilan Tim Peduli Isenabasa lainya, Wirya, menjelaskan bahwa lahan yang berada di belakang Perumahan Puri Legenda, Batam Centre, sejak awal diperuntukkan sebagai kawasan perkampungan budaya lima sub-etnis Batak, yakni Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, serta Mandailing/Angkola, berikut pembangunan gedung serbaguna sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat Batak di Batam.
”Ketika kami melakukan pengecekan, ternyata data kepemilikan lahan telah berubah. Kami menduga telah dialihkan kepada Yayasan Yonkenedia,” katanya.
Polemik semakin berkembang setelah muncul informasi bahwa Ketua Pembina Yayasan Yonkenedia diduga merupakan orang yang sama dengan Ketua Pembina Yayasan Isenabasa Barelang.
Wirya juga menegaskan bahwa dokumen asli alokasi lahan yang diterbitkan Otorita Batam hingga kini masih berada dalam penguasaan Sekretaris Yayasan Isenabasa Barelang, Sabar Malau.
Karena itu, pihaknya mempertanyakan bagaimana proses pengalihan administrasi dapat dilakukan apabila dokumen asli tidak pernah diserahkan.
”Bagaimana mungkin aset yayasan dialihkan tanpa sepengetahuan pembina, pengurus maupun pengawas? BP Batam perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai proses administrasi tersebut. Mengapa pengalihan dapat dilakukan tanpa penarikan dokumen asli yang sah dari kami,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan memperjuangkan aset tersebut, para tokoh dan perwakilan lima sub-etnis Batak di Kota Batam telah membentuk Tim Peduli Isenabasa.
Tim ini bertugas menelusuri seluruh proses administrasi dan legalitas pengalihan lahan serta menyiapkan langkah hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
”Langkah ini kami lakukan untuk menyelamatkan aset yang sejak awal diberikan Otorita Batam untuk kepentingan sosial masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu,” ujar Wirya.
Didampingi tim kuasa hukum Yayasan Isenabasa Barelang, pihaknya juga mengungkap adanya dugaan unsur mens rea atau niat jahat dalam proses penguasaan aset tersebut. Namun, mereka menyerahkan pembuktian dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BP Batam maupun Yayasan Yonkenedia belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pengalihan lahan tersebut.
Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. (Tim)