Connect with us

9info.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin Hamid menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perempuan Tani HKTI Kota Batam Periode 2022-2027 di Golden Prawn, Selasa (19/7).

Ia mengajak seluruh unsur Perempuan Tani HKTI untuk bersyukur, karena acara pelantikan DPC Perempuan Tani HKTI Kota Batam dapat terselenggara dan dapat dihadiri secara bersama-sama.

Pada kesempatan ini, Jefridin juga menyampaikan salam Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang juga Kepala BP Batam tak bisa hadir karena ada tugas lain. Mewakili Walikota, Jefridin mengucapkan selamat kepada pengurus yang telah dilantik.

“Beliau tidak bisa hadir karena saat ini beliau berada di luar kota. Saya di perintahkan untuk hadir menyaksikan pelantikan ini dan menyampaikan beberapa pesan beliau,” ucap Jefridin.

Selanjutnya, senada dengan yang disampaikan para pengurus Perempuan Tani HKTI maupun pengurus HKTI, sejatinya Batam bukan daerah pertanian. Batam dikembangkan sebagai daerah industri perdagangan, alih kapal dan pariwisata.

“Sementara kebutuhan bahan pangan kita luar biasa,” ucap Jefiridin yang juga Ketua Harian Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam.

Setiap tahun, bahan pangan kerap menyumbang inflasi, seperti bayam dan cabai. Ia mendorong Perempuan Tani HKTI dan HKTI mengambil bagian dalam persoalan ini. Seperti diketahui, Batam bukan daerah pertanian untuk itu pihaknya mendorong urban farming ,seperti hidroponik.

“Dengan adanya organisasi ini dan komitmen nya, bertani bukan hanya langsung di atas tanah. Ini bagus sekali dan bisa disejalankan dengan pembuatan pupuk dari sisa makanan kita dari rumah,” imbuhnya.

Jefridin mendorong, Perempuan Tani HKTI berkoordinasi dengan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Batam yang juga masuk dalam jajaran pembina. Seperti diketahui, GOW Batam yang kini dipimpin Marlin Agustina Rudi yang juga Wakil Gubernur Kepri sedang giatnya memiliki program pilah sampah.

“Pengurus yang baru di lantik kalau bisa dalam waktu dekat adakan audiensi dengan beliau, untuk melaraskan program, kalau itu dilakukan pasti banyak faedahnya,” harap dia.

Penyelarasan ini akan membantu pengurangan sampah untuk di bawa ke TPA. Sampah organik dapat dijadikan pupuk, sementara sampah non organik dapat didaur ulang dan mendatang manfaat ekonomi.

“Ini juga dijalankan oleh Ibu Marlin melalui program-programnya di TP PKK juga,” kata Jefdirin.

Sementara itu, sejatinya Batam memiliki rencana menyiapkan satu pulau untuk pertanian, ini akan tetap menjadi fokus Pemko Batam namun belum terealisasi dalam waktu dekat.

Sementara itu, sudah mahsyur diketahui pembangunan Batam kini gencar dilakukan dari akses, bandara, pelabuhan dan lain sebagainya tanpa melupakan urusan kemasyarakatan lainnya. Ia mengajak semua pihak untuk andil menyukseskan berbagai lompatan pembangunan.

“Sebagai daerah industri dan pariwisata juga perdagangan, jalan Batam memang harus bagus. Kalau tidak, investor nggak mau masuk dan wisatawan tidak akan mau datang. Jadi mari sukseskan pembangunan Batam,” ajaknya. (lsm)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Camat Sagulung dan DPRD Batam Tanggapi Keluhan Jemaat GBKP Terkait Penutupan Akses Gereja

Camat Sagulung dan DPRD Batam Tanggapi Keluhan Jemaat GBKP Terkait Penutupan Akses Gereja

9info.co.id | BATAM – Ratusan jemaat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) yang berada di Jalan Trans Barelang, Kota Batam, mengeluhkan penutupan akses jalan menuju lokasi ibadah mereka. Akses utama ke gereja dipagar oleh pihak pengembang PT Renggali, sehingga menghambat para jemaat dalam menjalankan ibadah mingguan.

Merespons keluhan tersebut, Camat Sagulung Muhammad Hafiz menyatakan pihaknya telah turun langsung ke lapangan bersama unsur Muspika dan anggota DPRD Kota Batam dari Komisi I dan Komisi III, Kapolsek, Babinsa, Lurah, Ketua RT, serta pihak pengembang untuk meninjau dan mendengarkan laporan dari warga.

“Kita sudah cek ke lapangan bersama tim dan mendengar langsung permasalahannya. Intinya, kita akan upayakan kembali mediasi antara pengembang dan pengurus rumah ibadah, terutama terkait sagu hati yang dimohonkan. Sementara menunggu mediasi, kami meminta agar akses tetap dibuka agar jemaat tetap bisa beribadah,” ujar Hafiz.

Senada dengan itu, anggota DPRD Batam Komisi III, Jamson Silaban, S.H., menyampaikan bahwa pihak legislatif turut memfasilitasi pemanggilan dua pengembang, yakni PT Renggali dan PT Uway Makmur, guna mencari solusi atas persoalan ini.

“Kita minta agar masalah ini diselesaikan secara kepala dingin, bukan dengan saling menyalahkan. Kita berharap ada jalan tengah yang bisa diterima semua pihak,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Ketua Majelis GBKP, Elieser Fernando Tarigan, mengungkapkan gereja tersebut telah digunakan selama tiga tahun oleh sekitar 150 kepala keluarga. Ia menyampaikan harapan besar kepada pihak pengembang untuk mengembalikan akses jalan menuju rumah ibadah tersebut.

“Kami sangat bermohon kepada PT Renggali agar membuka kembali akses untuk kami beribadah. Gereja ini bukan baru kemarin berdiri, sudah tiga tahun lebih kami gunakan,” kata Elieser.

Pihaknya juga meminta perhatian dari PT Uway Makmur selaku pemilik alokasi lahan. Ia berharap ada solusi berupa kemungkinan pembelian lahan atau relokasi yang tidak jauh dari lokasi saat ini.

“Kami terbuka untuk berdiskusi. Kalau bisa membeli lahannya, kami siap. Atau, kalau perlu diberikan lahan pengganti di sekitar sini juga tidak masalah, asal akses kami tidak terganggu,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan PT Renggali, Toto, menyampaikan bahwa pihaknya telah membuka akses jalan setiap hari Minggu, dan menurutnya, hal tersebut seharusnya tidak menjadi masalah besar.

“Setiap Minggu tetap kami buka jalannya. Gereja itu pun masih dalam tahap penyelesaian,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Perwakilan PT Uway Makmur, Khaeruddin, S.H., M.H., juga memberikan klarifikasi. Ia menyebut bahwa perusahaannya telah mengantongi alokasi lahan sejak 2016, lengkap dengan dua PL dari BP Batam dan perizinan cut and fill serta reklamasi.

“Kami sudah melakukan ganti rugi kepada pihak Benawar Lumbantoruan, yang dulunya menguasai lokasi. Kami tidak mengetahui adanya transaksi dengan pihak jemaat GBKP. Dan yang jelas, kami tidak pernah memblokir akses jemaat ke gereja,” ujar Khaeruddin.

Situasi ini masih menjadi perhatian masyarakat dan para jemaat GBKP yang berharap adanya penyelesaian adil agar aktivitas ibadah dapat berjalan normal kembali tanpa hambatan.(RP)

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain