Connect with us
Ketua Umum Pikori BP Batam dan Ketua JarNas Anti TPPO Sepakat Lawan Perdagangan Orang di Kepri

Ketua Umum Pikori BP Batam dan Ketua JarNas Anti TPPO Sepakat Lawan Perdagangan Orang di Kepri

More Videos

9Info.co.id | BATAM – Ketua Umum Pikori BP Batam, Marlin Agustina Rudi hadiri pertemuan dengan Ketua Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (JarNas TPPO), Rahayu Saraswati dan rombongan pada Rabu (31/7/2024) di Kelong Baba Seafood Restaurant.

Rahayu Saraswati yang didampingi Romo Paschal serta para aktivis dari seluruh Indonesia dalam pertemuan ini turut membahas berbagai issue mengenai tindak pidana perdagangan orang serta berbagai upaya pencegahannya.

“Terima kasih kepada JarNas Anti TPPO yang terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya TPPO khususnya di Batam, mengingat kawasan ini adalah salah satu pintu masuk internasional di Indonesia,” ujar wanita yang juga seorang Wakil Gubernur Kepulauan Riau ini.

“Dengan kehadiran Mba Sara (sapaan akrab Rahayu Saraswati) selaku Ketua JarNas Anti TPPO yang memotivasi kita di daerah, semoga kita bisa terus bergerak dalam memberikan rasa aman bagi saudara-saudara kita khususnya perempuan yang ingin bekerja di luar negeri,” imbuhnya.

Sejalan dengan yang telah disampaikan Marlin, Ketua JarNas Anti TPPO, Rahayu Saraswati menekankan pentingnya sinergi seluruh stakeholder di setiap daerah untuk mencegah kasus yang kerap menimpa perempuan dan anak di Indonesia ini.

“Untuk mencegah terjadinya TPPO secara berkelanjutan, upaya ini memerlukan kolaborasi dengan seluruh stakeholder baik pemerintah, lembaga masyarakat, sektor swasta, akademisi, hingga rekan-rekan media,” terang Sara.

Dalam kesempatan ini, Sara turut mengapresiasi komitmen Ketua Umum Pikori BP Batam beserta jajaran dalam mendukung langkah pencegahan TPPO khusunya di Batam dan Kepulauan Riau.

“Terima kasih atas dukungan Ibu Marlin Agustina melalui pertemuan ini, kami akan terus hadir dan melawan segala bentuk TPPO terhadap anak-anak Bangsa Indonesia,” tegas Sara.

Turut hadir dalam pertemuan ini, Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol, Ariastuty Sirait; Kabinda Kepri, Brigjen Bonar Panjaitan; serta beberapa Pejabat Tingkat III dan IV di lingkungan BP Batam. (MI)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

PLN Batam Tegaskan Komitmen Transparansi dan Pemenuhan Hak Pelanggan Pasca-Gangguan Kelistrikan Batam–Bintan

9info.co.id | BATAM – PT PLN Batam memahami berbagai masukan dan aspirasi pelanggan terkait pemberian kompensasi atas gangguan pasokan listrik yang terjadi di wilayah Batam dan Bintan pada 12 Oktober 2026 lalu. Perusahaan menyadari bahwa gangguan tersebut telah berdampak pada aktivitas masyarakat, dunia usaha, serta berbagai sektor pelayanan publik.

Manager Komunikasi dan Humas PLN Batam, Vidya Kartika, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Berbagai masukan yang disampaikan masyarakat menjadi perhatian perusahaan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan keandalan sistem kelistrikan.

“Terkait pemberian kompensasi, PLN Batam menjelaskan bahwa mekanisme dan perhitungannya mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN Batam, serta Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 0023.K/DIR/2017,” ujar Vidya.

Vidya menambahkan, dalam ketentuan tersebut, pemberian kompensasi didasarkan pada pencapaian indikator Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang telah ditetapkan. Besaran kompensasi dihitung berdasarkan ketentuan dan parameter yang berlaku dengan mempertimbangkan kategori layanan pelanggan.

Bagi pelanggan reguler pascabayar, kompensasi diberikan dalam bentuk pengurangan tagihan sesuai formula yang ditetapkan. Sementara bagi pelanggan prabayar, kompensasi diberikan melalui penambahan energi listrik dalam bentuk token dengan nilai yang setara sesuai ketentuan. Adapun pelanggan layanan khusus atau business-to-business (B2B) mengikuti mekanisme kompensasi berdasarkan jenis layanan dan perjanjian yang berlaku.

Proses perhitungan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi data dan indikator mutu pelayanan melalui sistem administrasi pelayanan perusahaan. Dengan mekanisme tersebut, pemberian kompensasi dilaksanakan secara terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, PLN Batam memahami bahwa kepercayaan pelanggan tidak hanya dibangun melalui pemenuhan kewajiban kompensasi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas dan keandalan pasokan listrik. Oleh karena itu, perusahaan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan, penguatan infrastruktur, serta penyempurnaan langkah-langkah pengamanan dan mitigasi risiko gangguan.

PLN Batam berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat komunikasi dengan pelanggan, serta menjadikan setiap masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

“Terkait kompensasi ini, kami juga sangat terbuka dan pelanggan dapat melihat langsung besarannya di aplikasi bright by PLN Batam, situs resmi kami, atau mendatangi Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) di Baloi, Nagoya, Tiban, dan Batu Aji,” tutup Vidya. (Tim).

Continue Reading

Berita Lain

Exit mobile version