Connect with us

9info.co.id | BATAM – Polda Kepulauan Riau resmi menggelar Operasi Zebra Seligi 2026 sebagai upaya meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya. Operasi kepolisian kewilayahan tersebut berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026.

Dimulainya operasi ditandai dengan Apel Gelar Pasukan di Lapangan Polda Kepri, Senin (16/11/2026), yang dipimpin langsung Kapolda Kepri Irjen Pol. Suhendri, S.H., S.I.K., M.PSDM.

Apel tersebut turut dihadiri Irwasda Polda Kepri, para pejabat utama Polda Kepri, perwakilan Detasemen Polisi Militer 1/6 Batam Mayor Cpm Helmi Budiman, Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Provinsi Kepri Rikka Inri Dalosa, S.Si.Apt., MBA., serta sejumlah perwakilan instansi pemerintah daerah dan lembaga terkait.

Mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Ciptakan Lalu Lintas Tertib, Aman, Lancar dan Berkeselamatan”, Operasi Zebra Seligi 2026 menitikberatkan pada upaya membangun kesadaran hukum dan budaya tertib berlalu lintas melalui sinergi Polri, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat.

Dalam amanatnya, Kapolda Kepri menegaskan bahwa operasi tersebut tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelanggar lalu lintas. Sebaliknya, pendekatan edukasi dan pencegahan menjadi prioritas utama guna menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan raya.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolda Kepri saat doorstop. Ia menjelaskan, pelaksanaan Operasi Zebra Seligi 2026 mengedepankan kegiatan preemtif sebesar 30 persen, preventif 60 persen, dan penegakan hukum sebesar 10 persen.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa langkah edukasi, sosialisasi, dan pencegahan lebih diutamakan dibandingkan penindakan hukum. Dengan demikian, masyarakat diharapkan semakin disiplin berlalu lintas bukan semata-mata karena takut dikenakan sanksi, melainkan atas kesadaran untuk melindungi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

“Keberhasilan operasi ini bukan dilihat dari seberapa banyak kegiatan yang kita laksanakan atau pelanggaran yang kita tindak, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Harapan kita, masyarakat dapat berangkat dan kembali ke rumah dengan aman dan selamat,” ujar Kapolda Kepri.

Kapolda juga menjelaskan bahwa sasaran operasi meliputi sejumlah titik rawan kecelakaan, lokasi dengan tingkat pelanggaran lalu lintas tinggi, serta kawasan yang berpotensi mengalami kemacetan.

Meski mengedepankan pendekatan persuasif, petugas tetap akan melakukan penegakan hukum secara humanis dan profesional terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

Kepada seluruh personel yang terlibat, Kapolda Kepri menginstruksikan agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis, serta meningkatkan kepekaan terhadap dinamika situasi di lapangan.

Selain itu, personel diminta memperkuat koordinasi dan sinergi lintas instansi serta menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas.

Melalui Operasi Zebra Seligi 2026, Polda Kepri menargetkan meningkatnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, menurunnya angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas, sekaligus terciptanya situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang kondusif di wilayah Kepulauan Riau.

Terpisah, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., mengajak masyarakat untuk turut menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif.

Ia juga mengingatkan masyarakat bahwa Polda Kepri menyediakan Layanan Kepolisian 110 yang beroperasi selama 24 jam dan bebas pulsa. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meminta bantuan maupun menyampaikan pengaduan terkait permasalahan kepolisian.

Polda Kepri berharap melalui pelaksanaan Operasi Zebra Seligi 2026, budaya tertib berlalu lintas semakin tumbuh di tengah masyarakat sehingga keselamatan pengguna jalan dapat terjaga dan angka kecelakaan lalu lintas dapat terus ditekan. (Tim).

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Reses di Pancur Tower, Jimmi Siburian Tampung Aspirasi Warga: Dari Infrastruktur hingga Bansos dan Kenakalan Remaja

Reses di Pancur Tower, Jimmi Siburian Tampung Aspirasi Warga: Dari Infrastruktur hingga Bansos dan Kenakalan Remaja

9info.co.id | BATAM – Anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi Partai Golkar, Jimmi Siburian, kembali turun langsung ke tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi dan mendengarkan berbagai keluhan warga. Kali ini, kegiatan reses digelar di kawasan Pancur Tower, RT 03/RW 10, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Camat Sei Beduk dan Lurah Duriangkang, serta perangkat RT dan masyarakat setempat. Sejumlah persoalan disampaikan warga, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur lingkungan, pelayanan sosial, hingga persoalan kenakalan remaja.

Dalam dialog tersebut, warga RT 03 menyampaikan beberapa usulan prioritas, di antaranya renovasi Posyandu, pengadaan laptop untuk menunjang kegiatan pelayanan Posyandu, semenisasi fasilitas umum (fasum), serta semenisasi jalan lingkungan.

Selain itu, Ketua RT 03, Tio Ananda Saragih, secara khusus meminta perhatian Jimmi Siburian terkait pembangunan tanggul atau batu miring pada saluran parit.

Menurutnya, pembangunan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi luapan air ketika musim hujan tiba, sehingga air tidak sampai masuk dan menggenangi permukiman warga.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Jimmi Siburian menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan dan mengupayakan realisasi kebutuhan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur lingkungan.

Ia menegaskan, setiap usulan harus didukung legalitas dan kelengkapan administrasi yang jelas agar proses pengajuan hingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan.

“Pada prinsipnya, aspirasi masyarakat akan kita tampung dan perjuangkan. Yang penting, legalitas serta administrasinya harus jelas agar bisa ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ungkap Jimmi.

Tidak hanya persoalan pembangunan, warga juga menyampaikan keresahan terkait kenakalan remaja, termasuk potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Jimmi menyatakan kesiapannya untuk menghadirkan Badan Narkotika Nasional (BNN) guna memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kalangan generasi muda.

Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan warga agar sosialisasi dapat berjalan efektif dan mendapat dukungan masyarakat setempat.

“Kalau warga sudah siap, kita akan upayakan menghadirkan BNN untuk memberikan edukasi tentang bahaya narkoba. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat,” tegasnya.

Perhatian terhadap Bansos Anak Disabilitas dan Stunting

Persoalan bantuan sosial (bansos) juga menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut. Warga menyampaikan keluhan terkait penanganan bantuan bagi keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas maupun anak dengan kondisi stunting.

Menanggapi keluhan itu, Camat Sei Beduk dan Lurah Duriangkang memberikan respons positif serta membuka ruang komunikasi bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan pendampingan.

Keduanya menyampaikan bahwa warga yang merasa proses penanganan atau pelayanan bantuan sosial berjalan lambat dapat langsung menghubungi pihak kecamatan maupun kelurahan untuk memperoleh tindak lanjut.

Jimmi Siburian juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan persoalan tersebut kepadanya apabila mengalami kendala dalam proses pengurusan bantuan sosial.

Ia meminta agar setiap persoalan yang dihadapi warga dikomunikasikan sehingga dapat dicarikan solusi bersama dengan instansi terkait.

Konsisten Turun Menyerap Aspirasi Masyarakat

Sebagai politisi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3, Jimmi Siburian dikenal aktif turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi, khususnya di wilayah Kecamatan Sei Beduk dan Nongsa.

Melalui kegiatan reses, ia berupaya menjadikan pertemuan langsung dengan masyarakat sebagai ruang untuk mengetahui kebutuhan, mendengar keluhan, sekaligus menginventarisasi persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.

Reses di Pancur Tower tersebut menjadi salah satu wadah bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan lingkungannya secara langsung kepada wakil rakyat.

Jimmi berharap komunikasi antara masyarakat, perangkat lingkungan, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan DPRD terus terjalin agar berbagai persoalan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.

Baginya, penyerapan aspirasi bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian dari upaya menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah. (Mat)

Continue Reading

Berita Lain