Connect with us

9info.co.id – Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah berkunjung ke Istana Merdeka, Jakarta dan diterima langsung Presiden Joko Widodo, Senin (30/01/2023).

Kunjungan silaturahim tersebut sekaligus untuk menyampaikan undangan Muktamar PP Pemuda Muhammadiyah pada 21-24 Februari 2023 mendatang di Balikpapan, Kalimantan Timur.

“Jawaban bapak presiden insya Allah hadir dan kami mengucapkan terima kasih atas rencana kehadiran beliau, semoga tidak ada halangan,” ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto memberikan keterangan usai pertemuan.

Dijelaskan, Kota Balikpapan dipilih sebagai lokasi Muktamar karena PP Pemuda Muhammadiyah ingin agar proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat dilihat langsung para peserta dan tamu undangan yang hadir.

Selain itu, melalui pemilihan lokasi tersebut PP Pemuda Muhammadiyah juga ingin menunjukkan dukungan dan komitmen terhadap pembangunan IKN.

“Ingin menunjukkan bahwa ini adalah harapan dan ini adalah cita-cita yang harus didukung, tidak hanya karena pak presiden yang memberikan kebijakannya, tapi karena ada harapan yang sangat besar,” ungkap Sunanto.

Menurutnya, PP Pemuda Muhammadiyah menyatakan akan terus mendorong dan mendukung pembangunan IKN. Meski demikian, PP Pemuda Muhammadiyah berharap pembangunan IKN dapat terus berkelanjutan.

“Pak presiden menyampaikan bahwa pembangunan ini tidak hanya cita-cita pak presiden, tapi memang cita-cita anak bangsa yang sudah lama dicita-citakan. Saya hanya mewujudkan dan mungkin bisa jadi tidak hanya saat ini harus selesai, tapi harus berkelanjutan,” tutur Sunanto mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo.

Pemuda Negarawan

Seluruh Anggota Pemuda Muhammadiyah berharap kehadiran Presiden Jokowi Widodo dalam Muktamar yang mengambil tema utama ‘Pemuda Negarawan Harmoni Memajukan Bangsa’ tersebut, agar dapat menambah motivasi dan harmoni bagi para kader organisasi kemasyarakatan ini.

“Jadi, kalau sudah menjadi Pemuda Negarawan maka dengan kehadiran bapak presiden menjadi lengkap sudah, harmoni kebangsaan kita,” ucap Sunanto.

Dalam kesempatan tersebut juga dipaparkan sejumlah agenda muktamar yang dimulai dari tanwir, pembukaan, laporan pertanggungjawaban, gala dinner, pemilihan pimpinan, hingga pameran usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM). Bahkan, acara gala dinner yang akan digelar di IKN direncanakan akan mendapatkan rekor dari MURI.

“Gala dinner itu yang rencana kami insya Allah menjadi salah satu pemecah rekor MURI pertama di Indonesia karena memang kami harapkan tidak hanya jumlah, tapi waktu yang pas untuk pertama kali kita menyelenggarakan itu,” ujar Sunanto.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sedangkan dari Pemuda Muhammadiyah, selain Ketua Umum Pimpinan Pusat Sunanto, juga Sekretaris Jenderal Zulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Sekretaris Jenderal Andrian Noor dan Ketua Kemaritiman PP Pemuda Muhammadiyah Dedi Irawan.  ( Int )

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Pengamanan Sekolah Terintegrasi Merah Putih Berlangsung Humanis, Petugas Cegah Situasi Memanas

ARIASTUTY SIRAIT

9info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam memastikan kegiatan yang berlangsung di kawasan pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih di Rempang pada Kamis (13/8/2026), merupakan bagian dari pengamanan dan pengawalan proses pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih.

Kehadiran personel di lokasi dalam rangka menjaga keamanan kawasan, memastikan aktivitas pembangunan berjalan tertib, serta mencegah terjadinya gesekan antara petugas dan masyarakat.

BP Batam menegaskan kegiatan tersebut bukan merupakan penggusuran sebagaimana narasi yang berkembang dan disampaikan oleh sejumlah pihak.

Personel yang bertugas di lokasi melakukan pengamanan dan pengawalan, dengan mengedepankan sikap persuasif, pengendalian diri, serta tidak melakukan tindakan provokatif.

Sekolah Terintegrasi Merah Putih tersebut dibangun di atas lahan Hak Pengelolaan (HPL) BP Batam seluas 18,5 hektare. Sebelum diterbitkannya HPL atas lahan tersebut, BP Batam telah melaksanakan proses penanganan terhadap empat pihak yang menyampaikan klaim atas lahan dimaksud, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Dari empat klaim tersebut, dua di antaranya telah ditindaklanjuti, sementara dua pihak lainnya hingga saat ini belum menyampaikan dokumen pendukung yang diperlukan untuk proses verifikasi.

Dalam proses penanganannya, BP Batam telah membuka ruang komunikasi dan dialog dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Sejumlah pertemuan dan tatap muka telah dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh informasi dan dokumen yang diperlukan, sekaligus memastikan setiap klaim dapat ditangani secara objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, hingga saat ini proses verifikasi terhadap dua klaim tersebut belum dapat dilanjutkan karena dokumen pendukung yang diperlukan belum disampaikan kepada BP Batam.

BP Batam tetap menghormati hak setiap pihak untuk memperoleh kepastian dan menyelesaikan persoalan sesuai dengan mekanisme yang tersedia. Apabila diperlukan, pihak yang bersangkutan juga dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, BP Batam memastikan setiap klaim yang disampaikan tetap mendapatkan ruang untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan kehadiran personel pengamanan di lokasi merupakan bagian dari dukungan BP Batam terhadap pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih di Rempang.

“Petugas difokuskan untuk menjaga keamanan kawasan pembangunan sehingga proses pekerjaan dapat berjalan dengan tertib.” jelasnya, Selasa (18/8/2026).

Ia menegaskan, sejak awal seluruh personel telah diarahkan hanya untuk melakukan pengawalan dan pengamanan pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih.

Dalam perkembangan pada Kamis (13/8/2026), situasi di lokasi sempat diwarnai tindakan dari dua peserta aksi yang berupaya membuka pakaian. Kondisi tersebut segera direspons secara persuasif oleh personel pengamanan perempuan dengan memberikan kain penutup.

Ariastuty menjelaskan, tindakan itu dilakukan untuk menjaga privasi dan martabat perempuan tersebut, sekaligus mencegah bagian tubuhnya terekspos di ruang publik maupun terekam kamera.

“Kami memang telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya situasi itu dengan menyiapkan kain jarit untuk digunakan sebagai penutup. Kain tersebut kemudian digunakan untuk menutupi tubuh peserta aksi,” jelasnya.

Ia menekankan, tindakan petugas tersebut bukan untuk menghadapi ataupun membatasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Sebaliknya, langkah itu dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap privasi, martabat, dan kehormatan peserta aksi.

“Langkah tersebut dilakukan semata-mata sebagai bentuk perlindungan terhadap privasi, martabat, dan kehormatan peserta aksi, serta untuk mencegah kondisi tersebut semakin terbuka atau terdokumentasikan secara visual,” terang Ariastuty.

Situasi tersebut sempat dipersepsikan sebagai aksi saling dorong. Namun, BP Batam menjelaskan bahwa tindakan petugas pada saat itu diarahkan untuk mencegah tubuh peserta aksi semakin terbuka sekaligus menjaga agar situasi tidak berkembang menjadi ketegangan yang lebih besar.

“Sikap tersebut juga merupakan bagian dari arahan pimpinan yang mengedepankan pengendalian diri dan pendekatan persuasif,” tuturnya.

Ariastuty menambahkan, perbedaan pandangan yang muncul di lapangan tidak mengubah pendekatan BP Batam dalam menjalankan tugas. Personel tetap diminta menahan diri, menjaga keamanan kawasan, serta memastikan proses pengawalan pembangunan berlangsung secara tertib.

“Yang dilakukan petugas pada 13 Agustus 2026 adalah pengamanan dan pengawalan kegiatan pembangunan. Kami memastikan seluruh personel bekerja sesuai tugasnya dengan mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan menjaga situasi tetap kondusif,” tegasnya.

BP Batam juga memastikan penanganan terhadap klaim masyarakat dilakukan melalui mekanisme yang tersedia.

Di sisi lain, BP Batam terus membuka ruang komunikasi dan dialog dengan dua warga bersangkutan. Setiap proses penyiapan lahan dilakukan dengan mengedepankan ketentuan hukum, verifikasi dokumen, serta penyelesaian secara terukur.

Dengan tetap memastikan pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan Rempang-Galang. (EI)

 

Continue Reading

Berita Lain