Connect with us

9info.co.id – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam mulai melakukan pengawasan rutin terhadap perusahaan rokok. Disperindag berkoodinasi dengan pihak Bea Cukai Batam untuk melakukan pengawasan ke pabrik-pabrik rokok yang ada.

“Sejak adanya rakor pemberantasan rokok ilegal, Disperindag langsung turun melakukan pengawasan secara langsung,” kata Sekretaris Disperindag Batam Ghufron Roni di ruang kerjanya, pada Senin 1 Agustus 2022.

Ghufron memaparkan, Disperindag bersama dengan Bea Cukai sudah turun sebanyak tiga kali dan total tujuh pabrik sudah dipantau. Tim juga menyaksikan secara langsung proses produksi rokok.

“Kita melihat tahapan-tahapan produksi rokok dari awal hingga selesai dipacking. Untuk sementara belum ditemukan kejanggalan,” kata Ghufron.

Ia menjelaskan pada tahapan awal pengawasan ini sejak diamanahkan ke Disperindag, pihaknya tetap memberikan pembinaan untuk mematuhi peraturan.

Nantinya jika ada temuan berupa rokok ilegal, seperti tidak memakai pita cukai, kemasan ekspor tapi beredar di Batam bahkan pita cukai tidak sesuai dengan peruntukannya, hal tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim. (lsm)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Upaya Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, BP Batam Undang LAN RI Gelar Bimtek

Upaya Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, BP Batam Undang LAN RI Gelar Bimtek

9Info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Biro Hukum dan Organisasi menggelar Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan Publik pada Rabu (4/12/2024) di IT Centre BP Batam.

Dibuka oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Idul Priady, kegiatan yang di ikuti oleh perwakilan dari seluruh Unit Kerja di lingkungan BP Batam ini menghadirkan narasumber Analis Kebijakan Ahli Muda Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Muhammad Syafiq dan Adhitya Budi Laksana.

Idul Priady dalam sambutannya menjelaskan bahwa penyusunan Standar Pelayanan Publik akan sangat bermanfaat bagi instansi selaku pemberi layanan sekaligus juga terhadap masyarakat dan pelaku usaha selaku penerima layanan.

“Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara jelas telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang diperkuat dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan,” terang Idul.

“Berdasarkan hal tersebut tentu banyak sekali manfaat yang akan kita rasakan jika Standar Pelayanan Publik BP Batam telah tersusun antara lain peningkatan kualitas layanan, memberikan kepastian hukum, mempermudah evaluasi kinerja pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat,” sambungnya.

Idul berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman kepada seluruh peserta tentang penyusunan Standar Pelayanan Publik yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan.

“Melalui kegiatan ini, harapan kami seluruh peserta dapat memahami dan men-transfer ilmunya kepada atasan serta rekan-rekannya di Unit Kerja masing-masing tentang detail Standar Pelayanan Publik yang efektif, berkeadilan, transparan, efisien, dan akuntabel di lingkungan BP Batam untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan pelaku usaha,” pungkas Idul. (MI)

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain