9info.co.id | BATAM – Meski sudah menjadi sorotan publik dan ramai diberitakan oleh berbagai media, aktivitas mafia beras di Kota Batam diduga masih berjalan mulus tanpa hambatan berarti. Parahnya lagi, salah satu pemain utama dalam jaringan mafia tersebut juga terindikasi kuat terlibat dalam peredaran rokok ilegal non cukai.
Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar terkait keseriusan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti informasi yang telah berulang kali disampaikan masyarakat, aktivis, dan media.
“Ini ironis. Sudah berkali-kali diberitakan, bahkan sampai menyentuh perhatian tingkat nasional, tapi praktik mafia beras dan rokok ilegal tetap lancar jaya,” ujar salah satu aktivis masyarakat sipil yang enggan disebutkan namanya, Jumat (8/8/2025).
Ia menambahkan bahwa kuat dugaan praktik bisnis haram ini dilindungi oleh oknum-oknum tertentu dari aparat penegak hukum. “Kalau tidak ada yang melindungi, mana mungkin mereka bisa beroperasi seterbuka itu?” katanya penuh kekecewaan.
Sebelumnya, Ketua Gibran Centre Kepri, Parlin Purba, telah mengguncang publik dengan langkah beraninya membongkar dugaan praktik mafia beras ilegal di Batam. Bahkan, ia telah menyerahkan data awal ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan akan melaporkannya secara resmi kepada Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Parlin menilai praktik penyelundupan, pengoplosan, dan distribusi ilegal beras di Batam bukanlah hal baru. Namun kali ini, ia menegaskan, harus ada komitmen nyata untuk menumpas jaringan mafia pangan hingga ke akarnya.
“Permainan ini sudah lama berjalan. Tapi kali ini, kita tidak boleh lagi kalah. Harus ada penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu,” ujar Parlin dalam keterangannya.
Ia juga menegaskan, Gibran Centre Kepri sudah mengantongi nama-nama pelaku, pola distribusi, hingga dugaan keterlibatan oknum aparat. Semua informasi tersebut akan segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti secara hukum.
Sementara itu, dukungan moral datang dari Ketua DPD KNPI Tanjungpinang, Dimas Prayoga. Ia menyatakan bahwa perjuangan membongkar mafia pangan bukan hanya menyangkut hukum, tapi juga persoalan keadilan sosial dan keberpihakan pada rakyat kecil.
“Mafia pangan dan rokok ilegal ini menghancurkan ekonomi lokal dan menyengsarakan masyarakat. Sudah saatnya penegak hukum serius. Jangan ada yang bermain dua kaki,” tegas Dimas.
Pihak berwenang, termasuk kepolisian, bea cukai, dan kejaksaan, didesak untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan mengambil langkah nyata untuk menghentikan kejahatan ekonomi ini.
Publik kini menanti: apakah penegakan hukum benar-benar berpihak pada rakyat, atau justru tunduk pada kepentingan para mafia yang merusak tatanan ekonomi dan hukum di Batam. (Tim)