Connect with us

9info.co.id | KEPRI – Kebutuhan listrik di Kabupaten Karimun yang terus meningkat mendorong penguatan sistem kelistrikan. Untuk menjaga pasokan tetap andal bagi masyarakat, bisnis, dan industri, PT Pelayanan Energi Batam (PEB) menggandeng PLN Nusa Daya menghadirkan tambahan pembangkit sewa Diesel Generating Set (DGS) berkapasitas 7 MW.

Kerja sama tersebut ditandatangani pada Senin (15/6/2026). Pembangkit baru itu akan beroperasi di Sistem Isolated Tanjung Balai Karimun guna memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut.

Direktur PT Pelayanan Energi Batam, Samsul Bahri, mengatakan kolaborasi antar anak usaha di lingkungan PLN Group menjadi langkah penting untuk menjawab kebutuhan energi yang terus berkembang di daerah.

“PT Pelayanan Energi Batam akan terus memperluas kolaborasi dan menjalin sinergi, baik dengan sesama entitas di lingkungan PLN Group maupun dengan pelanggan dan mitra di luar PLN Group. Melalui kerja sama ini, kami optimistis dapat memberikan nilai tambah serta meningkatkan keandalan pasokan listrik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kebutuhan masyarakat,” kata Samsul dikutip dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).

Menurutnya, tambahan kapasitas pembangkit ini tidak hanya menjaga keandalan layanan kelistrikan, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi yang semakin tumbuh di Karimun.

Ia menambahkan, sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan energi yang lebih andal, efisien, dan berkelanjutan.

Melalui kerja sama ini, PT Pelayanan Energi Batam dan PLN Nusa Daya menegaskan komitmen untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung pembangunan daerah.

“Kehadiran tambahan pasokan listrik diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri dan memberi manfaat bagi masyarakat Karimun dalam jangka panjang,” ujarnya.(Tim).

 

Pembaca : 14
Related Topics:
Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

BP Batam Jemput Bola, 11 Titik Banjir Langsung Disisir Setelah RDP DPR RI

TITIK BANJIR

9info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam bergerak cepat merespons masukan Komisi VI DPR terkait penanganan banjir dan genangan air di Kota Batam.

Hanya sehari setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, Rabu (17/6/2026), BP Batam langsung menerjunkan tim untuk mengecek 11 titik rawan banjir di wilayah tersebut.

Peninjauan lapangan ini dipimpin langsung oleh Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto dan Direktur Pembangunan Infrastruktur, Wulung Wardhana beserta jajaran.

Guna menyelaraskan langkah, BP Batam juga menggandeng Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Metra Dinata, serta para camat setempat.

Sebelas lokasi yang ditinjau mencakup sejumlah kawasan strategis, antara lain Orchard Park di Batam Kota, Kampung Jabi, SDN 010 Nongsa, Sekupang, Batu Aji, Sagulung, hingga area depan Panbil Industrial Estate yang belakangan kerap tergenang saat hujan deras.

Langkah ini diambil setelah Anggota Komisi VI DPR Sturman Panjaitan menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas drainase dalam RDP sehari sebelumnya.

Sturman mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Batam yang pesat harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pengendali banjir yang mumpuni.

Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto menegaskan, verifikasi faktual di lapangan ini sangat krusial untuk memetakan akar masalah secara akurat sebelum merumuskan solusi teknis.

“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan karena setiap lokasi memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Penanganannya harus terukur, tepat sasaran, dan terkoordinasi,” ujar Mouris.

Ia menambahkan, respons cepat ini merupakan instruksi langsung dari Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra.

Keduanya menekankan agar setiap aspirasi publik maupun legislatif segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan.

“Bapak Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Ibu Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, selalu menegaskan bahwa persoalan masyarakat tidak boleh berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Setiap masukan, termasuk yang disampaikan DPR RI, harus segera diterjemahkan menjadi langkah nyata dan solusi di lapangan,” tegas Mouris.

Melalui peninjauan bersama Pemerintah Kota Batam ini, skema penanganan di setiap titik mulai disusun.

Rencana kerja tersebut meliputi normalisasi saluran air, peningkatan kapasitas drainase, evaluasi pola aliran, hingga kolaborasi teknis lintas sektoral demi mewujudkan infrastruktur Batam yang andal dan berkelanjutan. (RUD)

 

Pembaca : 4
Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain