9info.co.id | BATAM – Isu efektivitas program pemerintah pusat dan penggunaan anggaran negara menjadi sorotan dalam aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Pemuda Mahasiswa Kepulauan Riau di Gedung DPRD Kota Batam, Rabu (17/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah program nasional yang dinilai perlu ditinjau kembali.

Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, dalam dialog terbuka yang berlangsung di ruang serba guna DPRD Kota Batam. Pertemuan itu menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik, masukan, serta harapan terkait berbagai kebijakan yang menggunakan anggaran publik.

Sejumlah tuntutan yang disampaikan antara lain penolakan terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), peninjauan kembali Program Koperasi Merah Putih, serta penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam penyampaiannya, mahasiswa menilai pemerintah perlu memastikan setiap program yang dibiayai negara benar-benar memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat. Mereka juga meminta adanya transparansi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran publik.

Salah satu perhatian utama mahasiswa tertuju pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama menyusul mencuatnya persoalan hukum yang melibatkan sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, Program Koperasi Merah Putih juga menjadi bahan kritik karena dianggap belum menunjukkan dampak signifikan bagi masyarakat dan berpotensi membebani anggaran apabila tidak dievaluasi secara menyeluruh.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kamaluddin menyatakan DPRD Kota Batam menghargai peran mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Menurutnya, suara mahasiswa merupakan masukan penting bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan publik.

“Partisipasi mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan merupakan hal yang sangat positif. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami pelajari bersama anggota DPRD lainnya dan kami teruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi,” ujar Kamaluddin.

Ia menegaskan DPRD Kota Batam akan menjalankan fungsi penyaluran aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya serta mendorong agar setiap masukan yang berkembang dapat menjadi perhatian pemerintah.

Sebagai bentuk keseriusan penyampaian aspirasi, perwakilan Aliansi Pemuda Mahasiswa Kepulauan Riau menyerahkan dokumen tuntutan secara tertulis kepada Ketua DPRD Kota Batam. Mereka juga meminta dukungan moral dari DPRD agar aspirasi tersebut dapat diteruskan kepada pemangku kebijakan di tingkat nasional.

Aksi yang berlangsung tertib dan kondusif tersebut mencerminkan meningkatnya perhatian kalangan mahasiswa terhadap efektivitas program pemerintah dan pengelolaan keuangan negara. Melalui jalur demokratis, mahasiswa berharap berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dapat terus dievaluasi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berpihak kepada masyarakat.(MC).