Connect with us

9info.co.id – Kota Batam memiliki peran penting terhadap perekonomian Provinsi Kepri.

Selain menyumbang 82,9 investasi di Provinsi Kepri, Kota Batam ikut memberikan sumbangsih besar terhadap kegiatan ekspor di Provinsi Kepri.

Sepanjang Triwulan I (Januari-Maret) 2023, sumbangsih ekspor Kota Batam mencapai 78 persen dengan total ekspor Provinsi Kepri sebesar USD 5.105,95 juta.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menyambut baik kabar tersebut.

Menurut Rudi, hal itu tak terlepas dari dari upaya dan rencana strategis BP Batam dalam memodernisasi fasilitas pelabuhan demi memperlancar perdagangan ke luar negeri.

“BP Batam berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan dan peningkatan infrastruktur. Khususnya modernisasi pelabuhan. Hal ini agar kegiatan ekspor bisa berjalan maksimal,” ujar Rudi, Jumat (12/5/2023).

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam mencatat, nilai ekspor Kota Batam pada bulan Maret 2023 terbesar datang dari Pelabuhan Batu Ampar dengan capaian USD 858,44 juta.

Kemudian, Pelabuhan Sekupang dengan nilai USD 223,55 juta dan Pelabuhan Kabil/Panau dengan nilai Rp USD 81,52 juta.

Ada pula sumbangsih dari Pelabuhan Belakang Padang dengan capaian USD 59,38 juta dan Batam Island sebesar USD 6,01 juta.

Kontribusi kelima pelabuhan tersebut sebesar 98,91 persen dari total ekspor Kota Batam secara keseluruhan pada bulan Maret 2023 lalu.

Sedangkan negara yang menjadi tujuan ekspor Kota Batam didominasi oleh Singapura (USD 1.443,01 juta), Amerika Serikat (USD 1.028,94 juta), China (USD 286,08 juta), Jepang (USD 113,37 juta), dan India (USD 95,41 juta).

Rudi optimistis, nilai ekspor Kota Batam bakal terus meningkat seiring pembangunan dan peningkatan Pelabuhan Batu Ampar yang sedang berlangsung.

Dia berharap, pelabuhan tersebut dapat menjadi pelabuhan bongkar muat modern ke depannya.

“Pembangunan yang sedang dikerjakan adalah untuk kepentingan umum. Saya optimis, pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat seiring kemajuan Kota Batam,” pungkasnya. (Mat)

Pembaca : 504
Related Topics:
Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Kasus Kematian Bripda NS Terkuak, Empat Polisi Resmi Di PTDH dan Jadi Tersangka

Kasus Kematian Bripda NS Terkuak, Empat Polisi Resmi Di PTDH dan Jadi Tersangka

9info.co.id | BATAM – Kasus kematian tragis Bripda Natanael Simanungkalit (NS) mengguncang publik. Polda Kepulauan Riau akhirnya menjatuhkan sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap empat personel Ditsamapta Polda Kepri yang diduga terlibat dalam penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia.
‎
‎Putusan tersebut diambil dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar pada Jumat (17/4/2026) di Ruang Sidang KKEP Polda Kepri.
‎
‎Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, didampingi Dirreskrimum Kombes Pol. Ronni Bonic serta Kabid Propam Kombes Pol. Eddwi Kurniyanto dalam keterangan pers di Lobi Polda Kepri, Jumat malam.
‎
‎Dalam pernyataannya, pihak kepolisian juga menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Bripda NS.
‎
‎“Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik dan keluarga diberikan kekuatan,” ujar Kabid Humas.
‎Terbukti Bersalah, Langsung Dipecat
‎Empat personel yang menjalani sidang etik yakni Bripda AS, Bripda AP, Bripda GSP, dan Bripda MA.
‎
‎Hasil sidang menyatakan keempatnya terbukti melanggar kode etik profesi Polri. Selain dinyatakan melakukan perbuatan tercela, mereka juga dijatuhi sanksi administratif paling berat, yakni PTDH.
‎Kabid Propam menegaskan, keputusan tersebut diambil berdasarkan fakta persidangan yang kuat.
‎
‎“Seluruh unsur pelanggaran terpenuhi, berdasarkan alat bukti, saksi, dan keterangan ahli. Karena itu dijatuhi sanksi PTDH,” tegasnya.
‎
‎Tidak Hanya Etik, Proses Pidana Berjalan

‎Tak berhenti di sanksi etik, proses hukum pidana terhadap para pelaku juga terus berjalan.
‎
‎Dirreskrimum Polda Kepri mengungkapkan bahwa kasus ini telah naik ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka.
‎
‎Bripda AS lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka pada 15 April 2026. Setelah pengembangan, tiga nama lainnya yakni Bripda GSP, Bripda MA, dan Bripda AP turut ditetapkan sebagai tersangka.
‎
‎Para tersangka dijerat dengan Pasal 466 ayat (3) KUHP sebagai pasal primer, subsider Pasal 468 ayat (2) KUHP juncto Pasal 20 huruf c KUHP terkait penyertaan dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
‎
‎Ancaman hukuman tidak main-main, yakni hingga 7 tahun penjara untuk pasal primer dan maksimal 10 tahun penjara untuk pasal subsider.
‎
‎“Siapa pun yang terbukti terlibat akan diproses secara tegas, profesional, dan berkeadilan,” tegas Dirreskrimum.
‎
‎Tiga Pelaku Ajukan Banding
‎
‎Atas putusan sidang etik tersebut, Bripda AS menyatakan menerima. Namun tiga lainnya yakni Bripda AP, Bripda GSP, dan Bripda MA memilih melawan dengan mengajukan banding dalam waktu tiga hari sesuai ketentuan.
‎
‎Komitmen Tegas Polda Kepri
‎
‎Kasus ini menjadi sorotan luas dan viral di masyarakat. Polda Kepri pun menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap pelanggaran hukum maupun etik di internal kepolisian.
‎
‎“Ini bentuk komitmen kami menjaga disiplin, marwah institusi, serta kepercayaan publik,” tutup Kabid Humas.

‎Kasus kematian Bripda NS kini menjadi simbol bahwa penegakan hukum tidak pandang bulu bahkan terhadap aparat itu sendiri. (Hum)

Pembaca : 5
Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain